Sudaryono Benahi Tata Kelola MBG: Efisiensi Anggaran dan Keamanan Pangan

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per kuartal III 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau lebih dari 25 juta penerima manfaat melalui ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi. Program ini menyasar persoalan gizi yang masih menjadi pekerjaan rumah besar, mengingat data BPS menunjukkan prevalensi stunting nasional berada di kisaran 21,5 persen. Di tengah ekspansi masif tersebut, Kepala BGN Sudaryono mengumumkan serangkaian perbaikan tata kelola agar anggaran program yang mencapai Rp171 triliun pada tahun anggaran 2025 terserap secara efektif, transparan, dan aman bagi penerima manfaat.

Langkah pembenahan diambil setelah program unggulan pemerintah ini menghadapi sejumlah persoalan operasional, mulai dari keterlambatan pembayaran kepada pengelola dapur hingga kasus keracunan makanan yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah. Bagi pemerintah, kualitas tata kelola menjadi prasyarat agar belanja negara berskala besar tersebut benar-benar berdampak pada perbaikan gizi generasi muda, bukan sekadar terserap di atas kertas.

Sejumlah Perbaikan Tata Kelola yang Ditempuh

Pertama, BGN memperketat standar keamanan pangan dengan mewajibkan setiap SPPG mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum beroperasi penuh. Dapur yang belum memenuhi standar diminta menghentikan sementara produksinya hingga seluruh syarat terpenuhi, sebuah langkah yang dinilai tegas untuk memutus rantai insiden keracunan.

Kedua, lembaga ini membenahi mekanisme pembayaran kepada yayasan dan pengelola dapur. Skema pencairan dana dipercepat melalui sistem digital agar likuiditas SPPG terjaga dan kualitas bahan baku tidak dikorbankan akibat arus kas yang tersendat. Ketiga, pengawasan diperkuat lewat dasbor pemantauan daring yang mencatat distribusi harian, jumlah porsi, hingga laporan insiden secara real-time. Keempat, setiap unit pelayanan diwajibkan melibatkan tenaga gizi bersertifikat untuk menyusun menu sesuai standar angka kecukupan gizi. Kelima, BGN menegaskan mekanisme sanksi, termasuk pemutusan kerja sama terhadap SPPG yang terbukti lalai menjalankan prosedur.

Implikasi Fiskal dan Efektivitas Anggaran

Dari sisi fiskal, MBG merupakan salah satu belanja negara terbesar dalam APBN. Dengan harga per porsi sekitar Rp10.000 dan target akhir 82,9 juta penerima manfaat, kebutuhan anggaran program ini diproyeksikan menembus Rp268,6 triliun pada RAPBN 2026. Angka tersebut setara lebih dari 7 persen total belanja negara, sehingga kualitas tata kelola menjadi penentu efektivitas fiskal secara keseluruhan.

Di satu sisi, perbaikan tata kelola berpotensi menekan kebocoran anggaran sekaligus memperkuat multiplier effect ekonomi. Program ini menyerap tenaga kerja lokal, menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menciptakan permintaan yang stabil bagi petani dan peternak. Setiap rupiah yang terserap efektif akan berputar di ekonomi daerah dan menopang daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa ekspansi anggaran yang terlalu cepat berisiko menimbulkan inefisiensi baru. Belanja besar dalam waktu singkat kerap memicu kenaikan harga bahan pangan di tingkat lokal dan membuka peluang penyimpangan apabila pengawasan tidak berjalan konsisten. Tanpa fundamental kelembagaan yang kuat, program sebesar ini bisa berubah dari investasi menjadi beban fiskal.

"Perbaikan tata kelola adalah harga mati. Setiap rupiah anggaran negara harus sampai ke piring anak-anak Indonesia dengan standar keamanan yang tidak bisa ditawar," demikian penegasan yang disampaikan Sudaryono.

Dua Perspektif: Optimisme dan Catatan Kritis

Pro: Pendekatan sertifikasi dan digitalisasi dipandang mampu memperbaiki fundamental program. Dengan data real-time, potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih dini, sementara pembayaran yang lancar menjaga kesinambungan operasional dapur. Kepastian tata kelola juga memperbaiki sentimen pasar terhadap kredibilitas belanja sosial pemerintah, yang pada gilirannya menjaga kepercayaan investor terhadap pengelolaan APBN.

Kontra: Kalangan pengamat menilai pengetatan standar berisiko memperlambat cakupan program dalam jangka pendek. Penghentian sementara dapur yang belum memenuhi syarat dapat mengurangi jumlah penerima manfaat harian. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia di daerah belum merata, sehingga implementasi aturan baru berpotensi timpang antarwilayah dan menimbulkan kesenjangan layanan.

Proyeksi ke Depan

Ke depan, keberhasilan pembenahan ini akan diuji oleh konsistensi eksekusi di lapangan. Jika standar baru berjalan efektif, MBG berpeluang menjadi instrumen investasi sumber daya manusia dengan imbal hasil ekonomi jangka panjang yang signifikan, mulai dari penurunan stunting hingga peningkatan produktivitas tenaga kerja masa depan. Sebaliknya, bila perbaikan hanya berhenti pada aturan tertulis, risiko fiskal program bernilai ratusan triliun rupiah ini akan kembali menghantui. Pasar dan publik kini menanti bukti nyata dari arah baru kepemimpinan Sudaryono di BGN.