BGN Tempatkan Pejabat Eselon di Daerah demi Kawal Anggaran MBG

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,47 persen, sementara prevalensi stunting menurut Survei Status Gizi Indonesia masih berada di kisaran 21,5 persen. Dua indikator inilah yang melatarbelakangi ambisi pemerintah menggelontorkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran Rp 71 triliun pada APBN 2025. Kini, tata kelola program raksasa tersebut memasuki babak baru: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono berencana mewajibkan seluruh pejabat eselon I hingga II di instansinya menjalankan tugas kedinasan dari daerah, alih-alih berkantor terpusat di ibu kota.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperketat pemantauan pelaksanaan MBG di lapangan. Dengan jangkauan program yang ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat — mulai dari anak sekolah, ibu hamil, hingga balita — risiko penyimpangan teknis maupun anggaran dinilai terlalu besar apabila pengawasan hanya dilakukan dari jarak jauh. Rencana penempatan pejabat tinggi di daerah ini dengan demikian dapat dibaca sebagai instrumen mitigasi risiko fiskal sekaligus ikhtiar memperbaiki kualitas belanja negara.

Skala Fiskal MBG dan Urgensi Pengawasan

Dari sisi fiskal, MBG merupakan salah satu belanja sosial terbesar dalam sejarah APBN. Dengan asumsi nilai bantuan Rp 10.000 per porsi per hari, perputaran dana program ini diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun apabila target penerima tercapai penuh. Bahkan, dalam pembahasan APBN 2026, alokasi yang diusulkan untuk program ini dilaporkan mengalami kenaikan signifikan hingga di atas Rp 200 triliun. Angka sebesar itu setara dengan lebih dari separuh total belanja kementerian dan lembaga pada tahun anggaran berjalan.

Namun, skala besar selalu berbanding lurus dengan risiko. Sepanjang 2025, program ini menghadapi sejumlah tantangan: serapan anggaran yang belum optimal pada semester pertama, temuan kasus keracunan massal di beberapa daerah, serta persoalan kesiapan dapur dan rantai pasok. Dalam kerangka ekonomi publik, kondisi tersebut mencerminkan masalah klasik principal-agent problem, yakni jarak informasi antara pemberi mandat (pemerintah pusat) dan pelaksana (penyelenggara di daerah) yang membuka ruang inefisiensi.

Di Satu Sisi: Potensi Efisiensi dan Efek Berganda Daerah

Di satu sisi, kehadiran pejabat eselon di daerah berpotensi memangkas asymmetric information, yaitu ketimpangan informasi antara pusat dan lapangan. Pengawasan langsung memungkinkan deteksi dini atas penyimpangan, mulai dari kualitas bahan pangan hingga ketepatan penyaluran. Jika kebocoran anggaran bisa ditekan bahkan 5 persen saja dari total alokasi, potensi penghematan negara mencapai triliunan rupiah per tahun.

Selain itu, kebijakan ini dapat memperkuat efek berganda (multiplier effect) ekonomi regional. Dana MBG dibelanjakan untuk bahan pangan lokal — beras, telur, sayur, dan protein hewani — yang sebagian besar dipasok petani dan UMKM setempat. Kehadiran pengawas berlevel tinggi di daerah memungkinkan penyesuaian pola belanja sesuai kondisi pasar lokal, sehingga likuiditas program mengalir lebih merata dan tidak menimbulkan distorsi harga pada komoditas tertentu.

Secara teori tata kelola, kedekatan geografis antara pengawas dan objek belanja menurunkan biaya monitoring sekaligus mempercepat koreksi kebijakan. Kuncinya terletak pada kewenangan riil yang dibawa pejabat tersebut, bukan sekadar perpindahan meja kerja, demikian pandangan sejumlah pengamat kebijakan publik.

Di Sisi Lain: Biaya Tambahan dan Risiko Koordinasi

Di sisi lain, kebijakan ini bukan tanpa ongkos. Penempatan puluhan pejabat eselon I dan II ke daerah berarti tambahan belanja operasional: tunjangan penempatan, akomodasi, perjalanan dinas, hingga pembangunan atau sewa kantor perwakilan. Apabila tidak dikelola ketat, biaya pengawasan justru berisiko menggerus porsi anggaran yang seharusnya mengalir langsung ke penerima manfaat.

Ada pula risiko koordinasi. Struktur komando yang terpencar dapat memperlambat pengambilan keputusan strategis yang selama ini terpusat. Selain itu, pengalaman desentralisasi fiskal di berbagai negara menunjukkan adanya risiko local capture — pengawas yang terlalu lama berada di daerah berpotensi terkooptasi oleh kepentingan lokal, baik pemerintah daerah maupun pemasok. Tanpa rotasi berkala dan sistem pelaporan berbasis data yang transparan, kehadiran fisik semata tidak menjamin perbaikan kualitas pengawasan.

Proyeksi dan Sentimen Pasar

Bagi pasar keuangan, kredibilitas tata kelola MBG berkaitan erat dengan persepsi terhadap disiplin fiskal pemerintah. Rasio defisit APBN terhadap produk domestik bruto dipatok di kisaran 2,5 persen, masih di bawah batas undang-undang sebesar 3 persen, sehingga setiap inefisiensi belanja besar akan langsung tercermin pada kebutuhan pembiayaan dan penerbitan surat utang negara. Valuasi obligasi pemerintah, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan, dan arus portofolio asing sepanjang tahun ini memang menunjukkan kepekaan tinggi terhadap berita seputar belanja program prioritas.

Ke depan, efektivitas kebijakan penempatan pejabat di daerah akan terukur dari sejumlah indikator: tingkat serapan anggaran yang meningkat secara year-on-year dan merata antarwilayah, penurunan insiden penyaluran bermasalah, serta kualitas laporan keuangan program. Fundamental kebijakan ini sesungguhnya kuat — mendekatkan pengawasan ke titik belanja — tetapi hasil akhirnya akan ditentukan oleh desain insentif, transparansi data, dan konsistensi evaluasi. Bagi pembaca dan pelaku pasar, tren yang patut dicermati adalah apakah langkah ini mampu mengubah MBG dari sekadar program belanja besar menjadi belanja yang benar-benar berdampak pada indikator gizi dan ekonomi daerah.