Rente Pengadaan Pikap Koperasi Desa Dinilai Setara Subsidi KPR

JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengindikasikan adanya potensi kebocoran anggaran besar dalam program pengadaan mobil pikap untuk Koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh desa. Skala dugaan rente yang muncul bahkan dinilai setara dengan alokasi dana subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) milik pemerintah.

Program Desa yang Sarat Risiko

Koperasi Merah Putih merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan memperkuat kelembagaan ekonomi di tingkat desa melalui pembentukan koperasi di setiap wilayah administratif pedesaan. Salah satu komponen utamanya adalah penyediaan sarana logistik, terutama mobil pikap, untuk menunjang distribusi hasil pertanian dan barang kebutuhan pokok masyarakat. Namun, cepatnya pelaksanaan program tanpa diiringi pengawasan ketat justru menciptakan celah korupsi yang sangat lebar.

ICW menyoroti bahwa mekanisme pengadaan kendaraan itu dilakukan secara terpusat dengan anggaran yang bersumber dari APBN melalui skema dana alokasi khusus atau penyertaan modal negara. Proses lelang yang terbatas serta dominasi sejumlah pemasok tunggal di berbagai daerah menjadi titik rawan mark-up harga, suap, dan penggelembungan spesifikasi teknis. “Kami menemukan pola bahwa pengadaan ini minim transparansi. Banyak koperasi desa yang tidak dilibatkan dalam penentuan spesifikasi atau harga, padahal merekalah pengguna akhir,” ungkap peneliti ICW, Andi Prasetyo, dalam diskusi publik, Selasa (25/3).

Perhitungan Rente yang Mencengangkan

Berdasarkan penelusuran ICW terhadap sejumlah kontrak pengadaan di puluhan kabupaten selama 2025–2026, potensi kemahalan harga per unit pikap mencapai Rp45 juta hingga Rp80 juta di atas harga wajar. Jika diasumsikan program ini menjangkau 74.000 desa dan tiap koperasi mendapat satu unit, maka ekstrapolasi kelebihan pembayaran bisa menembus Rp3,3 triliun hingga Rp5,9 triliun dalam satu periode anggaran. Angka ini bahkan dapat membengkak bila pengadaan dilakukan berulang untuk armada tambahan atau suku cadang.

Ketika dibandingkan dengan pagu subsidi KPR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang pada tahun berjalan dialokasikan senilai Rp28 triliun, perkiraan kerugian dari rente pikap dalam dua tahun dapat menyamai atau melampaui satu kali anggaran subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Ini bukan sekadar kebocoran kecil, tetapi rente sistematis yang menggerus dana publik dalam jumlah setara dengan instrumen perlindungan sosial penting seperti subsidi KPR,” tegas Andi.

Modus dan Jaringan Rente

ICW mendeteksi sedikitnya tiga modus utama dalam pengadaan pikap koperasi desa. Pertama, pengondisian spesifikasi yang mengarah pada merek atau distributor tertentu sehingga kompetisi menjadi semu. Kedua, pemberian biaya tak resmi kepada pejabat di kementerian teknis dan dinas koperasi daerah untuk memuluskan penunjukan langsung. Ketiga, pengiriman kendaraan dengan kualitas di bawah spesifikasi kontrak, termasuk penggunaan komponen non-orisinal yang mengurangi umur pakai dan menambah beban perawatan koperasi desa.

“Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian dari keuntungan hasil mark-up diduga mengalir ke entitas yang terafiliasi dengan penyelenggara negara, baik di pusat maupun daerah,” urai dokumen temuan sementara ICW. Belum lagi, minimnya pemahaman pengurus koperasi tentang aspek teknis otomotif membuat keluhan terhadap kualitas kendaraan sering kali diabaikan.

Tanggapan dan Rekomendasi

Kementerian Koperasi dan UKM melalui juru bicaranya menyatakan akan menelaah temuan tersebut dan berkomitmen memperketat pengawasan internal. “Kami membuka ruang audit bersama BPKP dan Inspektorat Jenderal untuk memastikan program berjalan sesuai aturan,” ujar Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi, Rina Maya Sari. Meski demikian, kementerian belum memberikan data terperinci mengenai realisasi anggaran pengadaan pikap secara nasional.

ICW mendesak sejumlah langkah korektif. Pertama, audit forensik oleh BPK terhadap seluruh kontrak pengadaan pikap di koperasi desa yang bersumber dari dana APBN. Kedua, revisi mekanisme pengadaan agar pengurus koperasi lokal memiliki otoritas lebih besar dalam menentukan spesifikasi dan negosiasi harga. Ketiga, publikasi informasi kontrak secara terbuka, termasuk harga satuan dan nama pemasok, melalui portal resmi kementerian. “Tanpa transparansi, rente serupa akan terus berulang dan yang paling dirugikan adalah petani serta warga desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama,” tutup Andi.

Fenomena ini menambah panjang daftar risiko korupsi dalam program pengadaan barang yang menyasar pedesaan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi juga pernah mengungkap pola serupa dalam pengadaan alat pertanian dan infrastruktur perdesaan. Masyarakat kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum untuk membedah serta memverifikasi dugaan ICW agar dana pembangunan desa tidak terus tergerus praktik rente.