Sudewo Umumkan Seleksi Perangkat Desa 2026 Via CAT

Dalam perkembangan terbaru dari persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Bupati Pati nonaktif Sudewo menyampaikan pernyataan tegas bahwa mekanisme seleksi perangkat desa yang akan diterapkan pada tahun 2026 mendatang bukanlah murni kewenangan kepala daerah. Sudewo, yang kini berstatus terdakwa, mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah menyiapkan sistem Computer Assisted Test (CAT) sebagai metode tunggal untuk menjaring calon perangkat desa di Kabupaten Pati.

"Ini bukan soal kewenangan bupati. Kami mendorong sistem CAT sebagai instrumen yang transparan dan terukur. Tidak ada lagi intervensi subjektif dalam penilaian. Semua calon perangkat desa akan diuji berdasarkan kemampuan kognitif, pemahaman regulasi, dan kompetensi teknis melalui sistem yang terkomputerisasi," ujar Sudewo di hadapan majelis hakim.

Pernyataan Sudewo memicu diskursus tajam di kalangan pengamat pemerintahan desa dan aparatur sipil negara. Di satu sisi, langkah ini dinilai progresif dan sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. Di sisi lain, kekhawatiran muncul terkait kesiapan infrastruktur, aksesibilitas peserta dari desa terpencil, dan dampak sosial dari "dehumanisasi" proses seleksi.

Analisis Dua Sisi: Sistem CAT dalam Seleksi Perangkat Desa

Untuk memahami dinamika kebijakan ini secara utuh, mari kita telaah perspektif yang saling berhadapan:

Argumen Pro: Transparansi, Akuntabilitas, dan Efisiensi

Pendukung kebijakan ini, termasuk Sudewo, meyakini bahwa sistem CAT merupakan langkah maju yang akan memutus mata rantai nepotisme dalam pengisian perangkat desa. Selama ini, salah satu titik rawan korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh bupati adalah kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Tuduhan jual-beli jabatan kerap menghantui proses rekruitmen tradisional.

Dengan CAT, seluruh peserta menghadapi soal yang sama, dinilai oleh mesin secara otomatis, dan memperoleh skor secara real-time. Ini secara drastis mengurangi ruang bagi titipan politik, suap, atau favoritisme berbasis kedekatan personal. Lebih jauh, CAT memungkinkan efisiensi anggaran karena mempercepat proses seleksi tanpa perlu membentuk panitia ad hoc yang rawan konflik kepentingan.

Beberapa pemerintah daerah lain, seperti Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya, telah lebih dulu menerapkan sistem serupa untuk jabatan struktural dan perangkat desa. Hasilnya, kualitas perangkat desa yang direkrut meningkat, tercermin dari kemampuan mereka mengelola keuangan desa dan menyusun laporan pertanggungjawaban yang lebih tertib.

Argumen Kontra: Kesenjangan Digital, Reduksi Kompetensi, dan Ketergantungan APBD

Penentang kebijakan ini mengajukan sejumlah keberatan fundamental. Pertama, kesenjangan digital antar-desa di Pati menjadi hambatan serius. Tidak semua desa memiliki akses internet stabil, perangkat komputer memadai, dan sumber daya manusia yang akrab dengan ujian berbasis komputer. Calon perangkat desa yang cerdas dan berpengalaman melayani warga bisa tersingkir hanya karena gagap teknologi — bukan karena tidak kompeten memimpin desa.

Kedua, kompetensi perangkat desa tidak bisa direduksi semata pada hasil ujian kognitif. Kemampuan membangun relasi, menyelesaikan konflik warga, memahami kearifan lokal, dan berjejaring dengan tokoh masyarakat adalah aspek-aspek yang mustahil diukur melalui CAT. Beberapa sosiolog memperingatkan bahwa tes berbasis CAT justru bisa menghasilkan perangkat desa yang pandai secara akademis, tetapi lemah secara sosial-komuniter.

Ketiga, biaya implementasi CAT — termasuk sewa server, pengembangan bank soal, pengadaan komputer, hingga pelatihan proktor — berpotensi membebani APBD atau dana desa. Dalam situasi efisiensi anggaran yang gencar didengungkan, alokasi dana besar untuk sistem CAT justru bisa mengurangi anggaran pemberdayaan masyarakat atau pembangunan infrastruktur.

Keempat, kritik terarah pada pernyataan Sudewo bahwa ini "bukan kewenangan bupati." Beberapa pengamat justru melihat pengalihan ke CAT sebagai strategi hukum untuk memutus rantai pertanggungjawaban langsung bupati dalam kasus penyimpangan seleksi perangkat desa yang tengah disidangkan.

Poin-Poin Kunci yang Diperdebatkan

• Kewenangan: Apakah bupati boleh melepas kewenangan seleksi ke sistem otomatis, ataukah seleksi perangkat desa tetap memerlukan diskresi kepala daerah sebagai representasi mandat politik?
• Efisiensi vs. Aksesibilitas: Apakah penghematan dari efisiensi proses lebih besar dibanding potensi eksklusi calon berkualitas dari desa tertinggal?
• Transparansi vs. Humanisasi: Apakah keadilan prosedural melalui CAT lebih penting daripada penilaian holistik terhadap kapasitas kepemimpinan lokal seorang calon?
• Waktu Implementasi: Apakah target 2026 realistis mengingat masih rendahnya indeks literasi digital di pedesaan Pati?

Pro-Kontra

Pro: Sistem CAT menjamin transparansi, mencegah nepotisme dan korupsi dalam seleksi perangkat desa, serta mempercepat dan mengefisienkan proses rekruitmen secara keseluruhan.
Kontra: CAT mengabaikan kesenjangan digital desa-kota, mereduksi kompetensi perangkat desa menjadi sekadar hasil ujian, serta berpotensi membebani anggaran dan memutus hak diskresi kepala daerah yang legitim.