BGN Pasang CCTV Terintegrasi di SPPG: Antara Akuntabilitas dan Biaya

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir 2024, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2025, menjadikannya salah satu belanja prioritas terbesar pemerintah. Di tengah besarnya alokasi tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan mekanisme pengawasan baru berupa pemasangan kamera pengawas atau CCTV yang terintegrasi di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni dapur umum yang memproduksi makanan bergizi. Sistem ini dirancang agar aktivitas di setiap dapur SPPG dapat dipantau langsung dari kantor pusat, sehingga pengawasan tidak lagi bergantung pada laporan berjenjang yang rawan distorsi.

Skala Program Menuntut Tata Kelola yang Ketat

Hingga akhir 2025, jumlah SPPG diproyeksikan menembus 5.000 unit, dengan target jangka panjang lebih dari 30.000 unit untuk melayani sekitar 82,9 juta penerima manfaat. Setiap unit rata-rata mengolah 3.000 hingga 3.500 porsi per hari. Dengan skala sebesar itu, risiko penyimpangan—mulai dari penurunan kualitas bahan baku, ketidaksesuaian menu, hingga potensi kebocoran anggaran—menjadi perhatian serius. Dalam terminologi ekonomi publik, kondisi ini dikenal sebagai principal-agent problem, yaitu situasi ketika pemberi mandat (negara) kesulitan memastikan pelaksana di lapangan bertindak sesuai amanat. Pengawasan berbasis teknologi dipandang sebagai instrumen untuk mempersempit celah tersebut sekaligus menjaga fundamental program.

Di Satu Sisi: Transparansi Berpotensi Menekan Kebocoran

Dari perspektif tata kelola anggaran, pengawasan real-time yang terhubung ke kantor pusat menawarkan sejumlah keuntungan. Pertama, akuntabilitas meningkat karena seluruh tahapan produksi terekam dan dapat diaudit sewaktu-waktu. Kedua, kehadiran pengawasan visual menciptakan efek gentar (deterrent effect) yang dapat menekan perilaku oportunistik di tingkat pelaksana. Ketiga, data visual yang tersentralisasi memudahkan evaluasi kinerja antarwilayah, sehingga alokasi anggaran dapat disesuaikan berdasarkan kinerja riil, bukan sekadar laporan administratif.

"Pengawasan digital pada program beranggaran besar adalah kebutuhan, bukan pilihan. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas tindak lanjut, bukan sekadar jumlah kamera yang terpasang," ujar seorang pengamat kebijakan publik dari lembaga kajian ekonomi di Jakarta.

Jika sistem ini berhasil menekan kebocoran anggaran sebesar 5 persen saja dari total belanja program, potensi penghematan negara bisa mencapai Rp 3,5 triliun per tahun—angka yang signifikan untuk dialihkan ke pos produktif lain seperti perbaikan infrastruktur dapur atau peningkatan kualitas menu.

Di Sisi Lain: Biaya Implementasi dan Tantangan Infrastruktur

Namun, kebijakan ini bukan tanpa ongkos. Pemasangan CCTV di puluhan ribu titik membutuhkan belanja modal (capital expenditure) yang tidak kecil, mencakup perangkat kamera, jaringan internet, server penyimpanan data, hingga ruang pemantauan di kantor pusat. Belum lagi biaya operasional berkelanjutan seperti perawatan perangkat dan kebutuhan bandwidth. Sebagai gambaran, jika satu instalasi lengkap memerlukan investasi Rp 20 juta hingga Rp 50 juta, total kebutuhan untuk 30.000 SPPG dapat menyentuh Rp 600 miliar hingga Rp 1,5 triliun. Rasio biaya pengawasan terhadap manfaat yang dihasilkan perlu dikalkulasi secara cermat agar tidak membebani anggaran program secara berlebihan.

Tantangan lain adalah kesenjangan infrastruktur digital. Banyak SPPG berlokasi di daerah terpencil dengan konektivitas internet terbatas, sehingga transmisi video langsung ke kantor pusat berisiko terkendala. Ada pula kekhawatiran dari sisi sumber daya manusia: kamera hanya efektif jika ada tim yang aktif memantau dan menindaklanjuti temuan. Tanpa itu, sistem berisiko menjadi formalitas yang menambah beban anggaran tanpa dampak nyata terhadap kualitas layanan.

Proyeksi: Efektivitas Ditentukan Integrasi Sistem

Ke depan, sentimen pasar dan kepercayaan publik terhadap program MBG akan banyak ditentukan oleh kredibilitas pengawasannya. Sejumlah kasus keracunan massal dan temuan menu tidak layak di beberapa daerah menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan masih perlu diperkuat. CCTV terintegrasi dapat menjadi bagian dari solusi, asalkan dikombinasikan dengan audit berkala, pelibatan masyarakat sipil, dan transparansi data keuangan SPPG secara berkala.

Pada akhirnya, kebijakan ini mencerminkan tren yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan negara: digitalisasi pengawasan untuk menjaga kualitas belanja publik. Di satu sisi, inisiatif ini patut diapresiasi sebagai upaya menjaga akuntabilitas anggaran triliunan rupiah. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan biaya implementasinya proporsional dan tidak menggerus alokasi gizi yang seharusnya sampai ke piring anak-anak Indonesia. Keseimbangan antara pengawasan dan efisiensi akan menjadi penentu apakah langkah BGN ini berdampak positif secara ekonomi atau justru menambah lapisan birokrasi baru.