Tata Ruang Jadi Kunci Kembangkan Potensi Kepri, Wamendagri Tekankan Koordinasi dan Mitigasi Konflik

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa penataan ruang yang baik dan terpadu menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan pengembangan potensi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Menurutnya, perencanaan tata ruang tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus ditopang oleh koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk dalam rangka mitigasi dan penyelesaian konflik lahan yang kerap menghambat pembangunan. “Tentu tata ruangnya harus kita pastikan bisa terkendali, dan kita garap bersama-sama menjadi sumber pendapatan daerah,” kata Bima dalam keterangannya, Rabu (8/7/2026).

“Tentu tata ruangnya harus kita pastikan bisa terkendali, dan kita garap bersama-sama menjadi sumber pendapatan daerah.”

Pernyataan tersebut disampaikan Bima Arya saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI yang membahas Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Daerah, bertempat di Graha Kepri, Kota Batam. Dalam forum tersebut, Bima menggarisbawahi bahwa GWPP memiliki tanggung jawab strategis dalam mengawal implementasi tata ruang yang selaras dengan kebijakan pusat serta memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan di daerah bergerak seirama. Tanpa koordinasi yang kuat, potensi daerah—mulai dari pariwisata bahari, industri pengolahan, hingga sektor perikanan dan kelautan—berisiko tidak tergarap secara optimal karena tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Kepri sendiri memiliki karakteristik geografis unik dengan ribuan pulau yang menuntut perencanaan tata ruang berbasis kewilayahan laut dan darat secara terpadu. Potensi seperti kawasan ekonomi khusus, pelabuhan internasional, dan destinasi wisata kelas dunia hanya akan berkembang jika didukung oleh kepastian hukum atas tanah dan zonasi yang jelas. Konflik lahan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah masih menjadi tantangan akut di sejumlah wilayah Kepri, sehingga Bima menekankan pentingnya langkah mitigasi sejak dini. Dengan tata ruang yang terukur, potensi konflik bisa diredam, dan iklim investasi menjadi lebih kondusif.

Lebih lanjut, Bima Arya mendorong agar proses revisi atau penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat dan pelaku usaha. Ia menilai transparansi dan partisipasi publik akan mengurangi resistensi di lapangan. “Kita ingin tata ruang tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi pedoman yang dihormati bersama,” ujarnya. Dengan begitu, pendapatan asli daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan, retribusi, hingga investasi dapat tumbuh secara berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan dan hak masyarakat lokal.

Kunjungan kerja Komisi II DPR RI tersebut juga menjadi ajang evaluasi kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan koordinasi di daerah. Penataan ruang menjadi salah satu indikator keberhasilan GWPP bersama kepala daerah dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Bima Arya berharap komitmen mengelola tata ruang menjadi prioritas bersama yang tidak lekang oleh pergantian kepemimpinan, demi memastikan Kepri berkembang sesuai potensi terbaiknya. Laporan ini dihimpun oleh tim Beritadua.com dari rangkaian kegiatan di Batam.