Tata Kelola Jadi Kunci Program MBG

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 30 September 2025, belanja sosial pemerintah mengalami kenaikan year-on-year sebesar 12,5%, dari Rp441,6 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp496,8 triliun pada tahun 2025. Peningkatan ini didorong oleh berbagai program perlindungan sosial, salah satunya adalah program pemberian makanan bergizi dalam skala nasional. Dengan alokasi anggaran yang besar, setiap rupiah yang dibelanjakan akan berdampak terhadap fundamental perekonomian, khususnya terhadap rasio belanja produktif serta persepsi publik terhadap kredibilitas fiskal negara.

Besarnya alokasi tersebut tidak terlepas dari tujuan jangka panjang, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, seiring dengan membesarnya skala program, kompleksitas tata kelola juga turut mengalami kenaikan. Kompleksitas ini kerap kali beririsan dengan pelibatan banyak pihak, mulai dari mitra pembangunan, unit pelaksana, hingga entitas pendukung berbentuk yayasan. Kondisi ini memunculkan dinamika yang perlu dikaji secara berimbang dari sisi ekonomi makro maupun tata kelola publik.

Skala Ekonomi dan Tren Belanja Sosial

Program berskala nasional pada umumnya memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian. Berdasarkan proyeksi sederhana atas tren belanja sosial, indeks realisasi belanja bantuan sosial mengalami kenaikan sebesar 8,7% secara kumulatif dalam lima tahun terakhir. Di satu sisi, peningkatan ini dapat mendorong likuiditas pada tingkat mikro, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang terlibat dalam rantai pasok bahan pangan. Hal ini berpotensi menjaga sentimen pasar domestik agar tetap stabil, khususnya ketika tekanan global masih membatasi ruang gerak ekspor.

Di sisi lain, perlu diperhatikan bahwa semakin besar nilai nominal sebuah program, maka semakin tinggi pula tuntutan terhadap sistem pengendalian internal. Berdasarkan data yang berkaitan dengan efektivitas belanja, rasio penyerapan anggaran yang tinggi tidak serta merta mencerminkan kualitas keluaran. Valuasi atas manfaat program perlu diukur tidak hanya dari jumlah penerima, namun juga dari tingkat akurasi distribusi. Apabila terjadi inefisiensi dalam rantai nilai, maka potensi capital outflow dalam bentuk pemborosan anggaran dapat terbentuk, alih-alih berputar optimal di dalam perekonomian domestik.

Persoalan Hubungan Kerja Antarpihak

Dalam struktur pelaksanaan program berskala besar, pemisahan peran menjadi instrumen penting untuk meminimalisir benturan kepentingan. Di satu sisi, pelibatan mitra pembangunan dapat mempercepat realisasi, mengurangi beban operasional serta memanfaatkan jaringan distribusi yang telah terbentuk. Fleksibilitas tersebut dapat menjadi katalis dalam menjaga portofolio pelayanan publik, khususnya pada wilayah dengan tingkat akses yang rendah.

Di sisi lain, hubungan kerja antara mitra pembangunan dengan yayasan yang menaungi unit pelaksana perlu dibingkai dengan regulasi yang tegas. Tanpa adanya batasan peran yang jelas, terdapat risiko terjadinya percampuran fungsi pengelolaan dan fungsi pengawasan. Risiko tersebut dapat memengaruhi fundamental tata kelola, dimana mekanisme pertanggungjawaban menjadi kurang terjaga. Selain itu, apabila biaya operasional tidak tercatat secara terpisah berdasarkan aktivitas yang dapat diverifikasi, maka proyeksi efisiensi anggaran akan sulit untuk diukur secara kuantitatif.

"Tata kelola yang baik bukanlah beban birokrasi, melainkan instrumen untuk menjaga kepercayaan publik terhadap setiap rupiah yang dibelanjakan."

Menjaga Keseimbangan Demi Keberlanjutan

Melihat tren kebutuhan pangan bergizi, permintaan terhadap program serupa diproyeksikan masih akan bertahan dalam jangka menengah. Berdasarkan perhitungan atas indeks harga pangan yang mengalami kenaikan year-on-year sebesar 6,2% per Agustus 2025, tekanan terhadap daya beli rumah tangga masih cukup nyata. Oleh karena itu, keberlanjutan program ini memiliki relevansi ekonomi yang kuat untuk menjaga stabilitas sosial.

Di satu sisi, perbaikan sistem pengendalian merupakan langkah preventif yang tidak akan menghambat laju distribusi, apabila dilakukan secara terintegrasi melalui digitalisasi pelaporan. Digitalisasi tersebut berpotensi meningkatkan transparansi dan memperkuat jejak audit (audit trail), sehingga mempermudah verifikasi atas setiap tahapan pengeluaran. Di sisi lain, penyesuaian mekanisme tata kelola membutuhkan waktu transisi. Namun, waktu tersebut dapat dibenarkan secara ekonomi, mengingat biaya reputasi yang timbul akibat hilangnya kepercayaan, jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk memperkuat sistem pengawasan itu sendiri.

Secara keseluruhan, dinamika yang ditemukan dalam hubungan antarpihak merupakan sinyal penting untuk memperkuat kerangka tata kelola, bukan untuk menghentikan tujuan mulia dari program tersebut. Dengan menjaga keseimbangan antara kecepatan pelaksanaan dan akuntabilitas, program ini dapat tetap mempertahankan fundamental yang sehat, menjaga likuiditas manfaat bagi masyarakat, serta mempertahankan sentimen pasar dan kepercayaan publik dalam jangka panjang.