Jakarta — Pemerintah Perketat DMO Batu Bara, PLN Didesak Percepat Kontrak

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil langkah tegas dengan memperketat pengawasan pelaksanaan kewajiban pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Kebijakan ini ditempuh sebagai respons atas potensi gangguan pasokan energi primer ke pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) yang selama ini menjadi tulang punggung kelistrikan nasional.

Dalam instruksi terbaru yang dikeluarkan awal pekan ini, seluruh perusahaan tambang batu bara diwajibkan melaporkan realisasi DMO secara real-time melalui platform digital terpadu. Langkah ini sekaligus mendorong PLN untuk segera menuntaskan kontrak pasokan jangka panjang dengan para pemasok demi memastikan stok di setiap pembangkit tetap aman, setidaknya untuk 20 hari operasional ke depan.

Latar Belakang: DMO dan Ancaman Defisit Pasokan

Kebijakan DMO sendiri bukan hal baru. Sejak 2018, pemerintah mewajibkan setiap pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) untuk menyisihkan minimal 25 persen dari total produksinya bagi kepentingan domestik. Pasokan tersebut terutama ditujukan untuk pembangkit listrik PLN dengan harga patokan yang telah ditetapkan, yakni USD 70 per ton untuk batu bara kalori 6.322 kcal/kg GAR, jauh di bawah harga pasar ekspor yang bisa menembus USD 150 per ton.

Sayangnya, di tengah gejolak harga global, banyak perusahaan yang lebih memilih mengekspor seluruh produksinya dan mengabaikan kuota DMO. Akibatnya, beberapa pembangkit listrik di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan sempat beroperasi dengan pasokan kritis, bahkan kurang dari 10 hari. Situasi ini mendorong pemerintah untuk tak lagi sekadar mengimbau, melainkan menerapkan pengawasan berlapis dan sanksi yang lebih berat.

Mekanisme Pengawasan Baru

Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, dalam konferensi pers virtual, menjelaskan bahwa setiap perusahaan kini harus terhubung dengan sistem pemantauan produksi dan penjualan yang terintegrasi dengan data pelabuhan dan bea cukai. “Kami tidak bisa lagi hanya mengandalkan laporan manual. Sekarang semuanya digital, dari mulut tambang sampai ke mulut tungku pembangkit PLN,” ujarnya.

“Setiap ton batu bara yang keluar dari pelabuhan akan tercatat dan diverifikasi. Jika ada perusahaan yang tidak memenuhi DMO, izin ekspornya akan langsung ditangguhkan tanpa peringatan panjang.” - Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Selain pengetatan digital, pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) pengawas DMO di masing-masing provinsi penghasil batu bara. Satgas ini bertugas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi penumpukan dan pelabuhan, serta memverifikasi laporan realisasi DMO yang disampaikan perusahaan. Sanksi administrasi berupa pembekuan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) hingga pencabutan izin akan langsung dijatuhkan bagi pelanggar berat.

PLN Diperintahkan Percepat Kontrak

Di sisi lain, PLN tak hanya menjadi pihak yang menunggu pasokan. BUMN listrik itu kini didorong untuk segera memperbarui dan menandatangani kontrak pasokan batu bara dalam skema jangka panjang. Direktur Utama PLN mengatakan bahwa perseroan menargetkan 80 persen kebutuhan batu bara tahun ini sudah terikat kontrak multisupplier hingga akhir triwulan kedua. “Kami sudah mengantongi komitmen dari belasan perusahaan tambang besar. Tinggal beberapa detail administrasi yang sedang dirampungkan,” ungkapnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR.

PLN juga diminta untuk memperluas basis pemasok dengan menggandeng perusahaan tambang menengah dan kecil yang selama ini kurang terakomodasi. Harapannya, diversifikasi ini akan mengurangi ketergantungan pada segelintir pemain besar dan menciptakan rantai pasok yang lebih lentur saat terjadi lonjakan permintaan listrik, terutama menjelang musim kemarau dan gelombang panas yang bisa memicu peningkatan konsumsi listrik untuk pendingin ruangan.

Respons Pelaku Usaha

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menyambut baik pengetatan pengawasan, namun meminta pemerintah mempertimbangkan kembali skema kompensasi bagi perusahaan yang menyalurkan batu bara DMO. Menurut Ketua Umum APBI, selisih harga antara pasar domestik dan ekspor kerap mencapai USD 80 per ton, sehingga tanpa insentif yang memadai, keberlangsungan usaha tambang skala menengah bisa terganggu.

“Kami mendukung penuh agar pasokan ke PLN aman, tapi jangan sampai pengetatan ini mematikan investasi pertambangan. Perlu ada mekanisme kompensasi yang pasti, misalnya dalam bentuk kemudahan ekspor untuk tambahan produksi di atas DMO.” - Ketua Umum APBI

Beberapa perusahaan tambang besar, seperti PT Bukit Asam Tbk dan Adaro Energy, mengklaim telah melampaui kuota DMO mereka pada kuartal pertama 2024 dan siap menambah kontrak dengan PLN. Namun mereka juga berharap proses negosiasi kontrak baru bisa dilakukan secara transparan dan dengan tenggat yang masuk akal.

Dampak dan Harapan

Jika pengawasan DMO berjalan efektif dan kontrak pasokan PLN rampung sesuai target, maka risiko pemadaman bergilir akibat kekurangan batu bara bisa diminimalkan. Pasalnya, sekitar 60 persen dari total kapasitas pembangkit listrik nasional—atau lebih dari 40 gigawatt—masih berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. Stabilitas pasokan listrik menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan menjaga inflasi tetap terkendali.

Di sisi lain, pengetatan DMO juga diharapkan bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat transisi energi. Dengan memastikan pasokan domestik yang stabil, diharapkan PLN memiliki ruang fiskal yang cukup untuk berinvestasi pada pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dan memperkuat infrastruktur jaringan. Pemerintah sendiri menargetkan bauran EBT mencapai 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2030, meski dalam praktiknya masih banyak tantangan.

Kebijakan ini menjadi ujian bagi sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, dan BUMN energi. Koordinasi yang solid akan menentukan apakah kilau tambang batu bara benar-benar bisa menopang lumbung listrik nasional, atau justru menjadi titik rawan baru dalam peta ketahanan energi Indonesia.