Riset ITB: Sektor Transportasi Dominasi Polusi Udara Jakarta

Berdasarkan data pemantauan kualitas udara DKI Jakarta pada periode puncak musim kemarau, konsentrasi partikel halus PM2,5 secara year-on-year kerap melampaui baku mutu nasional sebesar 15 mikrogram per meter kubik (µg/m³) dan jauh di atas rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang hanya 5 µg/m³. Dalam konteks itulah temuan riset Institut Teknologi Bandung (ITB) memberi peta sumber pencemar yang lebih jelas: sektor transportasi merupakan penyumbang terbesar polusi udara di Ibu Kota, disusul sektor industri, pembakaran sampah, dan konstruksi. Urutan kontribusi ini bukan sekadar daftar, melainkan penentu arah kebijakan penanganan ke depan.

Mengapa Transportasi Mendominasi

PM2,5 adalah partikel halus berdiameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang mampu menembus saluran pernapasan hingga ke aliran darah, sehingga menjadi indikator utama dampak kesehatan polusi udara. Dominasi sektor transportasi bertumpu pada dua faktor fundamental. Pertama, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Jakarta dan sekitarnya telah melampaui 20 juta unit, dengan pertumbuhan yang terus berlanjut setiap tahun sementara kapasitas jalan nyaris statis. Kedua, kualitas bahan bakar dan standar emisi kendaraan yang berlaku masih tertinggal, sehingga pembakaran di mesin kendaraan melepaskan partikel, nitrogen oksida, dan senyawa karbon dalam jumlah besar. Kepadatan lalu lintas memperparah kondisi: saat kendaraan berhenti atau berjalan merayap, pembakaran bahan bakar berlangsung tidak sempurna dan emisi justru meningkat. Inilah sebabnya puncak konsentrasi polutan kerap terjadi pada jam sibuk pagi dan sore hari.

“Peta kontribusi sumber pencemar menunjukkan bahwa penanganan polusi udara harus dimulai dari sektor dengan andil terbesar, tanpa mengabaikan sektor lainnya,” demikian kesimpulan pokok yang ditegaskan dalam riset tersebut.

Di Satu Sisi: Intervensi Transportasi Efektif dan Terukur

Dari sudut pandang efisiensi kebijakan, temuan ini dapat dibaca sebagai kabar baik. Jika transportasi menyumbang porsi terbesar, maka perbaikan di sektor itu memberikan dampak penurunan polusi yang paling cepat dan terukur. Sejumlah instrumen telah tersedia: uji emisi wajib bagi kendaraan pribadi, perluasan kebijakan ganjil-genap, pembangunan kawasan emisi rendah (low emission zone), peremajaan angkutan umum, hingga percepatan konversi kendaraan listrik yang didukung insentif fiskal. Dampaknya ganda: selain menurunkan konsentrasi PM2,5, pengurangan emisi juga menekan biaya kesehatan masyarakat dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Berbagai kajian, termasuk studi Bank Dunia, memperkirakan kerugian ekonomi akibat polusi udara di Indonesia mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, setara dengan beberapa persen produk domestik bruto (PDB). Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan untuk menekan emisi transportasi dapat dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar pengeluaran.

Di Sisi Lain: Polusi Tidak Mengenal Batas Administrasi

Namun, ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Fokus yang terlalu sempit pada transportasi Jakarta berisiko mengabaikan sumber pencemar lintas batas. Secara fundamental, PM2,5 tidak mengenal batas administrasi: emisi dari kawasan industri di sekitar Ibu Kota, pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara di daerah penyangga, serta praktik pembakaran terbuka sampah dan lahan dapat terbawa angin dan menumpuk di langit Jakarta, terutama pada musim kemarau ketika lapisan inversi suhu menjebak polutan di dekat permukaan tanah. Selain itu, kebijakan pembatasan kendaraan membawa konsekuensi sosial yang tidak merata. Masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki akses memadai ke angkutan umum massal dapat terbebani biaya mobilitas yang lebih tinggi. Karena itu, efektivitas kebijakan tidak bisa diukur hanya dari penurunan angka polutan, tetapi juga dari keadilan distribusi beban di antara warga.

Arah Kebijakan dan Proyeksi ke Depan

Proyeksi ke depan menunjukkan penurunan konsentrasi PM2,5 tidak akan terjadi dalam sekejap. Transisi armada kendaraan, pengetatan standar emisi, dan perluasan transportasi publik massal membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum efeknya terlihat pada data pemantauan. Karena itu, kombinasi kebijakan jangka pendek dan panjang menjadi kunci. Dalam jangka pendek, penguatan uji emisi serta pengawasan pembakaran sampah terbuka dapat menekan puncak polusi musiman. Dalam jangka panjang, penataan tata ruang, transisi energi pada sektor industri dan pembangkit listrik, serta perbaikan sistem pengelolaan sampah harus berjalan paralel. Yang tidak kalah penting, pemantauan berbasis data harus terus diperbarui agar prioritas intervensi mengikuti perubahan struktur sumber pencemar dari tahun ke tahun.

Pada akhirnya, temuan riset ITB mengingatkan bahwa masalah polusi udara adalah persoalan struktur, bukan sekadar peristiwa musiman. Kebijakan yang hanya mengandalkan satu sektor tidak akan cukup, tetapi kebijakan yang dimulai dari sektor dengan kontribusi terbesar lalu diperluas ke seluruh rantai sumber pencemar memiliki peluang paling besar untuk menurunkan konsentrasi polutan secara berkelanjutan. Selama langkah itu dijalankan dengan disiplin, tren perbaikan kualitas udara Jakarta bukan sekadar proyeksi optimistis.