Jakarta — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir kembali menjadi sorotan setelah memberikan pengarahan langsung pada pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Gelombang V. Kegiatan yang digelar secara daring ini merupakan bagian dari program Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2026, sekaligus menandai komitmen Kemendagri mempercepat regenerasi aparatur sipil negara di daerah.
Pelatihan ini bukan sekadar agenda rutin. Di balik agenda administratif, tersimpan strategi besar: menyiapkan calon pemimpin birokrasi yang mampu menjalankan agenda pembangunan daerah tanpa terjebak pola kepemimpinan reaktif. Tomsi dalam pengarahannya menekankan bahwa PKA dan PKP harus menghasilkan pejabat yang tidak hanya paham regulasi, tetapi juga mampu membaca persoalan riil di lapangan.
Agenda Pelatihan dan Sasaran Peserta
Pelatihan Gelombang V ini menyasar pejabat administrator dan pengawas dari berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah. Format daring dipilih demi memperluas jangkauan peserta tanpa mengorbankan kualitas materi. Dalam pengarahannya, Tomsi meminta seluruh peserta memperlakukan pelatihan sebagai investasi kompetensi, bukan sekadar pemenuhan syarat administratif jabatan.
Menurut catatan pelaksanaan, pelatihan ini menghadirkan sejumlah materi inti yang dirancang berjenjang:
- PKA (Pelatihan Kepemimpinan Administrator) — untuk pejabat eselon III yang akan menduduki jabatan administrator, dengan fokus pada perencanaan strategis dan pengelolaan organisasi.
- PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas) — untuk pejabat pengawas yang bertugas memastikan kebijakan berjalan sesuai koridor aturan.
- PNBP Tahun Anggaran 2026 — sumber pendanaan pelatihan yang berasal dari penerimaan negara di luar pajak, sehingga akuntabilitas penggunaan anggarannya ikut menjadi bagian dari evaluasi.
- Metode daring — memungkinkan peserta dari daerah terpencil tetap mengikuti pelatihan dengan materi terstandar.
Analisis: Mengapa Tomsi Tohir Menjadi Figur Kunci
Nama Tomsi Tohir belakangan ini kerap disebut dalam berbagai agenda Kemendagri. Sebagai Sekjen, ia memegang peran sentral dalam koordinasi administratif kementerian sekaligus penanggung jawab teknis penyelenggaraan pelatihan aparatur. Kehadirannya membuka pelatihan secara langsung menunjukkan bahwa Kemendagri menaruh bobot politis pada program ini.
| Aspek | Detail |
|---|---|
| Pejabat Pembuka | Tomsi Tohir, Sekjen Kemendagri |
| Jenis Pelatihan | PKA dan PKP Gelombang V |
| Sumber Dana | PNBP Tahun Anggaran 2026 |
| Metode | Daring (dalam jaringan) |
| Sasaran | Pejabat administrator dan pengawas |
Menampil sejumlah pakar tata kelola pemerintahan, pelatihan kepemimpinan seperti ini hanya efektif bila diikuti mekanisme evaluasi pasca-pelatihan yang ketat. Tanpa itu, program berpotensi berhenti sebagai seremoni administratif belaka — pola yang berulang kali terjadi dalam birokrasi Indonesia.
Kronologi dan Posisi dalam Kalender Pemerintahan
Agenda ini digelar sebagai bagian dari rangkaian program peningkatan kapasitas aparatur sepanjang Tahun Anggaran 2026. Pelatihan Gelombang V sendiri merupakan kelanjutan dari gelombang-gelombang sebelumnya, yang sejauh ini telah menjangkau ribuan pejabat di lingkup pemerintah pusat dan daerah.
Secara kronologis, rangkaian kegiatannya berjalan sebagai berikut:
- Pembukaan dan pengarahan oleh Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir melalui kanal daring.
- Penyampaian materi inti PKA dan PKP oleh narasumber dari Kemendagri dan instansi terkait.
- Sesi diskusi serta studi kasus yang menghubungkan teori kepemimpinan dengan persoalan daerah.
- Evaluasi akhir dan penerbitan sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus.
Tantangan dan Catatan Kritis
Meski ambisius, program ini menghadapi sejumlah tantangan yang layak diawasi publik. Pertama, kualitas interaksi dalam pelatihan daring seringkali terbatas dibandingkan metode tatap muka. Kedua, akuntabilitas PNBP sebagai sumber pendanaan menuntut transparansi penggunaan dana yang lebih ketat. Ketiga, dampak nyata pelatihan terhadap kinerja pejabat pasca-penugasan kerap sulit diukur secara objektif.
Pengamat birokrasi berpendapat, ukuran keberhasilan pelatihan kepemimpinan bukan terletak pada jumlah peserta, melainkan pada perubahan perilaku kepemimpinan setelah mereka kembali ke unit kerja masing-masing.
Di tengah sorotan publik terhadap reformasi birokrasi, langkah Tomsi Tohir membuka Pelatihan Gelombang V ini menjadi sinyal bahwa Kemendagri serius menyiapkan regenerasi pimpinan. Namun keseriusan itu baru lengkap bila diiringi evaluasi berjenjang dan keterbukaan data pelaksanaan — dua hal yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah besar birokrasi Indonesia.
Comments (0)