Studi ITB: Transportasi Penyumbang Utama Polusi Udara Jakarta

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per pertengahan 2026, jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta tercatat lebih dari 21 juta unit, dan sekitar 80 persen di antaranya adalah sepeda motor. Dalam satu dekade terakhir, armada kendaraan tumbuh rata-rata 4-5 persen per tahun, sementara panjang jalan hanya bertambah kurang dari satu persen per tahun. Rasio kendaraan terhadap penduduk — perbandingan antara jumlah kendaraan dan jumlah jiwa — kini nyaris dua banding satu, sebuah gambaran ketimpangan antara laju mobilitas dan kapasitas infrastruktur.

Kondisi itu menjadi konteks penting bagi temuan terbaru Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyatakan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar polusi udara di DKI Jakarta. Dalam kajian inventarisasi emisi tersebut, transportasi menempati urutan pertama, disusul sektor industri, pembakaran sampah, dan konstruksi. Temuan ini konsisten dengan data pemantauan kualitas udara yang mencatat konsentrasi PM2,5 — partikel halus berukuran 2,5 mikrometer yang dapat masuk jauh ke saluran pernapasan — kerap mengalami kenaikan melampaui ambang baku mutu nasional, dengan indeks kualitas udara yang berkali-kali berada pada kategori tidak sehat dalam beberapa tahun terakhir.

Temuan Riset: Pergerakan Harian Menjadi Sumber Utama

Hasil kajian ITB mempertegas apa yang selama ini diduga banyak pihak: sumber polusi terbesar di Jakarta berasal dari aktivitas yang paling dekat dengan keseharian warga, yakni kendaraan bermotor. Hampir seluruh pergerakan harian di ibu kota bertumpu pada kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat, sementara pangsa moda transportasi umum masih relatif rendah dibandingkan kota-kota besar lain di Asia Tenggara. Emisi dari kendaraan berupa partikel halus, nitrogen oksida, dan senyawa organik volatil yang, dalam kondisi cuaca tertentu, bereaksi membentuk polutan sekunder yang justru lebih berbahaya.

Peneliti dalam tim kajian menekankan bahwa kontribusi sektor transportasi akan semakin besar bila tidak diimbangi kebijakan pengendalian yang konsisten.

Tanpa pengendalian emisi dari sektor transportasi, perbaikan kualitas udara Jakarta akan sulit tercapai dalam jangka pendek — ujar salah satu peneliti utama kajian tersebut.

Di luar transportasi, sektor industri, pembakaran sampah, dan konstruksi tetap menjadi penyumbang yang tidak bisa diabaikan. Ketiganya bersifat lebih terlokalisasi, tetapi dampaknya signifikan, terutama di wilayah dengan konsentrasi kawasan industri dan proyek pembangunan skala besar.

Di Satu Sisi: Momentum Kebijakan Pengendalian

Dari sisi kebijakan, temuan ini memberikan justifikasi ilmiah yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mempercepat agenda transportasi berkelanjutan. Sejumlah langkah telah berjalan, seperti perluasan jaringan moda raya terpadu (MRT dan LRT), pengadaan bus listrik, serta program uji emisi kendaraan. Jika pengendalian emisi transportasi berjalan konsisten, proyeksi penurunan konsentrasi polutan dapat mulai terlihat dalam dua hingga tiga tahun ke depan, seiring bertambahnya armada kendaraan listrik dan membaiknya rasio penggunaan transportasi umum.

Dari sisi fundamental ekonomi, perbaikan kualitas udara berpotensi menekan biaya kesehatan masyarakat dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Berbagai estimasi menunjukkan kerugian ekonomi akibat polusi udara di Indonesia mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, sebagian besar berasal dari biaya pengobatan penyakit saluran pernapasan dan hilangnya hari kerja. Lingkungan yang lebih sehat juga memperkuat daya tarik Jakarta sebagai lokasi kantor korporasi dan pusat layanan keuangan, yang pada akhirnya berpengaruh positif terhadap sentimen pasar dan valuasi properti di kawasan pusat bisnis.

Di Sisi Lain: Risiko Ekonomi dan Kesenjangan Akses

Namun, kebijakan pembatasan kendaraan tidak sepenuhnya tanpa ongkos. Di satu sisi, pengendalian emisi memang dibutuhkan; di sisi lain, mobilitas warga masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi karena cakupan transportasi umum belum menjangkau seluruh wilayah penyangga. Pembatasan yang tidak diiringi perluasan akses berisiko menaikkan biaya transportasi harian, terutama bagi pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang selama ini mengandalkan sepeda motor. Dampak lanjutannya dapat terasa pada daya beli dan aktivitas usaha kecil di sekitar stasiun maupun kawasan perkantoran.

Belum lagi, sebagian sumber polusi bersifat lintas wilayah dan dipengaruhi faktor meteorologi. Emisi dari kawasan industri di daerah penyangga serta musim kemarau yang memperlambat dispersi polutan menunjukkan bahwa pengendalian di tingkat provinsi saja tidak cukup. Tanpa koordinasi antarwilayah, upaya penurunan emisi di Jakarta bisa tergerus oleh kontribusi sumber di luar batas administratif.

Dampak Ekonomi dan Proyeksi ke Depan

Dari sudut pasar, kualitas udara telah menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan investasi. Sejumlah riset global menunjukkan bahwa kota dengan polusi tinggi cenderung mengalami penurunan produktivitas pekerja, peningkatan biaya operasional perusahaan, hingga pergeseran preferensi talenta profesional untuk pindah ke kota yang lebih sehat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi arus portofolio dan likuiditas di pasar properti perkantoran Jakarta, bahkan menjadi faktor yang ikut menentukan arah capital outflow — keluarnya dana asing dari pasar domestik — jika daya saing kota terus melemah.

Proyeksi ke depan bergantung pada konsistensi eksekusi. Jika pembatasan emisi diikuti percepatan transportasi massal dan insentif kendaraan listrik, tren perbaikan kualitas udara dapat berjalan seiring pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika kebijakan berhenti pada tataran wacana, beban emisi dari transportasi diprediksi terus meningkat year-on-year — dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya — mengikuti laju penambahan kendaraan baru yang masih jauh lebih cepat daripada pembangunan infrastruktur.

Pada akhirnya, kajian ITB mengingatkan bahwa polusi udara bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan ekonomi dan tata kota. Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan kualitas udara yang diwariskan kepada generasi berikutnya.