Tangerang Dorong Petugas Layanan Publik Kuasai Bahasa Isyarat

Tangerang, Beritadua.com — Pemerintah Kota Tangerang menegaskan pentingnya penguasaan bahasa isyarat bagi seluruh petugas layanan publik. Langkah ini diambil sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam membangun pelayanan yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas tuli dan gangguan pendengaran.

Dalam sebuah pelatihan yang digelar Dinas Sosial Kota Tangerang di Gedung Cisadane, Selasa lalu, puluhan petugas dari berbagai unit layanan—seperti kelurahan, puskesmas, dinas kependudukan dan catatan sipil, hingga perpustakaan daerah—mengikuti program pengenalan dan praktik dasar Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo). Kegiatan ini diharapkan menjadi fondasi awal untuk menjadikan layanan publik di Kota Tangerang bebas hambatan komunikasi.

“Kemampuan berkomunikasi dengan bahasa isyarat bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan sudah menjadi kebutuhan mendasar. Setiap warga, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan pelayanan yang setara. Petugas kami harus mampu memfasilitasi itu,”

tegas Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Ahmad Yani, di sela-sela acara. Ia menambahkan, kegiatan ini direncanakan berlangsung secara bertahap dengan target 200 petugas terlatih sepanjang tahun ini.

Data Dinas Sosial menyebutkan, hingga akhir tahun lalu terdapat lebih dari 2.500 penyandang disabilitas di Kota Tangerang, dan sekitar 15 persen di antaranya adalah penyandang tuli atau gangguan pendengaran. Mereka kerap kali menemui kendala saat mengakses layanan dasar seperti pembuatan KTP, pendaftaran BPJS, atau sekadar bertanya informasi di kantor kelurahan karena minimnya petugas yang memahami bahasa isyarat.

Pelatihan ini mencakup materi pengenalan huruf dan angka isyarat, kosakata dasar terkait administrasi publik, serta simulasi dialog sederhana antara petugas dengan warga tuli. Para peserta juga dibekali pemahaman tentang etika berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, seperti menjaga kontak mata dan posisi tubuh yang tidak menghalangi gerakan tangan.

• Modul pelatihan mencakup 100 kosakata isyarat paling sering digunakan di layanan publik.
• Simulasi langsung dengan komunitas tuli untuk mengasah kepercayaan diri petugas.
• Tersedia panduan video dan poster isyarat di setiap titik layanan sebagai pendukung.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Kota Tangerang, Budi Santoso, mengatakan bahwa inisiatif ini selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. “Kami tidak ingin aturan hanya menjadi dokumen di atas kertas. Pelatihan ini adalah implementasi nyata. Kami juga membuka ruang bagi komunitas tuli untuk memberikan masukan dan evaluasi,” ungkapnya.

Salah satu peserta, Rina (32), petugas administrasi di Kelurahan Cipete, mengaku antusias mengikuti pelatihan. “Selama ini kalau ada warga tuli yang datang, saya hanya bisa menulis di kertas atau meminta bantuan keluarganya. Sekarang saya jadi lebih percaya diri untuk menyapa dan membantu langsung,” katanya. Hal serupa disampaikan Dedi, petugas keamanan di Puskesmas Ciledug. “Meskipun jabatan saya hanya sekuriti, tapi saya sering jadi kontak pertama warga yang datang. Belajar isyarat dasar membuat saya lebih siap membantu,” ujarnya.

Ke depan, Pemkot Tangerang berencana mengintegrasikan kemampuan bahasa isyarat sebagai salah satu indikator penilaian kinerja petugas layanan publik. Selain itu, akan dibentuk “Duta Layanan Inklusif” di setiap kecamatan yang bertugas memastikan warga disabilitas mendapatkan akses setara. Program ini juga mendapat dukungan dari Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia (Gerkatin) Tangerang yang menyediakan pelatih dan materi ajar.

“Kami menyambut baik inisiatif ini. Selama ini, pelayanan publik belum sepenuhnya ramah bagi komunitas tuli. Dengan pelatihan berkelanjutan, kami berharap stigma bahwa kantor pemerintah sulit diakses bisa terkikis,”

ucap Ketua Gerkatin Tangerang, Surya.

Tak hanya petugas, pemerintah juga membuka layanan konsultasi bahasa isyarat bagi masyarakat umum yang berminat. Setiap Sabtu pagi, di Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Cipondoh, diadakan kelas belajar isyarat gratis untuk umum. Langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa inklusivitas adalah tanggung jawab bersama.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Tangerang, Dr. Maya Kusuma, menilai langkah Pemkot Tangerang sebagai terobosan yang patut dicontoh daerah lain. “Selama ini kita hanya fokus pada akses fisik seperti ramp atau guiding block. Namun akses komunikasi justru sering terabaikan. Pelatihan bahasa isyarat bagi petugas publik adalah elemen krusial dalam ekosistem kota inklusif,” terangnya.

Dengan semakin meluasnya pemahaman dan keterampilan bahasa isyarat di kalangan petugas, Kota Tangerang diharapkan dapat menjadi percontohan nasional dalam pelayanan publik yang ramah disabilitas. Warga tuli pun dimudahkan tanpa harus bergantung pada pendamping atau perantara saat mengurus keperluan administrasi sehari-hari.

Program ini sejalan pula dengan semangat Sustainable Development Goals (SDG’s) poin 10 tentang pengurangan kesenjangan. Melalui akses layanan yang setara, diharapkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang selama ini dialami penyandang disabilitas dapat berangsur terkurangi.

Tags: Bahasa Isyarat, Tangerang, Layanan Publik, Disabilitas, Inklusi

[SOCIAL_TWEET]: Petugas layanan publik di Tangerang dibekali kemampuan bahasa isyarat agar warga tuli bisa dilayani secara setara. Simak langkah Pemkot Tangerang membangun kota inklusif. #BahasaIsyarat #InklusiDisabilitas #TangerangMaju

[SOCIAL_FB]: “Malu rasanya kalau ada warga tuli datang, saya hanya bisa diam.” Kalimat itu mungkin pernah terlintas di benak petugas layanan publik. Kini, Pemkot Tangerang ambil langkah nyata: melatih ratusan petugas agar mampu berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Bukan sekadar akses fisik, tapi akses komunikasi juga hak dasar warga. Mari dukung pelayanan publik yang ramah untuk semua.

[SOCIAL_TG]: Pemkot Tangerang mulai integrasikan bahasa isyarat dalam layanan publik. 200 petugas ditargetkan terlatih tahun ini. Bisindo jadi materi utama, lengkap dengan simulasi bersama komunitas tuli. Warga tuli kini lebih mudah urus KTP, BPJS, hingga konsultasi di puskesmas.

[SOCIAL_THREADS]: layanan publik yang inklusif bukan cuma soal ramp atau guiding block. akses komunikasi juga krusial untuk warga tuli. di Tangerang, petugas layanan publik mulai dibekali bahasa isyarat dasar. mereka belajar 100 kosakata, etika komunikasi, dan langsung praktik bareng komunitas tuli. langkah kecil, dampak besar untuk kesetaraan hak pelayanan publik.