MRT Jakarta Perluas Konektivitas Bawah Tanah dan Dampaknya bagi Ekonomi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional masih bertahan di kisaran lima persen year-on-year, sementara mobilitas perkotaan terus mengalami kenaikan seiring pulihnya aktivitas pascapandemi. Di tengah tren tersebut, PT MRT Jakarta kembali menjadi sorotan setelah merencanakan pengembangan jalur pejalan kaki bawah tanah di sejumlah stasiun lain, menyusul sukses koneksi bawah tanah di kawasan Bundaran HI. Rencana ini difokuskan pada penguatan konektivitas antarpusat kegiatan, dengan koridor Blok M hingga Senayan disebut-sebut sebagai kandidat utama lantaran menjadi magnet aktivitas ekonomi ibu kota.

Rencana di Atas Kertas: dari Bundaran HI ke Pusat Kegiatan Lain

Jalur pejalan kaki bawah tanah di kawasan Bundaran HI dinilai berhasil memecah kepadatan pergerakan warga sekaligus menghubungkan stasiun dengan pusat perbelanjaan dan perkantoran di sekitarnya. Keberhasilan itu menjadi pijakan bagi rencana serupa di stasiun lain. Sepanjang koridor fase pertama yang membentang sekitar 15,7 kilometer dengan 13 stasiun, sejumlah titik seperti Blok M dan Senayan dinilai memiliki potensi besar karena menjadi simpul pertemuan perkantoran, ritel, dan ruang publik. Fokus utama rencana ini bukan sekadar membangun terowongan, melainkan menciptakan ekosistem konektivitas yang memungkinkan penumpang bergerak dari stasiun menuju tujuan akhir tanpa terganggu cuaca maupun kemacetan permukaan.

Di Satu Sisi: Penguatan Nilai Aset dan Permintaan

Dari sisi fundamental, pengembangan jalur bawah tanah berpotensi mengerek nilai properti di sekitar stasiun. Studi empiris di berbagai kota menunjukkan properti dalam radius 500 meter dari simpul transit umumnya mengalami kenaikan nilai lebih cepat dibandingkan kawasan lain, dan indeks harga properti di sekitar stasiun kerap mencatat kinerja lebih baik. Bagi MRT Jakarta, tambahan koneksi ini juga berpotensi menaikkan jumlah penumpang harian yang saat ini rata-rata berada di kisaran 100 ribu orang per hari, dengan total kumulatif yang telah menembus lebih dari 100 juta perjalanan sejak beroperasi pada 2019. Semakin mudah akses menuju stasiun, semakin besar pula potensi perpindahan moda dari kendaraan pribadi ke angkutan massal.

Dampak ikutannya terasa pada sektor properti dan ritel. Kawasan yang terhubung langsung dengan stasiun cenderung lebih menarik bagi penyewa perkantoran dan pengelola pusat perbelanjaan karena arus pejalan kaki yang lebih tinggi. Dalam jangka menengah, hal ini dapat memperkuat pendapatan daerah dari pajak sekaligus mendorong pengembangan transit-oriented development (TOD), konsep pembangunan yang menempatkan hunian dan perkantoran di sekitar simpul transportasi umum.

"Konektivitas bawah tanah bukan sekadar infrastruktur pejalan kaki, melainkan instrumen peningkatan nilai kawasan dan daya saing transportasi publik," ujar seorang analis transportasi perkotaan.

Di Sisi Lain: Biaya, Risiko, dan Likuiditas Pendanaan

Namun, rencana ini tidak lepas dari tantangan. Pembangunan terowongan bawah tanah merupakan salah satu jenis infrastruktur dengan biaya tertinggi, terutama di kawasan padat yang rawan terhadap pergeseran tanah dan bangunan di sekitarnya. Biaya konstruksi fase pertama MRT Jakarta sendiri tercatat mencapai sekitar Rp 15,9 triliun dengan mayoritas pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri. Pola serupa berpotensi terulang, sehingga struktur pembiayaan menjadi pertanyaan utama: apakah akan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), atau penerbitan obligasi.

Dalam kondisi likuiditas global yang masih fluktuatif, risiko capital outflow juga perlu diwaspadai. Ketika suku bunga acuan negara maju masih tinggi, minat investor asing terhadap aset infrastruktur berdenominasi rupiah dapat melemah, yang pada akhirnya menekan biaya pendanaan. Rasio biaya terhadap manfaat proyek pun harus dihitung ulang secara transparan. Jika permintaan perjalanan tidak tumbuh sesuai proyeksi, risiko pembengkakan biaya dan beban operasional dapat membebani keuangan perusahaan selama bertahun-tahun.

"Yang perlu dijaga adalah disiplin anggaran dan kejelasan skema pembiayaan. Infrastruktur bawah tanah yang megah tanpa proyeksi permintaan realistis justru dapat menjadi beban fiskal," kata seorang ekonom yang mengkaji kebijakan transportasi.

Proyeksi dan Implikasi bagi Perekonomian Perkotaan

Sentimen pasar terhadap pengumuman ini cenderung positif, tercermin dari perhatian pelaku industri properti dan konstruksi terhadap setiap perkembangan proyek MRT. Namun, sentimen positif belum berarti fundamental kuat. Keberhasilan rencana ini akan diuji dari tiga hal: kecepatan penyelesaian studi kelayakan, ketersediaan pendanaan dengan biaya wajar, serta kepastian integrasi dengan moda lain seperti bus Transjakarta dan kereta rel listrik (KRL).

Proyeksi jangka panjang tetap menjanjikan. Jika konektivitas bawah tanah diperluas secara bertahap, valuasi kawasan di sepanjang koridor MRT dapat meningkat, menarik investasi portofolio di sektor properti, dan memperkuat basis pajak daerah. Di sisi lain, tanpa disiplin fiskal, proyek semacam ini berisiko menjadi preseden mahal bagi pembangunan infrastruktur berikutnya.

Keseimbangan antara optimisme dan kehati-hatian inilah yang seharusnya menjadi kerangka evaluasi. Publik berhak mendapatkan kejelasan tentang skema pembiayaan, dampak lingkungan, serta jadwal yang realistis sebelum proyek dinyatakan layak. Pada akhirnya, keberhasilan jalur bawah tanah MRT tidak diukur dari panjang terowongan, melainkan dari seberapa besar ia memperbaiki kualitas mobilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi seluruh warga kota.