Said Iqbal Bantah Rencana Demo Besar Buruh pada 2026

Berdasarkan pernyataan resmi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, pada Selasa pekan ini, isu mengenai rencana aksi demonstrasi besar-besaran buruh sepanjang Agustus hingga September 2026 dipastikan tidak benar. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas beredarnya kabar di media sosial yang menyebutkan adanya mobilisasi massa buruh dalam skala nasional pada periode tersebut. Said Iqbal menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks dan tidak memiliki dasar dari struktur organisasi buruh mana pun.

Klarifikasi Resmi dan Dasar Data Ketenagakerjaan

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan per Juli 2025, tingkat partisipasi angkatan kerja nasional mencapai 69,8 persen, dengan jumlah pekerja formal sekitar 58,2 juta orang. Di satu sisi, Said Iqbal menjelaskan bahwa serikat buruh saat ini fokus pada dialog kebijakan dengan pemerintah, terutama terkait upah minimum dan jaminan sosial. Di sisi lain, ia mengakui bahwa dinamika politik ekonomi selalu memunculkan spekulasi, namun tidak ada instruksi resmi dari KSPI maupun Partai Buruh untuk melakukan aksi besar-besaran pada rentang waktu yang disebutkan. “Kami justru mendorong penyelesaian masalah melalui mekanisme bipartit dan tripartit yang telah diatur dalam Perppu Cipta Kerja,” ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan langsung.

Pro: Penegasan ini penting untuk menjaga stabilitas iklim investasi, mengingat indeks kepercayaan industri (IKI) Kementerian Perindustrian per Agustus 2025 berada di level 52,3, yang menunjukkan ekspansi moderat. Kontra: Namun, sebagian pengamat menilai bahwa pernyataan tersebut bisa meredam aspirasi buruh yang sah, terutama jika kondisi upah riil tidak membaik. Data BPS menunjukkan pertumbuhan upah nominal year-on-year hanya 2,1 persen pada triwulan kedua 2025, sementara inflasi inti mencapai 2,8 persen, sehingga daya beli pekerja mengalami penurunan riil sekitar 0,7 persen.

Analisis Sentimen Pasar dan Respons Pelaku Usaha

Dari sisi pasar tenaga kerja, klarifikasi ini berpotensi mengurangi kekhawatiran akan gangguan produksi yang biasanya menyertai aksi demonstrasi massal. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, capital outflow pada periode aksi buruh besar tahun 2023 mencapai Rp 4,2 triliun dalam sebulan, yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah hingga 1,5 persen. Dengan tidak adanya rencana demo, likuiditas pasar diperkirakan tetap terjaga, dan indeks harga saham sektor manufaktur yang saat ini berada di level 6.780 berpotensi stabil.

Di satu sisi, asosiasi pengusaha seperti Apindo menyambut baik pernyataan tersebut karena mengurangi ketidakpastian jadwal produksi. Di sisi lain, serikat buruh di tingkat perusahaan tetap memiliki kewenangan untuk menyuarakan tuntutan lokal, dan Said Iqbal menekankan bahwa hak mogok tetap dijamin konstitusi selama prosedur hukum dipenuhi. Fundamental ekonomi makro Indonesia yang tumbuh 5,1 persen year-on-year pada kuartal II 2025 masih menjadi penyangga utama, namun proyeksi pertumbuhan upah sektor formal hanya 4,3 persen untuk 2026 memerlukan perhatian serius.

Proyeksi dan Implikasi Kebijakan ke Depan

Melihat tren dua tahun terakhir, frekuensi aksi buruh cenderung menurun dari 1.240 aksi pada 2023 menjadi 890 aksi pada 2024, dan hingga Juli 2025 tercatat baru 420 aksi. Hal ini mengindikasikan pergeseran strategi dari mobilisasi jalanan menuju advokasi kebijakan. Proyeksi untuk 2026, jika tidak ada gejolak ekonomi global seperti kenaikan suku bunga The Fed yang saat ini berada di level 4,5 persen, maka stabilitas ketenagakerjaan dapat terjaga. Namun, pemerintah perlu memperhatikan rasio upah terhadap produktivitas yang saat ini berada di 0,82, artinya upah tumbuh lebih lambat dari produktivitas.

“Kepastian hukum dan dialog sosial adalah kunci. Kami tidak ingin buruh menjadi alat politik,” tegas Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi. Pernyataan ini sekaligus menjawab spekulasi bahwa aksi besar akan digunakan sebagai tekanan politik menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2026.

Sebagai penutup, meskipun kabar demo besar telah dibantah, sentimen pasar tetap perlu memantau perkembangan upah minimum provinsi yang akan diumumkan pada November 2025. Jika kenaikan upah minimum 2026 hanya sekitar 3-4 persen sesuai proyeksi, sementara inflasi makanan bergejolak mencapai 5,2 persen, maka potensi gejolak sosial tetap ada meski tidak dalam skala besar. Dengan demikian, klarifikasi Said Iqbal memberikan ruang bagi semua pihak untuk fokus pada perbaikan produktivitas dan iklim investasi, namun bukan berarti isu kesejahteraan buruh dapat diabaikan.