RAPBN 2027 Alokasikan Rp240,2 Triliun, MBG Jangkau 72,1 Juta Penerima

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) per Agustus 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp240,2 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Target penerima manfaat program ini ditetapkan mencapai 72,1 juta orang, mencakup peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Angka tersebut menempatkan MBG sebagai salah satu program prioritas dengan porsi belanja terbesar dalam postur fiskal tahun depan, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan perbaikan gizi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

Struktur Belanja dan Perbandingan Antar Tahun

Dari total pagu Rp240,2 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk penyediaan makanan dan minuman di satuan pendidikan mulai jenjang PAUD hingga sekolah menengah, sementara sisanya diperuntukkan bagi layanan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di fasilitas kesehatan. Apabila dibandingkan year-on-year dengan alokasi pada APBN 2026 yang berada di kisaran Rp171 triliun, pagu MBG 2027 mengalami kenaikan sekitar 40 persen. Perluasan cakupan ini juga diiringi penyempurnaan data pensasaran, sehingga jumlah penerima efektif ditetapkan 72,1 juta jiwa setelah pemerintah memadankan basis data terpadu kesejahteraan sosial dengan data kependudukan.

Dari sisi rasio, belanja MBG diproyeksikan setara dengan sekitar 1,05 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Bagi pembaca awam, rasio ini menunjukkan seberapa besar porsi output perekonomian nasional yang dialokasikan untuk membiayai satu program, sekaligus menjadi indikator seberapa besar komitmen fiskal negara terhadap isu gizi.

Di Satu Sisi: Investasi pada Modal Manusia

Di satu sisi, penambahan pagu MBG dinilai sebagai langkah memperkuat fundamental pembangunan jangka panjang. Secara empiris, perbaikan asupan gizi pada anak usia sekolah berkorelasi positif dengan capaian belajar dan produktivitas tenaga kerja di kemudian hari. Dalam konteks makro, program ini juga berpotensi mendorong konsumsi rumah tangga di daerah, mengingat sebagian besar bahan pangan dibeli dari petani dan pedagang lokal. Efek berantai tersebut diperkirakan mampu menopang pertumbuhan ekonomi domestik di tengah perlambatan permintaan global.

“Program ini bukan sekadar belanja sosial, melainkan investasi yang hasilnya baru terlihat dalam satu hingga dua dekade ke depan. Pertanyaannya bukan pada besaran anggarannya, melainkan pada konsistensi pelaksanaan dan akuntabilitas distribusinya,” ujar ekonom senior kepada Beritadua.

Di Sisi Lain: Tekanan Fiskal dan Risiko Pembiayaan

Di sisi lain, ekspansi belanja MBG menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal. Dengan defisit yang direncanakan tetap berada di kisaran 2,5 hingga 2,8 persen PDB, pemerintah harus menerbitkan surat berharga negara (SBN) dalam jumlah besar untuk menutup kesenjangan pembiayaan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan tekanan pada likuiditas perbankan dan mendorong suku bunga acuan bertahan lebih lama di level tinggi. Apalagi, pada semester kedua 2026, arus capital outflow dari pasar obligasi domestik masih tercatat deras seiring penguatan dolar Amerika Serikat, yang turut memengaruhi sentimen pasar keuangan dan indeks harga saham gabungan (IHSG).

Para pengkritik juga mengingatkan risiko inefisiensi. Pengalaman program bantuan sosial di masa lalu menunjukkan bahwa kebocoran distribusi kerap terjadi ketika pendataan tidak akurat. Jika tata kelola MBG tidak diperkuat, tambahan anggaran puluhan triliun rupiah justru dapat memperbesar potensi penyimpangan tanpa diiringi perbaikan hasil gizi yang signifikan.

Implikasi Pasar dan Proyeksi ke Depan

Dari sisi pasar, kepastian pagu MBG yang besar di RAPBN 2027 telah ikut membentuk ekspektasi pelaku pasar terhadap arah belanja negara. Sebagian pelaku pasar memandang program ini sebagai stimulus fiskal yang mendukung valuasi sektor konsumer dan ritel, sehingga sejumlah manajer investasi mulai menimbang alokasi portofolio ke emiten pengolah pangan dan logistik. Namun, sentimen positif tersebut dapat tergerus apabila pembiayaan utang yang membengkak memicu kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah dan memperlebar risiko refinancing.

Proyeksi ke depan, pemerintah diperkirakan akan mempertahankan tren kenaikan pagu MBG setidaknya hingga 2029 sembari mengevaluasi efektivitas program melalui survei indikator status gizi. Yang patut dicermati publik adalah keselarasan antara besaran anggaran, kualitas pelaksanaan, dan dampak terukur terhadap penurunan angka stunting serta peningkatan kehadiran siswa.

Pada akhirnya, alokasi Rp240,2 triliun untuk MBG mencerminkan prioritas kebijakan yang jelas, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada dua hal: disiplin fiskal yang menjaga kepercayaan pasar, dan tata kelola lapangan yang menjamin setiap rupiah sampai ke piring penerima manfaat.