Dua Dekade Gula Merah Sumenep: Potret KUR Mengangkat UMKM Desa

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per akhir 2024, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menembus lebih dari Rp 280 triliun kepada sekitar lima juta debitur di seluruh Indonesia. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat portofolio kredit UMKM perbankan nasional tumbuh di kisaran 6 hingga 7 persen secara year-on-year, dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) segmen mikro yang relatif terjaga di bawah 3 persen. Di level makro, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan UMKM berkontribusi sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja nasional. Angka-angka tersebut menjadi konteks penting untuk memahami kisah Rosidah, perajin gula merah asal Kabupaten Sumenep, Madura, yang selama dua dekade terakhir membesarkan usahanya dengan dukungan pembiayaan KUR dari BRI.

Dua Dekade Merintis Usaha dari Dapur Produksi

Perjalanan Rosidah dimulai sekitar dua puluh tahun silam, ketika ia mengolah nira—cairan manis hasil sadapan pohon palma—menjadi gula merah cetak dengan peralatan sederhana di rumahnya. Pada fase awal, produksi harian hanya berkisar belasan kilogram dan dijual ke pengepul lokal dengan margin tipis. Fundamental usahanya berubah setelah ia memperoleh akses pembiayaan KUR. Modal tambahan tersebut digunakan untuk menambah tungku produksi, membeli bahan baku dalam volume lebih besar, serta memperbaiki kemasan sehingga produknya mampu menjangkau pasar di luar Sumenep. Volume produksi mengalami kenaikan signifikan, pendapatan rumah tangga ikut terangkat, dan usaha tersebut menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Dalam bahasa ekonomi, terjadi efek pengganda (multiplier effect): setiap rupiah kredit yang masuk memicu aktivitas ekonomi tambahan di rantai pasok desa.

Bagaimana Skema KUR Bekerja bagi Usaha Mikro

KUR merupakan skema kredit bersubsidi pemerintah dengan bunga efektif sekitar 6 persen per tahun, jauh di bawah bunga kredit mikro komersial yang dapat mencapai 12 hingga 18 persen. BRI tercatat sebagai penyalur terbesar dengan porsi lebih dari separuh total penyaluran nasional. Bagi perajin seperti Rosidah, selisih bunga tersebut menentukan kelayakan usaha: beban cicilan yang lebih ringan membuat arus kas (cash flow) lebih sehat, sehingga keuntungan dapat diputar kembali menjadi modal kerja. Likuiditas yang mengalir ke kantong-kantong produksi pedesaan melalui skema ini secara tidak langsung memperkuat daya beli lokal dan menjaga denyut ekonomi di luar kota besar.

Di Satu Sisi: Subsidi Bunga sebagai Katalis Inklusi

Dari sisi pendukung, KUR dinilai sebagai instrumen inklusi keuangan paling masif di Indonesia. Data pemerintah menunjukkan NPL KUR berada di kisaran 2 hingga 3 persen, lebih rendah dari kekhawatiran banyak analis. Sejumlah kajian menemukan debitur KUR rata-rata mengalami kenaikan omzet 20 hingga 30 persen dalam dua tahun pertama setelah pembiayaan. Kasus di Sumenep memperlihatkan pola serupa: akses modal memungkinkan pelaku usaha berpindah dari sekadar bertahan menuju ekspansi. Sentimen pasar terhadap portofolio mikro perbankan pun cenderung positif, tercermin dari valuasi saham bank dengan eksposur UMKM besar yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir.

Di Sisi Lain: Risiko Ketergantungan dan Tantangan Struktural

Namun di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan risiko ketergantungan pada kredit bersubsidi. Rasio debitur KUR yang berhasil naik kelas ke pembiayaan komersial—disebut graduasi—diperkirakan masih di bawah 20 persen. Artinya, sebagian besar pelaku usaha tetap memerlukan subsidi untuk mempertahankan skala usahanya. Usaha berbasis komoditas pertanian seperti gula merah juga menghadapi tantangan struktural: fluktuasi harga bahan baku, ketergantungan pada musim sadap, serta persaingan dari pemanis alternatif. Tanpa pendampingan manajemen dan akses pasar berkelanjutan, pembiayaan semata tidak menjamin keberlanjutan. Ketepatan sasaran penyaluran pun menjadi catatan, karena sebagian dana dilaporkan mengalir ke debitur yang sebenarnya sudah layak mengakses kredit komersial.

Proyeksi Arah Pembiayaan UMKM ke Depan

Ke depan, pemerintah menargetkan penyaluran KUR 2025 di kisaran Rp 300 triliun, dengan penekanan pada sektor produktif dan pembiayaan berbasis klaster. Tren digitalisasi—mulai dari pengajuan kredit daring hingga pembukuan digital—diproyeksikan menurunkan biaya transaksi dan memperluas jangkauan ke daerah tertinggal, termasuk kawasan kepulauan di sekitar Madura. Bagi pelaku usaha sekelas Rosidah, tantangan berikutnya adalah mempertahankan fundamental usaha pasca-subsidi: memperkuat merek, menjaga kualitas, dan membangun jaringan distribusi mandiri. Jika dua dekade pertama menjadi fase pembuktian bahwa modal kecil dapat tumbuh, dekade selanjutnya akan menguji apakah usaha rakyat mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Kisah dari ujung timur Madura ini pada akhirnya menjadi cermin kecil agenda besar ekonomi nasional: mengubah jutaan usaha mikro menjadi tulang punggung pertumbuhan yang inklusif. Data makro menunjukkan arah yang tepat, tetapi keberhasilan sesungguhnya diukur dari dapur-dapur produksi seperti milik Rosidah—apakah tungku usahanya tetap menyala ketika subsidi perlahan surut.