Sertifikasi Halal Dorong Ekspansi Usaha Mikro di Tengah Pemulihan Ekonomi

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per triwulan III 2024, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, atau setara dengan Rp9.580 triliun. Di tengah momentum pemulihan ekonomi pasca-pandemi, akselerasi sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen kunci yang mendorong peningkatan daya saing produk lokal. Fenomena ini terlihat jelas pada usaha cheese stick milik Lucy Emilda, yang memanfaatkan program pelatihan dan sertifikasi halal dari BRI Peduli untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Transformasi Usaha dari Masa Pandemi

Usaha yang diberi nama BUNCY ini lahir dari situasi krisis pada tahun 2020, ketika banyak sektor ekonomi mengalami kontraksi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 tercatat minus 5,32% year-on-year, yang memaksa banyak individu mencari alternatif pendapatan. Lucy Emilda, pendiri BUNCY, melihat peluang di tengah keterbatasan dengan memproduksi cheese stick yang memiliki daya tahan lama dan permintaan stabil. Pada awal operasional, kapasitas produksi hanya sekitar 5 kilogram per hari, namun kini telah meningkat hingga 50 kilogram per hari, mengalami kenaikan sebesar 900% dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Pro: Sertifikasi halal memberikan nilai tambah yang signifikan bagi produk makanan ringan. Berdasarkan survei Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tahun 2023, sebanyak 87% konsumen Indonesia menyatakan lebih memilih produk bersertifikat halal dibandingkan produk sejenis tanpa sertifikasi. Hal ini sejalan dengan karakteristik pasar domestik yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga jaminan kehalalan menjadi faktor fundamental dalam keputusan pembelian.

Kontra: Namun, proses sertifikasi halal memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit bagi pelaku usaha mikro. Biaya sertifikasi untuk produk makanan ringan berkisar antara Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta, tergantung pada kompleksitas bahan baku dan proses produksi. Bagi UMKM dengan margin keuntungan tipis, beban ini dapat mengurangi likuiditas usaha dalam jangka pendek. Di sisi lain, tanpa sertifikasi, akses ke pasar modern seperti supermarket dan platform e-commerce skala besar menjadi terbatas, sehingga keputusan untuk berinvestasi pada sertifikasi merupakan langkah strategis jangka panjang.

Dampak Sertifikasi terhadap Omzet dan Kepercayaan Konsumen

Setelah memperoleh sertifikat halal melalui program pelatihan BRI Peduli, BUNCY mengalami peningkatan omzet yang signifikan. Data internal usaha menunjukkan bahwa rata-rata penjualan bulanan naik dari Rp15 juta menjadi Rp45 juta dalam enam bulan setelah sertifikasi, atau mengalami kenaikan sebesar 200%. Pertumbuhan ini tidak hanya berasal dari konsumen ritel, tetapi juga dari kerja sama dengan sejumlah kafe dan toko oleh-oleh di wilayah Jabodetabek yang mensyaratkan produk bersertifikat halal sebagai prasyarat kerja sama.

Pro: Kepercayaan konsumen meningkat karena sertifikasi halal berfungsi sebagai sinyal kualitas dan keamanan produk. Berdasarkan indeks kepercayaan konsumen yang dirilis Bank Indonesia pada September 2024, keyakinan konsumen terhadap produk lokal bersertifikat halal mencapai level 125,4, lebih tinggi dibandingkan indeks umum yang berada di angka 118,2. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekadar label keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen pemasaran yang efektif untuk membedakan produk dari kompetitor.

Kontra: Di sisi lain, peningkatan omzet tidak selalu linear dengan peningkatan profitabilitas. Biaya produksi juga mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya volume produksi, terutama untuk bahan baku berkualitas tinggi yang harus memenuhi standar halal. Rasio biaya operasional terhadap penjualan BUNCY naik dari 65% menjadi 72% setelah ekspansi, yang berarti margin bersih justru sedikit menurun dari 35% menjadi 28%. Meskipun demikian, dalam nilai absolut, keuntungan tetap meningkat karena volume penjualan yang jauh lebih besar.

Peran Program Korporasi dalam Ekosistem UMKM

Program pelatihan dan sertifikasi halal yang diinisiasi oleh BRI Peduli merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang menyasar penguatan kapasitas UMKM. Berdasarkan laporan keberlanjutan perusahaan per kuartal II 2024, program ini telah menjangkau lebih dari 5.000 pelaku UMKM di 34 provinsi, dengan tingkat kelulusan sertifikasi mencapai 92%. Pendekatan ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga pendampingan teknis terkait proses produksi, pengemasan, dan manajemen usaha.

Pro: Keterlibatan korporasi besar dalam ekosistem UMKM membantu mengurangi kesenjangan akses terhadap informasi dan sumber daya. Banyak pelaku usaha mikro yang tidak mengetahui prosedur sertifikasi halal atau terkendala oleh biaya. Dengan adanya program seperti ini, hambatan tersebut dapat diminimalisir, sehingga UMKM dapat fokus pada pengembangan produk dan perluasan pasar. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa UMKM yang mengikuti program pendampingan korporasi memiliki tingkat ketahanan usaha 1,8 kali lebih tinggi dibandingkan UMKM yang tidak mengikuti program serupa.

Kontra: Namun, efektivitas program CSR seringkali terbatas pada skala kecil dan tidak berkelanjutan. Kritik muncul karena program seperti ini cenderung bersifat reaktif terhadap isu tertentu, bukan solusi struktural untuk masalah permodalan dan pemasaran yang dihadapi UMKM. Sebagai contoh, meskipun sertifikasi halal membantu BUNCY, namun untuk ekspansi ke pasar ekspor, pelaku usaha masih membutuhkan sertifikasi tambahan seperti HACCP dan ISO 22000 yang memerlukan investasi jauh lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara program korporasi, kebijakan pemerintah, dan lembaga keuangan untuk menciptakan ekosistem yang lebih komprehensif.

Proyeksi dan Tantangan ke Depan

Melihat tren saat ini, permintaan terhadap produk bersertifikat halal diproyeksikan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan kelas menengah dan kesadaran konsumen akan pentingnya produk halal. Bank Indonesia memperkirakan konsumsi produk halal di Indonesia akan tumbuh sekitar 8,5% per tahun hingga 2027, didorong oleh preferensi generasi milenial dan Gen Z yang lebih memperhatikan aspek kehalalan dan keberlanjutan. Bagi BUNCY, langkah selanjutnya adalah memperluas kapasitas produksi dan menjajaki kerja sama dengan distributor regional.

Pro: Dengan fondasi sertifikasi yang sudah dimiliki, BUNCY memiliki posisi tawar yang lebih kuat untuk mengakses pembiayaan dari perbankan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit kepada UMKM bersertifikat halal memiliki rasio non-performing loan (NPL) yang lebih rendah, yaitu 2,1% dibandingkan rata-rata NPL UMKM sebesar 3,4%. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat menjadi indikator kelayakan usaha bagi lembaga keuangan, sehingga mempermudah akses modal untuk ekspansi.

Kontra: Tantangan utama yang masih dihadapi adalah fluktuasi harga bahan baku dan persaingan dengan produk impor yang semakin ketat. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, harga tepung terigu mengalami kenaikan 12% year-on-year pada Oktober 2024, yang berdampak langsung pada biaya produksi cheese stick. Selain itu, masuknya produk sejenis dari negara tetangga dengan harga lebih murah menjadi ancaman bagi UMKM lokal. Untuk menghadapi hal ini, diferensiasi produk dan inovasi rasa menjadi kunci, namun hal ini membutuhkan investasi riset dan pengembangan yang tidak selalu tersedia bagi usaha mikro.

Secara keseluruhan, kisah BUNCY menggambarkan bagaimana sertifikasi halal dapat menjadi katalis pertumbuhan usaha mikro di tengah pemulihan ekonomi. Meskipun terdapat tantangan biaya dan persaingan, manfaat jangka panjang dalam hal kepercayaan konsumen dan akses pasar jauh lebih besar. Keberhasilan program seperti ini bergantung pada kolaborasi antara korporasi, pemerintah, dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di kisaran 5% per tahun, UMKM yang mampu beradaptasi dengan standar kualitas dan sertifikasi akan memiliki peluang lebih besar untuk naik kelas dan berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian nasional.