Rulinawaty Kasmad Pimpin Bidang HAM dan Ajar di UMJ

Di tengah dinamika penegakan hak asasi manusia di ibu kota, satu nama muncul sebagai sosok kunci yang merajut dua dunia: birokrasi dan pendidikan. Dialah Rulinawaty Kasmad, perempuan yang hari ini resmi menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, sekaligus tetap aktif sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Perpaduan peran ini bukan sekadar dualisme karir, melainkan strategi untuk menanamkan nilai-nilai HAM dari ruang kelas hingga ke meja pelayanan publik.

Dari Ruang Kuliah ke Garda Depan Pelayanan

Rulinawaty bukan wajah baru di dunia hukum dan HAM. Sebelum menempati jabatan strategis ini, ia telah mendedikasikan lebih dari satu dekade sebagai pengajar di Fakultas Hukum UMJ. Mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Tata Negara menjadi medannya membentuk karakter mahasiswa. Kini, pengalaman akademis itu ia bawa ke lingkup birokrasi yang menuntut ketelitian dan empati tinggi.

Jabatan Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM menempatkannya pada posisi vital: memastikan seluruh unit pelayanan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jakarta mematuhi standar HAM, mulai dari rumah tahanan, kantor imigrasi, hingga layanan administrasi hukum umum. “Ini bukan sekadar soal ceklis regulasi,” ujarnya dalam sesi wawancara. “Kepatuhan HAM adalah bagaimana kita menghadirkan negara yang manusiawi di setiap sentuhan pelayanan.”

Meretas Sekat antara Teori dan Praktik

Salah satu tantangan klasik yang ia soroti adalah kesenjangan antara norma HAM di atas kertas dengan realitas di lapangan. Rulinawaty melihat pengalamannya di kampus sebagai laboratorium untuk mengurai masalah itu. Di UMJ, ia kerap membawa mahasiswanya melakukan klinik hukum langsung ke lapas atau kantor imigrasi. Kini, sebagai pejabat, ia justru membuka lebar pintu bagi riset dan kolaborasi antara kampus dan Kanwil.

Langkah itu bukan tanpa hasil. Data internal yang ia paparkan menunjukkan, sejak triwulan pertama 2025, indeks kepatuhan HAM di satuan kerja Kanwil Jakarta meningkat 12,7% dibanding rata-rata tahun sebelumnya. Angka ini mencakup perbaikan akses pengaduan, waktu tanggap layanan, dan ketersediaan fasilitas ramah disabilitas. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan monitoring internal. Perlu masukan dari luar, dan kampus adalah mitra yang objektif,” tambahnya.

Strategi Kolaboratif di Kanwil Jakarta

Di bawah koordinasinya, Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM merancang sejumlah program terobosan. Di antaranya adalah SAPA HAM (Sistem Aduan dan Pelayanan HAM) yang memungkinkan masyarakat melapor melalui WhatsApp, serta Pelangi HAM, program edukasi berkala bagi petugas lapas dan imigrasi. Menurut Rulinawaty, pendekatan preventif jauh lebih efektif ketimbang penindakan. “Kalau petugas paham esensi HAM, pelanggaran bisa dicegah sejak awal. Ini jauh lebih murah secara sosial,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi perspektif gender dan kelompok rentan dalam setiap pelayanan. Di Rutan Perempuan Jakarta, misalnya, kini tersedia pojok laktasi dan ruang konseling trauma yang sebelumnya absen. Perubahan kecil ini, bagi Rulinawaty, adalah wujud nyata kepatuhan HAM yang sering diabaikan.

Mengajar di Era Ruang Digital

Meski beban birokrasi semakin berat, Rulinawaty tak melepas perannya di UMJ. Setiap Kamis sore, ia masih setia memberi kuliah daring yang interaktif. Ia memanfaatkan pengalamannya di Kanwil sebagai studi kasus segar. Mahasiswa diajak menganalisis dilema nyata: bagaimana menyeimbangkan keamanan dengan privasi di rutan, atau bagaimana merespons keluhan masyarakat secara cepat tanpa mengorbankan prosedur.

Ketua Program Studi Hukum UMJ, dalam kesempatan terpisah, menyebut Rulinawaty sebagai “aset intelektual yang langka karena mampu menjembatani dunia akademik dan birokrasi secara autentik.” Mahasiswanya pun mengaku perkuliahan terasa lebih relevan karena langsung bersinggungan dengan praktik terkini.

Tantangan ke Depan: Teknologi dan Ekspektasi Publik

Rulinawaty menyadari, digitalisasi pelayanan adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, memudahkan; di sisi lain, risiko kebocoran data dan diskriminasi algoritmik mengintai. Oleh karena itu, tahun ini Bidangnya menggandeng pakar teknologi informasi dari beberapa universitas untuk melakukan audit sistem berbasis HAM. “Kita tidak boleh mengejar efisiensi dengan mengorbankan hak privasi warga. Ini mandat konstitusi,” ujarnya.

Ekspektasi publik yang tinggi terhadap Kanwil Jakarta juga menjadi pendorong. Sebagai barometer nasional, setiap langkah Kanwil kerap jadi sorotan. Rulinawaty justru melihat itu sebagai energi. Ia menggagas forum triwulanan bersama LSM, akademisi, dan media untuk transparansi kebijakan. “Kepatuhan tanpa partisipasi publik adalah kepatuhan yang semu,” pungkasnya.

Kini, di tengah jadwal yang padat antara rapat di kantor dan kelas virtual, Rulinawaty terus bergerak. Baginya, menegakkan HAM bukan pekerjaan selesai dalam satu periode jabatan, melainkan ikhtiar panjang yang harus ditopang oleh ilmu, integritas, dan kolaborasi.