DPR Kecam PM Kepulauan Solomon Angkat Isu Papua di PBB

Jakarta — Gelaran Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81 di New York kembali diwarnai ketegangan diplomatik. Kali ini sorotan tertuju ke pidato Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, yang kembali mengangkat isu West Papua di hadapan forum internasional. Langkah itu langsung memantik re keras dari parlemen Indonesia.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengecam keras langkah Cooper Wale tersebut. Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu, 27 September 2026, Syahrul menilai pengangkatan isu Papua tanpa konteks yang utuh berpotensi memperkeruh hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik sekaligus mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara.

"Kami mengecam pengangkatan isu West Papua secara sepihak di forum PBB. Persoalan Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan tidak semestinya terus dijadikan komoditas politik di forum internasional," tegas Syahrul Aidi Maazat.

Peran Syahrul Aidi Maazat di Panggung Diplomasi Parlemen

Syahrul Aidi Maazat bukan sekadar legislator biasa. Selain menjabat Ketua BKSAP DPR RI, ia juga anggota Komisi I Fraksi PKS yang membidangi urusan pertahanan dan luar negeri, serta berasal dari daerah pemilihan Riau. Kombinasi posisi itulah yang membuat kritiknya terhadap pidato PM Solomon dibaca sebagai sikap resmi parlemen Indonesia, bukan sekadar opini personal.

BKSAP sendiri adalah instrumen diplomasi parlemen Indonesia yang menjembatani hubungan dengan parlemen negara lain. Dalam konteks tersebut, pernyataan Syahrul berfungsi sebagai sinyal politik bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam ketika isu internalnya diangkat secara sepihak di tribune dunia.

Secara faktual, Papua memang kerap muncul dalam sidang-sidang PBB. Namun bagi Indonesia, kehadiran isu tersebut selalu dibaca melalui kacamata kedaulatan: Papua adalah bagian integral NKRI, hasil penggabungan yang sah melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Setiap upaya mengangkatnya kembali di forum multilateral, tanpa melalui jalur dialog yang diakui, dinilai sebagai langkah yang sepihak dan politis.

Dialog Terbuka, Bukan Narasi Sepihak

Menariknya, kecaman Syahrul tidak dibarengi penutupan pintu. Ia menegaskan bahwa Indonesia sejatinya terbuka terhadap kritik dan dialog mengenai pembangunan, hak asasi manusia, serta kesejahteraan masyarakat Papua. Syaratnya hanya satu: pembahasan harus berlandaskan fakta, data terverifikasi, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.

"Jika ada persoalan HAM atau pembangunan di Papua, mari kita bahas dengan data dan mekanisme dialog yang konstruktif. Jangan membangun narasi sepihak yang berpotensi mendeligitimasi Indonesia," ujar Syahrul.

Pendekatan semacam ini sejalan dengan diplomasi yang selama ini ditempuh Indonesia di kawasan Pasifik — memilih jalur kerja sama ekonomi, budaya, dan pemberdayaan, alih-alih perdebatan ideologis yang mudah berubah menjadi konfrontasi.

Desakan Memperkuat Diplomasi di Kawasan Pasifik

Di ujung pernyataannya, Syahrul Aidi Maazat mengirimkan pesan tegas kepada pemerintah: Indonesia tidak boleh diam. Diplomasi di kawasan Pasifik harus hadir lebih aktif agar ruang informasi tentang Papua tidak dikuasai oleh narasi pihak lain.

"Indonesia tidak boleh diam. Diplomasi harus hadir lebih aktif. Jangan sampai ruang informasi tentang Papua dikuasai oleh narasi sepihak pihak lain," pungkasnya.

Desakan ini punya latar yang kuat. Kepulauan Solomon termasuk anggota Pacific Islands Forum (PIF), dan kerap menjadi salah satu suara paling vokal di kawasan Pasifik terkait isu Papua. Kepulauan Vanuatu bahkan telah berulang kali membawa resolusi soal Papua ke Sidang Umum PBB. Dalam peta geopolitik tersebut, Indonesia dituntut untuk tidak hanya bereaksi, tetapi juga menginisiasi narasi tentang kemajuan pembangunan dan perlindungan hak asasi di Bumi Cenderawasih.

BKSAP DPR RI menyatakan komitmennya memperkuat diplomasi parlemen dengan negara-negara Pasifik demi menjaga kepentingan nasional, kedaulatan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya kini terletak pada kecepatan respons: seberapa sigap diplomasi Indonesia menjawab pidato Cooper Wale sebelum narasi sepihak sempat mengakar di forum dunia?