Eltinus Omaleng: Profil dan Kinerja Bupati Mimika

Eltinus Omaleng: Profil dan Kinerja Bupati Mimika

Eltinus Omaleng adalah Bupati Mimika yang pertama kali dilantik pada 28 Oktober 2014 setelah memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2014. Ia kembali terpilih untuk periode kedua pada Pilkada 2018 dan dilantik pada 28 Oktober 2019. Berasal dari Partai Golongan Karya (Golkar), Omaleng mencatat sejarah sebagai bupati definitif pertama yang berasal dari suku asli Mimika, yaitu suku Kamoro. Kepemimpinannya identik dengan upaya mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat adat di kabupaten seluas 24.594 kilometer persegi ini.

Profil dan Latar Belakang

Eltinus Omaleng lahir di Timika pada 12 Maret 1965. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah atas di Timika, kemudian melanjutkan studi ke jenjang strata satu di Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih, Jayapura, dan meraih gelar Sarjana Ekonomi. Sebelum menduduki kursi bupati, Omaleng telah cukup lama berkecimpung di dunia politik dan pemerintahan daerah. Ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimiki selama dua periode, yakni 1999–2004 dan 2004–2009. Pengalamannya di legislatif membawanya ke posisi Wakil Bupati Mimika mendampingi Bupati Klemen Tinal pada periode 2009–2014. Dari sana ia melenggang menjadi calon bupati dan berhasil memenangkan kontestasi politik lokal. Latar belakang ekonomi dan pengalamannya di eksekutif dan legislatif menjadi bekal Omaleng dalam merancang kebijakan pembangunan daerah.

Program Unggulan dan Kinerja

Di bawah kepemimpinan Omaleng, Pemerintah Kabupaten Mimika meluncurkan sejumlah program unggulan yang bertujuan menjawab persoalan mendasar masyarakat. Salah satu program andalannya adalah Kartu Mimika Sehat, sebuah program jaminan kesehatan semesta daerah yang memungkinkan seluruh penduduk Mimika, terutama masyarakat asli, memperoleh layanan kesehatan gratis di puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Data Dinas Kesehatan Mimika mencatat, per 2022 cakupan program ini telah menjangkau lebih dari 98 persen penduduk, dengan alokasi anggaran kesehatan tahun jamak yang berkisar antara Rp150 miliar hingga Rp200 miliar per tahun. Program ini telah signifikan menekan angka kematian ibu dan bayi di daerah pegunungan dan pesisir yang sebelumnya sulit dijangkau layanan medis.

Program unggulan kedua adalah Percepatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pedalaman. Melalui skema dana otonomi khusus dan APBD, Omaleng memprioritaskan pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga di distrik-distrik terpencil. Pada periode 2015–2023, Pemkab Mimika telah membangun dan meningkatkan kualitas lebih dari 300 kilometer jalan kabupaten dan puluhan jembatan, termasuk rute strategis yang menghubungkan Timika dengan wilayah Jila, Agimuga, dan Tembagapura. Anggaran infrastruktur mencapai titik tertinggi pada 2018–2019 dengan total realisasi lebih dari Rp600 miliar, yang juga digunakan untuk membangun Pasar Sentral Timika dan penataan kawasan pesisir Pomako. Hasilnya, mobilitas barang dan jasa di pedalaman meningkat, dan harga kebutuhan pokok di kampung-kampung terpencil turun secara bertahap.

Tantangan dan Kontroversi

Kinerja Eltinus Omaleng tidak lepas dari tantangan dan sorotan. Secara geografis, Mimika memiliki medan berat yang membentang dari pesisir hingga pegunungan, dengan banyak distrik yang hanya dapat dijangkau melalui jalur udara atau sungai. Keterbatasan akses ini membuat distribusi hasil pembangunan tidak merata. Di sisi lain, hubungan industrial antara masyarakat adat dan PT Freeport Indonesia kerap menimbulkan gesekan; Omaleng beberapa kali harus menjembatani tuntutan hak ulayat dan kesempatan kerja bagi warga lokal, sambil menjaga iklim investasi. Kritik juga dialamatkan pada lambatnya penyerapan anggaran dan minimnya transparansi pengelolaan dana otonomi khusus. Lembaga swadaya masyarakat sempat menyoroti penggunaan dana sebesar Rp2,3 triliun yang diterima Mimika dari 2018 hingga 2022, yang dinilai belum sepenuhnya menyasar masyarakat paling miskin. Namun, Omaleng dan jajarannya menepis dengan menunjukkan audit Badan Pemeriksa Keuangan yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada laporan keuangan Pemkab Mimika sejak 2019. Pencapaian ini dianggap sebagai bukti perbaikan tata kelola di tengah kompleksitas daerah yang dipimpinnya.