125 Hektare Hutan Bromo Hangus, Pembakaran Arang Warga Diduga Pemicunya

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pariwisata menyumbang sekitar 4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada masa normal, dengan Jawa Timur mencatatkan kunjungan wisatawan yang terus mengalami kenaikan sebelum pandemi. Di dalam peta itu, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menjadi salah satu destinasi andalan yang setiap tahunnya dikunjungi ratusan ribu wisatawan. Di tengah optimisme pemulihan sektor inilah muncul kabar duka: seluas 125 hektare hutan cemara di kawasan Bromo hangus terbakar. Peristiwa itu diduga dipicu aktivitas warga yang membakar arang di sekitar kawasan hutan, sebagaimana kesimpulan sementara tim penanggulangan kebakaran.

Jika dihitung dengan rasio sederhana, lahan yang terbakar setara sekitar 0,25 persen dari total kawasan TNBTS yang luasnya mencapai 50.276 hektare. Persentase yang kecil itu tidak lantas membuat dampaknya bisa diremehkan, sebab hutan cemara menyimpan fungsi ekologis sekaligus nilai ekonomi berlapis yang tidak tercermin dalam angka luas lahan semata, dan jarang tertuang utuh dalam valuasi ekonomi kawasan konservasi.

Kronologi dan Fakta di Lapangan

Kebakaran di kawasan Gunung Bromo bukan peristiwa yang baru pertama kali terjadi. Catatan pengelola taman nasional menunjukkan kejadian serupa berulang kali muncul, dan penyebabnya didominasi faktor manusia. Pada peristiwa kali ini, dugaan sementara mengarah pada proses pembuatan arang oleh warga yang berlangsung di dekat bibir kawasan hutan. Pembakaran kayu untuk arang yang dilakukan pada musim kemarau, tanpa pengawasan ketat, sangat rawan memicu api menjalar ke vegetasi kering di sekitarnya.

Angin kencang dan kondisi material yang kering membuat api menyebar cepat dari satu titik ke titik lain. Tim gabungan dari Balai TNBTS, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat sekitar bahu-membahu memadamkan api. Namun, medan berbukit serta lapisan pasir khas Bromo membuat mobilisasi peralatan pemadaman berjalan lambat, sehingga api sempat melalap areal yang cukup luas sebelum akhirnya bisa dikendalikan.

Di Satu Sisi: Kerugian Ekologis dan Ekonomi

Dari sisi lingkungan, hutan cemara yang terbakar kehilangan fungsi fundamentalnya sebagai penyerap karbon, pengatur tata air, dan habitat satwa. Dalam bahasa yang lebih sederhana, lahan yang gundul membuat resapan air menurun, risiko erosi meningkat, dan kualitas lanskap wisata menurun drastis. Kerugian ekonomi langsung juga menimpa sektor wisata: asap tebal dan hamparan lahan gosong menekan minat kunjungan, yang ujungnya memangkas pendapatan penginapan, jasa sewa kendaraan, dan pedagang lokal di sekitar kawasan.

Dari sisi pasar, insiden seperti ini ikut membentuk sentimen pasar terhadap citra destinasi. Para pelaku industri pariwisata biasanya mencermati tren kunjungan year-on-year; gangguan pada satu musim saja bisa membuat wisatawan mengalihkan pilihan ke destinasi lain dalam portofolio perjalanan mereka. Di luar itu, ada ongkos restorasi yang harus ditanggung: penanaman kembali cemara di lahan seluas 125 hektare membutuhkan waktu bertahun-tahun, dan di ekosistem kering tingkat keberhasilannya tidak pernah dijamin penuh. Dalam jangka menengah, penurunan kunjungan juga berisiko menggeser belanja wisata rumah tangga ke destinasi luar negeri, semacam capital outflow dari perekonomian lokal.

Di Sisi Lain: Dilema Mata Pencaharian Warga

Namun, pembacaan atas peristiwa ini tidak boleh berhenti pada daftar kerugian. Di sisi lain, pembuatan arang adalah mata pencaharian sebagian warga di sekitar kawasan hutan. Ketika akses terhadap energi alternatif terbatas dan harga elpiji mengalami kenaikan, permintaan arang justru ikut naik. Dengan kerangka itu, warga yang membakar arang bukan semata pelaku perusak, melainkan bagian dari persoalan struktural: kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, dan minimnya akses energi murah di sekitar kawasan konservasi.

Pengalaman berbagai taman nasional lain menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya mengandalkan penegakan hukum, tanpa menyentuh akar persoalan, kerap mengulang kegagalan yang sama. Konflik antara konservasi dan mata pencaharian hanya bisa diredam jika ada substitusi pendapatan yang konkret, misalnya pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, pelatihan usaha mikro, atau kemitraan pengelolaan hasil hutan non-kayu. Tanpa itu, larangan hanya akan memindahkan aktivitas, bukan menghentikannya.

Proyeksi dan Pelajaran ke Depan

Proyeksi jangka pendek masih suram: selama musim kemarau belum berakhir dan tekanan ekonomi warga belum terurai, risiko kebakaran susulan diperkirakan tetap tinggi. Perubahan iklim yang memperpanjang musim kering turut menaikkan indeks kerawanan kebakaran di kawasan dataran tinggi seperti Bromo. Karena itu, penguatan patroli terpadu, sistem deteksi dini berbasis citra satelit, pembentukan desa tangguh api, serta kepastian likuiditas pendanaan restorasi menjadi langkah yang perlu dipercepat, bukan ditunda.

Pada akhirnya, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perlindungan kawasan konservasi tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Hangusnya 125 hektare hutan cemara Bromo adalah cermin dari persoalan yang lebih besar: bagaimana menyeimbangkan kepentingan ekologi, ekonomi, dan sosial dalam satu kawasan yang sama. Selama keseimbangan itu belum ditemukan, api kecil dari aktivitas warga bisa kapan saja kembali menjadi pemicu kebakaran besar di masa mendatang.