Dapur MBG 3T Rampung Pekan Ini: Peluang dan Risiko Fiskal

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,03 persen, namun di sejumlah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) angka tersebut bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dari rata-rata nasional. Dalam konteks itulah, pemerintah mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan 3T, dengan target seluruhnya tuntas dalam pekan ini. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan percepatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan gizi yang selama ini lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Program MBG sendiri merupakan salah satu agenda fiskal terbesar pemerintahan saat ini dengan alokasi anggaran mencapai Rp71 triliun pada APBN 2025 dan menyasar sekitar 82,9 juta penerima manfaat. Setiap unit SPPG dirancang melayani kurang lebih 3.000 hingga 3.500 porsi per hari dengan biaya per porsi berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000. Penyelesaian dapur di wilayah 3T menjadi penanda bahwa cakupan program ini mulai menyentuh daerah yang secara historis memiliki fundamental ekonomi lebih lemah dibanding kawasan perkotaan.

Stimulus Fiskal dan Dampaknya ke Ekonomi Daerah

Dari kacamata ekonomi makro, percepatan pembangunan SPPG di kawasan 3T dapat dibaca sebagai bentuk stimulus fiskal, yakni suntikan belanja pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi. Belanja program MBG bersifat padat karya dan padat bahan baku lokal: dapur membutuhkan tenaga masak, jasa distribusi, serta pasokan sayur, telur, dan protein hewani dari petani sekitar. Dengan asumsi satu SPPG menyerap 30 hingga 50 pekerja, kehadiran ribuan unit dapur berpotensi menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru di daerah.

Di satu sisi, tren belanja semacam ini berpotensi memicu multiplier effect atau efek pengganda, di mana setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berputar beberapa kali di ekonomi lokal. Pendapatan yang diterima petani dan pekerja dapur akan dibelanjakan kembali, menggerakkan perdagangan ritel hingga tingkat kecamatan. Bagi daerah 3T yang selama ini mengalami likuiditas terbatas—artinya peredaran uang tunai di ekonomi lokal relatif kecil—aliran dana rutin dari program ini bisa menjadi sumber perputaran ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Di Satu Sisi: Gizi sebagai Investasi Sumber Daya Manusia

Pro: dari sisi fundamental, perbaikan gizi anak merupakan investasi jangka panjang yang nilainya jarang tercermin dalam indikator ekonomi jangka pendek. Data BPS dan Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi stunting nasional berada di kisaran 21,5 persen pada 2022, sementara di sejumlah provinsi 3T seperti Nusa Tenggara Timur angkanya sempat menembus 35 persen. Anak-anak yang tumbuh dengan gizi cukup secara statistik memiliki produktivitas lebih tinggi saat dewasa, yang pada gilirannya menopang pertumbuhan ekonomi regional dalam horizon 10 hingga 20 tahun.

"Belanja gizi untuk anak di daerah tertinggal bukan sekadar belanja sosial, melainkan akumulasi modal manusia. Rasio pengembaliannya memang tidak instan, tetapi secara ekonomi jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan," demikian kesimpulan sejumlah pengamat kebijakan publik dalam berbagai kajian.

Sentimen pasar terhadap program ini juga relatif positif. Sektor terkait seperti peternakan, perikanan, dan logistik pangan diproyeksikan mengalami kenaikan permintaan seiring perluasan cakupan MBG. Sejumlah emiten di bidang poultry dan consumer goods tercatat mendapat perhatian investor karena valuasi sahamnya dianggap menarik dibanding prospek permintaan yang tumbuh year-on-year.

Di Sisi Lain: Risiko Logistik dan Keberlanjutan Anggaran

Kontra: percepatan pembangunan di wilayah 3T menyimpan risiko yang tidak kecil. Biaya logistik di daerah terluar bisa dua hingga empat kali lebih mahal dibanding Jawa, sehingga biaya per porsi berpotensi membengkak melampaui asumsi awal. Jika rasio biaya terhadap manfaat terus memburuk, efisiensi program akan dipertanyakan publik. Belum lagi tantangan ketersediaan bahan baku segar di pulau-pulau kecil yang pasokannya sangat bergantung pada cuaca dan jadwal kapal.

Dari sisi fiskal, alokasi belanja MBG yang besar menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan. Dengan defisit APBN yang dijaga di bawah 3 persen dari produk domestik bruto, ruang gerak anggaran menjadi terbatas. Sebagian ekonom mengingatkan pentingnya menjaga portofolio belanja negara agar tetap seimbang antara program konsumtif dan belanja produktif seperti infrastruktur. Ada pula kekhawatiran bahwa tekanan fiskal, bila dikombinasikan dengan gejolak global, dapat memengaruhi capital outflow dan stabilitas nilai tukar, meskipun sejauh ini fundamental makroekonomi Indonesia dinilai masih terjaga.

Proyeksi ke Depan

Ke depan, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah dapur yang rampung, melainkan dari konsistensi operasionalnya. Indeks keberhasilan yang relevan mencakup penurunan prevalensi stunting, kenaikan daya beli rumah tangga petani pemasok, serta efisiensi biaya per porsi. Bila tren percepatan pembangunan SPPG di kawasan 3T benar-benar tuntas pekan ini dan diikuti tata kelola yang baik, program MBG berpeluang menjadi salah satu kebijakan distributif paling signifikan dalam satu dekade terakhir. Namun bila sisi logistik dan anggaran tidak dikelola hati-hati, manfaatnya berisiko mengalami penurunan jauh sebelum dampak jangka panjangnya sempat dirasakan masyarakat.