Menko Pangan Zulkifli Hasan Targetkan Sampah 24 Kota Besar Tuntas 2028

Wonosobo, Beritadua.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan target ambisius pemerintah untuk menuntaskan permasalahan pengelolaan sampah di 24 kota besar di Indonesia secara bertahap hingga tahun 2028. Pernyataan ini disampaikan dalam kunjungan kerja di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yang juga dihadiri jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lingkungan hidup. Langkah ini dinilai krusial karena pengelolaan sampah yang buruk berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional, mulai dari pencemaran lahan pertanian hingga ancaman perubahan iklim.

Target Pentahapan Nasional Hingga 2028

Menko Pangan menjelaskan, target 2028 bukan berarti pengelolaan sampah di seluruh Indonesia selesai, melainkan difokuskan pada 24 kota besar yang menjadi penyumbang terbesar timbulan sampah nasional. Kota-kota tersebut antara lain Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Makassar, dan kota metropolitan lainnya yang memiliki volume sampah harian di atas 1.000 ton. Pemerintah merancang tiga tahap besar:

1. Tahap Pertama (2025–2026): Pembangunan dan optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) berbasis teknologi ramah lingkungan di 12 kota prioritas. Fokus pada pengurangan sampah yang masuk ke TPA melalui pemilahan, daur ulang, dan pengomposan.
2. Tahap Kedua (2026–2027): Integrasi teknologi waste-to-energy (WtE) di 8 kota besar dan perluasan program bank sampah ke seluruh kelurahan di 24 kota tersebut. Pemerintah menargetkan tingkat daur ulang sampah mencapai 40% pada akhir tahap ini.
3. Tahap Ketiga (2027–2028): Evaluasi dan penyempurnaan sistem, serta penerapan sanksi tegas bagi daerah yang belum memenuhi standar pengelolaan sampah. Diharapkan pada 2028, 24 kota besar sudah mampu mengelola minimal 80% sampahnya secara mandiri tanpa bergantung pada TPA konvensional.

Zulkifli Hasan menekankan bahwa pendekatan ini memerlukan sinergi lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PUPR, dan Kementerian Dalam Negeri, serta partisipasi aktif pemerintah daerah.

Dampak Sampah pada Ketahanan Pangan

Dalam paparannya, Menko Pangan mengaitkan isu sampah dengan mandat koordinasinya di bidang pangan. “Sampah yang tidak terkelola mencemari sungai dan tanah, merusak lahan pertanian, serta menghasilkan gas metana yang memperparah perubahan iklim. Semua itu mengancam produksi pangan kita,” ujarnya. Ia mencontohkan, di beberapa sentra padi di Jawa, produktivitas menurun akibat irigasi yang tercemar limbah sampah plastik dan logam berat. Selain itu, banyak lahan subur beralih fungsi menjadi tempat pembuangan sampah liar yang tidak terkendali.

“Kalau kita bicara pangan, tidak bisa hanya bicara pupuk dan bibit. Hulu dari semua itu adalah lingkungan yang sehat. Sampah adalah musuh bersama yang harus kita tuntaskan agar generasi mendatang masih bisa menanam padi dan sayur di tanah yang subur,” tegas Zulkifli Hasan.

Pemerintah menargetkan pengurangan emisi gas metana dari sektor persampahan sebesar 30% pada 2030, sejalan dengan komitmen Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia dalam Perjanjian Paris.

Inovasi dan Pendanaan Kreatif

Untuk mencapai target 2028, Menko Pangan mengungkapkan bahwa pemerintah akan memanfaatkan skema pendanaan campuran (blended finance) yang melibatkan APBN, APBD, investasi swasta, dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Beberapa proyek percontohan seperti TPST Bantargebang di Jakarta dan TPA Piyungan di Yogyakarta akan dijadikan model untuk direplikasi di kota lain. Teknologi insinerasi ramah lingkungan dan pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak (pyrolysis) juga tengah dikaji untuk dipercepat implementasinya.

Di sisi lain, gerakan masyarakat melalui kampanye “Kurangi, Pisahkan, Olah” akan digencarkan. Program ini menyasar rumah tangga, sekolah, dan perkantoran agar memilah sampah sejak dari sumber. Pemerintah juga mendorong peran start-up lokal di bidang lingkungan untuk menciptakan aplikasi penjemputan sampah daur ulang dan sistem insentif bagi warga.

Tantangan dan Dukungan Daerah

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo yang turut hadir menyambut baik arahan Menko Pangan, namun mengakui bahwa persoalan sampah di daerah masih terkendala anggaran dan minimnya kesadaran masyarakat. Wonosobo sendiri menghasilkan sekitar 180 ton sampah per hari dengan kapasitas daur ulang masih di bawah 10%. “Kami butuh dukungan teknologi dan pendampingan dari pusat, termasuk regulasi yang memudahkan investasi pengolahan sampah,” ujar perwakilan daerah tersebut.

Sejumlah akademisi menilai target 2028 realistis asalkan ada penegakan hukum yang konsisten terhadap pencemaran lingkungan dan komitmen politik yang kuat. Namun, mereka mengingatkan bahwa pergeseran budaya masyarakat dalam mengelola sampah memerlukan waktu lebih panjang, sehingga edukasi harus dimulai secara masif sejak sekarang.

Kesimpulan dan Harapan

Dengan target ambisius ini, Indonesia berpeluang memangkas beban lingkungan sekaligus mengamankan ekosistem pertanian yang menjadi penopang ketahanan pangan. Zulkifli Hasan menutup sesi dengan optimisme: “Saya percaya, jika semua pihak bergerak bersama, 2028 bukan hanya angka, tapi bukti bahwa kita serius merawat bumi dan pangan kita sendiri.”