Rotasi Polri: Kapolda Aceh dan Kapolda Papua Barat Daya Diganti

Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menggelar mutasi jabatan di level perwira tinggi. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram bernomor ST/1335/VI/KEP./2026 pada Jumat (26/6/2026) yang merotasi sejumlah kapolda dan wakapolda di berbagai daerah. Dokumen tersebut berhasil diperoleh media kami dan mengonfirmasi adanya penyegaran organisasi secara terencana di tubuh Korps Bhayangkara.

Mutasi kali ini menyasar dua pucuk pimpinan kepolisian daerah, yakni Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh dan Kapolda Papua Barat Daya. Keduanya diganti sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan dan persiapan masa pensiun sejumlah perwira senior. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah masing-masing.

Pergantian Kapolda Aceh

Jabatan Kapolda Aceh resmi beralih dari Inspektur Jenderal Marzuki Ali Basyah kepada Brigadir Jenderal Ruddi Setiawan. Irjen Marzuki Ali Basyah diketahui akan memasuki masa purna tugas dalam waktu dekat, sehingga rotasi dilakukan untuk memastikan kekosongan kepemimpinan dapat segera terisi. Brigjen Ruddi Setiawan merupakan perwira menengah yang sebelumnya menjabat di lingkungan Mabes Polri dan dikenal memiliki rekam jejak solid dalam penanganan operasional kepolisian.

Penunjukan Brigjen Ruddi Setiawan diharapkan mampu membawa perspektif baru dalam pengelolaan keamanan di Provinsi Aceh. Polda Aceh memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga iklim damai pascakonflik serta penegakan syariat Islam yang berlaku di wilayah tersebut. Mutasi ini diyakini akan memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat setempat.

Rotasi Kapolda Papua Barat Daya

Dalam surat telegram yang sama, Kapolri juga memutuskan untuk merotasi jabatan Kapolda Papua Barat Daya. Meski belum diumumkan secara rinci identitas pejabat penggantinya, langkah ini memperlihatkan perhatian serius Mabes Polri terhadap situasi keamanan di Papua yang masih dinamis. Papua Barat Daya merupakan daerah otonomi baru yang membutuhkan kepemimpinan kepolisian adaptif dan responsif terhadap persoalan lokal.

Selain dua kapolda tersebut, mutasi juga menyentuh posisi wakapolda dan sejumlah pejabat utama lainnya. Seluruh pergantian mengacu pada evaluasi kinerja, kebutuhan organisasi, serta pengembangan karier perwira secara berjenjang. Rotasi semacam ini rutin dilakukan Polri untuk mencegah kejenuhan struktural dan menyegarkan pendekatan pelayanan publik.

Pelaksanaan serah terima jabatan dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Mabes Polri. Melalui mutasi ini, Polri menegaskan pentingnya dinamika internal yang berkelanjutan guna menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang di seluruh Indonesia.