Prabowo Tegas Kritik Penolakan Program Biodiesel B50

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengkritik kalangan yang menolak implementasi biodiesel B50. Dalam pidato peresmian infrastruktur di Nusa Tenggara Barat, ia menyebut penolakan tersebut sebagai sikap yang tidak visioner dan mengabaikan kepentingan nasional. "Banyak yang tidak setuju, tapi saya tidak akan mundur. Ini soal kedaulatan energi," tegasnya. Pernyataan ini menandai babak baru dalam polemik panjang mengenai batas atas campuran minyak sawit pada bahan bakar solar.

Latar Belakang B50: Dari B20 ke Ambisi Energi Baru

Mandatori biodiesel di Indonesia dimulai dengan B20 pada tahun 2018, kemudian ditingkatkan menjadi B30 pada 2020, dan mencapai B35 pada 2023. Pada pertengahan 2026, pemerintah menguji coba B50 pada sejumlah kendaraan dan alat berat. Dengan target campuran 50 persen minyak kelapa sawit mentah, program ini dinilai mampu menghemat devisa hingga Rp120 triliun per tahun, sebagaimana diungkapkan dalam data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per Mei 2026. Selain itu, penyerapan minyak sawit domestik diproyeksikan meningkat 4,5 juta kiloliter per tahun, meredam kelebihan pasokan dan mendongkrak harga tandan buah segar petani.

Pihak yang Menolak dan Argumennya

Di balik optimisme itu, suara penentangan datang dari berbagai penjuru. Asosiasi produsen otomotif, lembaga swadaya masyarakat lingkungan, serta beberapa ekonom menyuarakan keberatan. Mereka merujuk pada risiko teknis, seperti potensi penyumbatan filter bahan bakar, penurunan performa mesin, dan masa simpan biodiesel yang lebih pendek akibat tingginya kadar asam lemak.

"B50 memang bisa dijalankan, tapi biaya retrofit mesin dan risikonya terhadap klaim garansi kendaraan belum sepenuhnya terukur," kata Hendra Djaja, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung.

Analisis Dua Sisi: Antara Kemandirian dan Keberlanjutan

Di satu sisi, B50 menawarkan jalan pintas menuju kemandirian energi. Indonesia selama ini mengimpor lebih dari 60 persen kebutuhan solar. Dengan memanfaatkan sawit yang melimpah—produksi minyak sawit mentah mencapai 51,3 juta ton pada 2025 menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)—substitusi ini bisa menekan defisit transaksi berjalan. Namun di sisi lain, sektor energi harus berkompetisi dengan kebutuhan pangan dan ekspor. Lonjakan alokasi sawit untuk biodiesel akan mengurangi volume yang tersedia untuk minyak goreng dan pasar ekspor, yang selama ini menyumbang devisa sekitar US$28 miliar per tahun. Harga minyak goreng domestik pun berpotensi naik jika pasokan terhimpit.

Data Terbaru dan Proyeksi Kesiapan Infrastruktur

Berdasarkan survei Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada triwulan pertama 2026, dari 7.200 stasiun pengisian solar di Indonesia, baru 1.100 yang dinyatakan siap menyalurkan B50 tanpa modifikasi tangki. Sementara itu, pengujian pada 12 merek truk diesel menunjukkan hanya 8 yang lulus uji ketahanan mesin di atas 10.000 kilometer. PT Pertamina (Persero) mengestimasi investasi tambahan sekitar Rp8,3 triliun untuk merevitalisasi terminal BBM dan menambah kapasitas pencampuran. Angka ini belum termasuk kompensasi selisih harga biodiesel yang harus ditanggung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang saat ini berada pada level Rp7.000–8.600 per liter.

Respons Pemerintah dan Langkah Strategis

Menanggapi berbagai kritik, Presiden Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat program pelatihan mekanik dan sosialisasi ke bengkel-bengkel resmi. Kementerian Perindustrian juga diminta menyusun standar nasional biodiesel B50 yang lebih ketat. "Pemerintah tidak akan menoleransi ketidaksiapan. Semua pihak harus bergerak," ujar Prabowo. Di tingkat regulasi, Dewan Energi Nasional tengah merevisi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2025 tentang percepatan mandatori biodiesel guna memperkuat payung hukum dan sanksi bagi pihak yang tidak patuh.

Implikasi Ekonomi dan Politik

Kebijakan B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memiliki bobot politik. Elektabilitas Prabowo di daerah penghasil sawit, seperti Riau dan Kalimantan Tengah, menjadi pertimbangan non-teknis. Harga CPO global yang masih berfluktuasi di kisaran RM3.800–4.200 per ton pada awal 2026 menambah urgensi menjaga keseimbangan pasar domestik. Namun, tekanan dari negara importir sawit—seperti India dan Uni Eropa—yang khawatir pasokan dari Indonesia menyusut turut mewarnai dinamika negosiasi perdagangan. Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengingatkan:

"Jika alokasi untuk biodiesel terus dipaksakan, neraca perdagangan nonmigas justru bisa tergerus karena ekspor sawit menurun. Harus ada kalkulasi yang cermat antara penghematan impor minyak dan potensi hilangnya pendapatan ekspor."

Meski demikian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa B50 adalah harga mati. "Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada minyak impor. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" katanya. Pernyataan ini menutup kemungkinan dialog lebih lanjut dengan kelompok penolak dan menandakan bahwa gelombang B50 akan segera menjadi bagian kebijakan permanen Indonesia.