Social Value Indonesia: Dampak CSR Tidak Instan, Butuh Pengukuran Konsisten

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,03 persen atau setara 25,22 juta penduduk, mengalami penurunan tipis dibandingkan capaian year-on-year sebelumnya. Di tengah kondisi tersebut, peran dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) kembali menjadi sorotan publik. Social Value Indonesia menegaskan bahwa dampak sosial dari program CSR tidak bisa diharapkan muncul dalam waktu singkat, melainkan memerlukan proses panjang, konsistensi intervensi, dan pengukuran yang disiplin.

Pandangan itu disampaikan Chairperson of Board Social Value Indonesia, Purnomo, merespons kecenderungan sebagian perusahaan yang menilai keberhasilan CSR semata dari besaran dana yang dikucurkan. Padahal, berbagai kajian memperkirakan nilai penyaluran CSR korporasi di Indonesia mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, namun kontribusinya terhadap indikator sosial makro masih sulit dilacak secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

Skala Anggaran Besar, Bukti Dampak Masih Terbatas

Dari sisi regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 51 Tahun 2017 mewajibkan lembaga jasa keuangan dan emiten menyusun Laporan Keberlanjutan. Data OJK menunjukkan jumlah entitas yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan terus mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, kualitas pelaporan dampak sosial masih beragam. Sebagian besar laporan berfokus pada output, seperti jumlah penerima manfaat atau nilai bantuan, ketimbang outcome berupa perubahan kesejahteraan yang terukur dari waktu ke waktu.

Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara fundamental program di lapangan dengan narasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan. Bagi investor, ketidakjelasan dampak membuat valuasi sosial perusahaan sulit dimasukkan ke dalam analisis portofolio secara objektif, sehingga aspek sosial kerap hanya menjadi pelengkap dalam pengambilan keputusan.

Di Satu Sisi: Perubahan Sosial Memang Butuh Waktu

Di satu sisi, argumen bahwa dampak CSR tidak hadir seketika memiliki dasar yang kuat. Program pendidikan, misalnya, memerlukan waktu 5 hingga 10 tahun sebelum hasilnya tercermin pada indeks pembangunan manusia. Begitu pula program pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang baru menunjukkan hasil setelah penerima manfaat membangun kapasitas produksi, akses pasar, dan likuiditas usaha secara bertahap. Menilai program semacam itu dalam horizon satu atau dua tahun jelas tidak adil.

"Perubahan sosial yang berkualitas tidak lahir dari seremoni penyerahan bantuan, melainkan dari intervensi yang konsisten, terukur, dan dievaluasi secara berkala," ujar Purnomo.

Pendekatan seperti Social Return on Investment (SROI) — metode menghitung nilai sosial yang tercipta dari setiap rupiah yang diinvestasikan — menunjukkan sejumlah program di berbagai negara menghasilkan rasio Rp3 hingga Rp5 nilai sosial untuk setiap Rp1 yang dikucurkan. Namun angka semacam itu hanya valid jika dihitung dari data longitudinal yang dikumpulkan bertahun-tahun, bukan dari potret sesaat seusai seremoni program.

Di Sisi Lain: Jangan Jadikan Alasan Tanpa Target

Di sisi lain, penekanan pada proses jangka panjang berisiko disalahgunakan sebagai pembenaran atas program yang tidak memiliki target terukur sejak awal. Jika dampak selalu dianggap belum terlihat, perusahaan pada dasarnya terhindar dari akuntabilitas. Sentimen pasar terhadap praktik semacam ini semakin sensitif, terutama seiring menguatnya tren investasi berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) di pasar modal domestik maupun global.

Secara global, aliran dana ke produk investasi berkelanjutan terus mengalami kenaikan, dan investor institusional kini menautkan keputusan portofolio dengan bukti dampak yang dapat diverifikasi. Perusahaan yang gagal menunjukkan hasil terukur berpotensi ditinggalkan investor, bahkan dalam skenario ekstrem dapat memicu capital outflow dari saham-saham yang dianggap lemah dalam aspek keberlanjutan. Karena itu, keseimbangan antara kesabaran menunggu dampak dan disiplin pengukuran menjadi krusial bagi kredibilitas korporasi.

Proyeksi: Pengukuran Dampak Jadi Standar Baru

Ke depan, proyeksi sejumlah lembaga riset menunjukkan pengukuran dampak sosial akan menjadi standar industri, bukan lagi elemen pelengkap. Indeks keberlanjutan di pasar modal domestik diperkirakan memperketat kriteria penilaian, sehingga perusahaan perlu berinvestasi pada sistem monitoring dan evaluasi sejak tahap desain program, bukan menjadikannya pekerjaan tambahan di akhir periode.

Bagi pembaca awam, pesan utamanya sederhana: CSR yang baik dinilai bukan dari besarannya, melainkan dari perubahan nyata yang bisa dibuktikan dari waktu ke waktu. Dengan fundamental tata kelola yang kuat dan pengukuran yang disiplin, dana sosial korporasi berpotensi menjadi instrumen pembangunan yang efektif. Sebaliknya, tanpa bukti dampak, CSR hanyalah pos biaya dalam laporan tahunan yang kehilangan makna.