nadia-rahmawati
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) per Agustus 2024, luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mencapai 520.000 hektar, mengalami kenaikan 18% year-on-year dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini memicu sorotan terhadap 19 perusahaan yang diduga menjadi penyebab utama karhutla di sejumlah daerah, terutama di Sumatra dan Kalimantan. Dari perspektif ekonomi, fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian lingkungan, tetapi juga mengguncang fundamental sektor-sektor terkait, mulai dari pertanian hingga investasi.
Dampak Ekonomi Karhutla: Kerugian Langsung dan Tidak Langsung
Karhutla yang dipicu oleh aktivitas perusahaan, seperti pembukaan lahan dengan cara membakar, menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Berdasarkan proyeksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kerugian langsung akibat karhutla pada 2024 diperkirakan mencapai Rp 8,2 triliun, meliputi hilangnya hasil hutan, kerusakan lahan pertanian, dan biaya pemadaman. Di sisi lain, kerugian tidak langsung jauh lebih besar, seperti penurunan produktivitas tenaga kerja akibat gangguan kesehatan dari kabut asap, yang menurut studi Pusat Studi Ekonomi Lingkungan Universitas Indonesia (UI) bisa mencapai Rp 15 triliun per tahun. Indeks kualitas udara di wilayah terdampak, seperti Palembang dan Pontianak, mengalami penurunan drastis, memicu sentimen pasar negatif terhadap komoditas kelapa sawit dan karet yang menjadi andalan ekspor daerah tersebut.
Peran Perusahaan: Antara Tanggung Jawab dan Kontribusi Ekonomi
Di satu sisi, 19 perusahaan yang diduga terlibat karhutla menghadapi tekanan regulasi dan tuntutan ganti rugi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa saham-saham perusahaan perkebunan dan kehutanan yang terindikasi terlibat mengalami penurunan valuasi rata-rata 12% dalam sepekan terakhir, disertai capital outflow dari portofolio investor asing sebesar Rp 1,5 triliun. Likuiditas pasar modal pun terganggu karena kekhawatiran akan sanksi berat, seperti pencabutan izin usaha. Pro: Perusahaan-perusahaan ini harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan, karena praktik pembakaran lahan jelas melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kontra: Namun, sebagian perusahaan berargumen bahwa faktor alam seperti musim kemarau ekstrem akibat El Niño memperparah api, dan mereka telah mengeluarkan biaya besar untuk pencegahan, seperti pembuatan kanal dan pos pemantauan. Rasio biaya kepatuhan terhadap pendapatan mereka mencapai 5–7%, yang menurut Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) cukup membebani daya saing di pasar global.
Regulasi dan Proyeksi ke Depan: Mencari Titik Seimbang
Pemerintah melalui KLHK telah menjatuhkan sanksi administratif dan pidana terhadap perusahaan yang terbukti bersalah, termasuk denda hingga Rp 10 miliar per perusahaan. Namun, penegakan hukum masih menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian di lapangan. Kepala Pusat Studi Ekonomi Lingkungan UI, Dr. Andi Pratama, menekankan bahwa “tanpa reformasi regulasi yang memperkuat insentif bagi perusahaan untuk beralih ke teknologi pembukaan lahan tanpa bakar, karhutla akan terus berulang dan merugikan ekonomi nasional.” Proyeksi ke depan, jika 19 perusahaan ini benar-benar dihukum, dampaknya bisa bersifat ganda: di satu sisi, efek jera akan memperbaiki fundamental lingkungan dan menarik kembali investor yang peduli ESG (Environmental, Social, and Governance); di sisi lain, dalam jangka pendek, penghentian operasi perusahaan-perusahaan besar dapat memicu penurunan produksi kelapa sawit hingga 8%, yang berpotensi menaikkan harga minyak sawit mentah (CPO) global dan mengerek inflasi domestik. Oleh karena itu, kebijakan harus dirancang secara hati-hati agar tidak mengorbankan lapangan kerja yang bergantung pada sektor ini.
Kesimpulannya, karhutla yang melibatkan 19 perusahaan bukan sekadar isu lingkungan, melainkan cermin ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan. Dengan data kerugian yang mencapai triliunan rupiah, serta sentimen pasar yang fluktuatif, diperlukan sinergi antara penegakan hukum, insentif teknologi ramah lingkungan, dan dialog multi-pihak. Hanya dengan pendekatan dua sisi yang berimbang, Indonesia dapat menekan angka karhutla tanpa mengorbankan fundamental ekonomi yang telah dibangun.
Comments (0)