Menkop Ferry Laporkan 15.845 Koperasi Merah Putih Telah Berdiri ke Prabowo

JAKARTA, BERITADUA.COM — Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyerahkan laporan pencapaian program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (16/1/2026). Dalam laporan tersebut, sebanyak 15.845 unit koperasi telah resmi berdiri dan berbadan hukum, sedangkan 19.000 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

Laporan Perdana Setelah Peluncuran Program

Laporan ini merupakan evaluasi satu tahun pasca peluncuran program Koperasi Merah Putih yang diinisiasi Presiden Prabowo pada Januari 2025. Dalam arahannya, Presiden menargetkan pembentukan 35.000 unit koperasi desa/kelurahan hingga akhir 2027 sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi kerakyatan.

"Ini adalah lompatan besar. Dari target awal 5.000 unit di 2025, realisasi mencapai tiga kali lipat," ujar Ferry usai pertemuan. Ia menambahkan bahwa antusiasme pemerintah daerah dan masyarakat menjadi pendorong utama percepatan tersebut.

Kronologi Pembentukan Koperasi Merah Putih

1. Januari 2025: Presiden Prabowo meluncurkan program Koperasi Merah Putih dan menandatangani Perpres Nomor 2/2025 sebagai landasan hukum.
2. Februari – Juni 2025: Kemenkop membentuk satuan tugas percepatan di 38 provinsi, menyiapkan modul pelatihan dan sistem pendataan digital.
3. Juli – Desember 2025: Tahap perintisan dan pendampingan intensif oleh 5.000 penyuluh koperasi; 10.000 unit berhasil memperoleh akta pendirian.
4. Januari 2026: Laporan pertama ke Presiden: 15.845 unit berdiri, 19.000 unit sedang dibangun, sisanya – sekitar 5.000 unit – masih dalam penjajakan lokasi.

Dari total 15.845 koperasi yang telah beroperasi, 12.300 unit sudah memiliki usaha inti di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan, sementara sisanya bergerak di jasa dan kerajinan.

Sebaran Geografis dan Kesiapan Infrastruktur

Data Kemenkop menunjukkan sebaran sebagai berikut:

• Jawa Barat: 2.550 unit (tertinggi)
• Jawa Timur: 2.310 unit
• Jawa Tengah: 1.980 unit
• Sumatera Utara: 1.200 unit
• Sulawesi Selatan: 1.050 unit
• Wilayah lain: 6.755 unit

Ferry menekankan bahwa koperasi-koperasi ini dilengkapi dengan platform digital KopMerah untuk transparansi keuangan dan pemasaran produk hingga ke pasar ekspor. "Kami juga menggandeng Himbara dan fintech untuk menyediakan modal kerja dengan bunga rendah," tambahnya.

Pendanaan Negara dan Dukungan Lintas Kementerian

Program ini didukung alokasi APBN 2025–2027 sebesar Rp 12,3 triliun. Per 31 Desember 2025, realisasi anggaran mencapai Rp 4,7 triliun, digunakan untuk:

• Pendirian kantor dan sarana prasarana
• Pelatihan manajemen dan kewirausahaan
• Modal awal bagi 10.000 koperasi prioritas
• Sistem teknologi informasi KopMerah

"Kita tidak hanya membangun gedung, tetapi juga ekosistem usaha yang mandiri. Per Maret 2026, kami targetkan semua 19.000 unit yang sedang dibangun sudah berbadan hukum," tegas Ferry.

Respons Presiden dan Arahan Lanjutan

Menurut keterangan tertulis Sekretariat Kabinet, Presiden Prabowo mengapresiasi capaian tersebut dan meminta percepatan di wilayah timur Indonesia yang masih tertinggal. "Presiden meminta prioritas pembangunan koperasi di Papua, NTT, dan Maluku melalui pendekatan adat dan komunitas," ujar Menko Perekonomian yang turut hadir.

Presiden juga menginstruksikan agar Kemenkop memperbanyak kemitraan dengan BUMN sektor pangan dan energi untuk menjamin rantai pasok produk koperasi.

Dampak Ekonomi Langsung

Berdasarkan survei internal Kemenkop, 15.845 koperasi yang beroperasi telah menyerap sekitar 475.000 tenaga kerja langsung, dan omzet kumulatif mencapai Rp 2,8 triliun pada triwulan IV-2025. "Angka ini akan terus naik seiring masuknya koperasi ke ekosistem digital dan program Makan Bergizi Gratis yang mulai menyerap hasil pertanian," papar Ferry.

Dengan sisa 19.000 unit yang terus dikebut, pemerintah optimistis target 35.000 koperasi Merah Putih dapat tercapai pada akhir 2027, sekaligus menjadi fondasi transformasi ekonomi desa berbasis koperasi modern.