Surat 1963 Hatta: Rakyat Lebih Menderita Dibanding Masa Kolonial

Di balik narasi besar revolusi dan pembangunan bangsa, sebuah dokumen bersejarah mencuat: surat pribadi Mohammad Hatta pada tahun 1963 yang berisi penilaian getir tentang kondisi ekonomi rakyat. Wakil Presiden pertama Republik Indonesia itu, dengan nada prihatin, menyatakan bahwa kehidupan rakyat justru lebih berat ketimbang era penjajahan kolonial. Pernyataan ini bukan sekadar keluhan politis, melainkan refleksi dari realitas ekonomi yang memburuk di bawah kebijakan Demokrasi Terpimpin. Sebagai analis ekonomi, penting untuk menelaah kembali data dan konteks yang melatari surat tersebut, serta menimbang dua sisi dari warisan kebijakan yang kontroversial itu.

Lanskap Makroekonomi Awal 1960-an: Hiperinflasi dan Kelangkaan

Untuk memahami bobot kritik seorang Hatta, kita perlu menilik deret angka yang menggambarkan penderitaan rakyat saat itu. Berdasarkan catatan historis Bank Indonesia dan data rekonstruksi dari sejarawan ekonomi, pada periode 1962–1965 Indonesia mengalami hiperinflasi yang mencapai puncaknya di lebih dari 600 persen tahun 1965. Pada tahun 1963, saat surat itu ditulis, inflasi tahunan sudah menembus 128 persen. Sebagai perbandingan, di masa akhir kolonial Hindia Belanda pada 1939, inflasi terkendali di bawah 3 persen per tahun. Daya beli riil buruh tani pada 1963 merosot hingga 40 persen lebih rendah dibandingkan dengan tingkat upah riil tahun 1938, meskipun secara nominal upah terlihat naik. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia pada 1963 diperkirakan hanya sekitar USS$ 50–60 (dalam harga konstan), sementara pada 1939 PDB per kapita Hindia Belanda setara dengan lebih dari USS$ 100. Jadi, secara statistik, klaim Hatta bahwa rakyat lebih menderita dibanding masa penjajahan bukanlah hiperbola.

Sistem Ekonomi Terpimpin dan Fundamental yang Tergerus

Di satu sisi, kebijakan ekonomi era Soekarno bertumpu pada nasionalisasi aset-aset vital, penolakan terhadap modal asing, dan pembiayaan pembangunan lewat pencetakan uang. Kebijakan fiskal ekspansif tanpa disiplin menyebabkan likuiditas berlebih dan kelangkaan barang karena sektor produksi tidak tumbuh seimbang. Neraca perdagangan merosot; ekspor komoditas primer tersendat akibat ketidakpastian regulasi, sementara impor bahan pangan dan suku cadang industri praktis terhenti oleh minimnya devisa. Fundamental ekonomi pun tercabik: rasio utang luar negeri terhadap PDB membengkak, cadangan devisa nyaris nihil, dan sektor manufaktur berjalan di bawah kapasitas 30 persen. Hatta, yang berlatar belakang pemikiran ekonomi kerakyatan dan koperasi, melihat bahwa kemerdekaan politik semestinya diikuti peningkatan kesejahteraan material. Suratnya kala itu dapat dibaca sebagai sinyal bahwa kemerdekaan gagal mentransformasi struktur ekonomi kolonial menjadi lebih baik, malah terperosok ke jurang yang lebih dalam.

“Apa gunanya merdeka secara politik jika rakyat justru lebih lapar? Ekonomi rakyat harus diukur dari kenyangnya perut, bukan dari menara proyek mercusuar,” begitulah kira-kira inti pesan Hatta, meski tak tertulis harfiah demikian.

Dua Perspektif: Keberpihakan versus Kemandirian Ekonomi

Di sisi lain, para pembela kebijakan Soekarno mengajukan argumen tandingan. Mereka menekankan bahwa penderitaan ekonomi adalah biaya transisi menuju kemandirian dan kedaulatan ekonomi penuh. Nasionalisasi perusahaan Belanda dan Inggris, meskipun menimbulkan disinsentif investasi asing, dianggap langkah penting memutus rantai imperialisme. Proyek-proyek mercusuar seperti Monas dan kompleks olahraga Ganefo dipandang sebagai investasi simbolik yang membangkitkan kebanggaan nasional. Selain itu, gejolak ekonomi global seperti Perang Dingin dan konfrontasi dengan Malaysia turut membebani neraca Indonesia. Dengan kacamata ini, kritik Hatta dianggap berlebihan karena mengabaikan determinasi ideologis rezim untuk melawan hegemoni Barat. Namun, data makro yang telah disinggung tetap menjadi batu uji objektif: indeks penderitaan rakyat, termasuk tingkat kematian akibat malnutrisi dan penyakit menular, meningkat tajam pada paruh pertama 1960-an. Bahkan, menurut riset ekonom Pierre van der Eng, konsumsi kalori per kapita penduduk Jawa pada 1963–1964 turun di bawah 1.800 kkal per hari, sementara di masa kolonial 1930-an angkanya bertahan di atas 2.000 kkal. Pertentangan antara cita-cita politik dan realitas ekonomi inilah yang menjadikan surat Hatta lebih dari sekadar surat; ia adalah alarm dari dalam istana yang merekam tragedi kebijakan yang kehilangan pijakan fundamental. Di tengah puing-puing sistem ekonomi terpimpin, Indonesia kehilangan momentum emas untuk membangun kemakmuran pascakolonial, sebuah kenyataan yang menggenapkan legitimasi kritik Hatta.