Program Keberlanjutan Dinilai Gagal karena Terjebak Kejar Target Angka

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per akhir 2023, portofolio pembiayaan berkelanjutan perbankan nasional mengalami kenaikan hingga menembus kisaran Rp1.300 triliun, tumbuh dua digit secara year-on-year. Di pasar modal, penerbitan obligasi hijau dan sukuk hijau pemerintah juga mencatat tren positif. Namun di balik deretan angka yang tampak meyakinkan itu, muncul kritik bahwa banyak program keberlanjutan di Indonesia justru gagal mencapai tujuan utamanya.

Kritik tersebut datang dari CEO Krealogi Azalea Ayuningtyas. Ia menilai kegagalan banyak inisiatif hijau berakar pada orientasi yang keliru sejak awal: perusahaan dan lembaga terlalu sibuk mengejar capaian angka demi memenuhi laporan, sementara dampak jangka panjang—yang seharusnya menjadi fundamental program—justru terpinggirkan.

"Program keberlanjutan seharusnya diukur dari perubahan nyata yang bertahan lintas generasi, bukan sekadar target sesaat yang terlihat bagus dalam laporan tahunan."

Jebakan Metrik Kuantitatif

Dalam tata kelola korporasi modern, indikator kinerja utama (KPI) hampir selalu dinyatakan dalam angka: jumlah pohon yang ditanam, tonase emisi yang diklaim turun, atau rasio energi terbarukan dalam bauran operasional. Pendekatan ini memang memudahkan audit dan pelaporan kepada regulator maupun investor. Masalahnya, angka-angka tersebut kerap tidak bercerita tentang keberlanjutan yang sesungguhnya.

Sebagai ilustrasi, program penanaman sejuta pohon tercatat sebagai prestasi pada tahun pertama. Namun tanpa pemeliharaan, tingkat hidup bibit bisa anjlok di bawah 30 persen pada tahun ketiga. Di atas kertas target tercapai 100 persen; di lapangan, dampak ekologisnya nyaris nihil. Fenomena serupa terjadi pada program pemberdayaan masyarakat yang diukur dari jumlah penerima manfaat, bukan dari kenaikan pendapatan riil mereka secara year-on-year.

Di Satu Sisi: Target Angka Tetap Dibutuhkan

Pro: Tanpa metrik kuantitatif, keberlanjutan sulit diverifikasi. Investor institusional, pengelola dana pensiun, dan lembaga pemeringkat ESG membutuhkan data terstandar untuk menilai risiko dan valuasi perusahaan. Standar pelaporan global seperti GRI dan ISSB memang dirancang berbasis angka agar kinerja antarperusahaan dapat dibandingkan secara objektif. Dari sisi likuiditas pasar, ketersediaan data kuantitatif juga memudahkan masuknya modal asing ke instrumen hijau domestik.

Regulator pun diuntungkan. OJK dapat memantau rasio pembiayaan hijau terhadap total kredit, sementara Kementerian Keuangan menggunakannya untuk menghitung kebutuhan pendanaan transisi energi yang diperkirakan menembus lebih dari US$1 triliun hingga 2060 demi mencapai target net zero emission.

Di Sisi Lain: Dampak Riil Sering Terkorbankan

Kontra: Ketika angka menjadi tujuan akhir, muncul insentif untuk mempercantik laporan—praktik yang dikenal sebagai greenwashing, yakni klaim ramah lingkungan yang tidak didukung bukti memadai. Sentimen pasar global terhadap produk berlabel ESG belakangan memang mengalami penurunan; sejumlah dana kelolaan hijau di Amerika Serikat dan Eropa mencatat capital outflow sepanjang 2023 karena investor meragukan kredibilitas klaimnya.

Di tingkat domestik, indeks persepsi keberlanjutan korporasi juga menunjukkan kesenjangan antara skor pelaporan dan hasil lapangan. Program yang dirancang untuk memenuhi kuota sering berhenti begitu target administratif rampung, tanpa mekanisme keberlanjutan pendanaan maupun kelembagaan yang memadai.

Proyeksi dan Jalan Tengah

Ke depan, proyeksi industri mengarah pada model pengukuran ganda: kuantitatif untuk akuntabilitas, kualitatif untuk dampak. Sejumlah lembaga multilateral mulai menerapkan kerangka pembiayaan berbasis hasil, di mana pencairan dana dikaitkan dengan capaian jangka panjang, bukan sekadar output tahunan. Bagi pelaku usaha, pendekatan ini menuntut kesabaran modal—sesuatu yang tidak selalu sejalan dengan tekanan kinerja kuartalan.

Bagi Indonesia, taruhannya tidak kecil. Dengan kebutuhan pembiayaan iklim yang masif dan kesenjangan pendanaan SDGs yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah per tahun, kualitas program keberlanjutan akan menentukan apakah arus modal hijau bertahan atau justru berbalik arah. Pesan dari kalangan pelaku usaha sosial seperti Krealogi cukup jelas: angka penting sebagai alat ukur, tetapi bukan tujuan akhir. Fundamental keberlanjutan terletak pada dampak yang terus hidup setelah laporan ditutup.