Presiden Murka di Kediaman: Proyek Strategis Tersendat, Menteri Ekonomi Kena Marah

Suasana pertemuan tertutup di kediaman pribadi Presiden akhir pekan lalu berubah menjadi ruang kemarahan. Presiden Republik Indonesia dikabarkan melontarkan bentakan keras kepada seluruh jajaran menteri bidang ekonomi. Pemicunya: laporan tentang minimnya penyerapan anggaran proyek strategis nasional (PSN) yang hingga triwulan pertama tahun ini baru menyentuh level yang jauh dari harapan. Insiden itu bukan hanya menunjukkan ketegangan internal kabinet, tetapi juga menegaskan betapa seriusnya masalah eksekusi fiskal yang kini dihadapi pemerintah.

Angka di Balik Kemarahan: Realisasi Minim di Tengah Target Ambisius

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 31 Maret 2025, alokasi belanja modal untuk proyek-proyek strategis yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga mencapai Rp 187,3 triliun. Dari jumlah itu, realisasi yang tercatat baru Rp 18,7 triliun atau sekitar 10,0 persen dari pagu. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sudah mencapai 14,8 persen. Proyek-proyek infrastruktur konektivitas, bendungan, dan kawasan industri yang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan justru masih terbelit tahap lelang, pembebasan lahan, dan penyelesaian dokumen lingkungan.

Di satu sisi, target makro pertumbuhan ekonomi 2025 yang dipatok di kisaran 5,2–5,5 persen sangat bergantung pada realisasi belanja pemerintah, terutama untuk investasi fisik. Dengan kontribusi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang diharapkan tumbuh di atas 4,5 persen, tersendatnya proyek strategis langsung menekan daya dorong fiskal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah sebenarnya telah menempuh skema pre-financing dan percepatan proses procurement melalui katalog elektronik, tetapi dampaknya belum terlihat signifikan. Lambatnya penyerapan ini juga tercermin dari indeks keyakinan konsumen (IKK) sektor konstruksi yang stagnan di angka 102,3 per Februari 2025, tidak bergerak signifikan dari bulan sebelumnya, mengindikasikan pelaku usaha masih wait and see.

Dua Sisi: Kemarahan Presiden versus Kompleksitas Birokrasi

Kemarahan Presiden di kediaman pribadinya memunculkan dua narasi yang berbeda. Pihak yang mendukung langkah tegas Presiden menilai bahwa bentakan itu adalah cermin urgensi. Proyek strategis bukan sekadar deretan angka dalam APBN, melainkan kunci pembukaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan daya saing nasional. Jika dana tidak segera mengalir, target penciptaan 1,2 juta lapangan kerja baru tahun ini berpotensi meleset. Selain itu, dari perspektif sentimen pasar, kelambanan eksekusi anggaran kerap diartikan investor sebagai inkonsistensi kebijakan, yang bisa memicu capital outflow dari portofolio surat berharga negara.

Di sisi lain, sejumlah ekonom dan mantan pejabat fiskal menilai akar masalah bukan semata pada kelalaian menteri. Mereka menyoroti tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, proses lelang yang masih birokratis meskipun sudah ada e-katalog versi terbaru, serta persoalan klasik pembebasan lahan yang penyelesaiannya kerap berbenturan dengan aturan pertanahan dan lingkungan. Belum lagi kebijakan efisiensi anggaran melalui mekanisme Automatic Adjustment yang membuat kementerian teknis harus lebih hati-hati dalam melakukan komitmen belanja. Seorang analis kebijakan publik yang pernah bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang enggan disebut namanya, berujar: "Yang terjadi bukan semata soal kemauan. Ini soal desain tata kelola yang sudah usang dan perlu dikasih ruang fleksibilitas lebih. Kalau hanya dibentak, jangan-jangan para menteri malah berlomba menghabiskan anggaran tanpa memperhitungkan kualitas."

Kritik itu menyentuh persoalan fundamental: antara kecepatan dan akuntabilitas. Pemerintah tengah dijepret oleh dua tuntutan—mengejar target penyerapan bulanan yang dipatok Kementerian Keuangan, sekaligus menghindari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belakangan semakin menyoroti inefisiensi proyek infrastruktur. Beberapa kementerian teknis, menurut sumber di lingkungan istana, sebenarnya sudah menyiapkan tender dini sejak akhir 2024, tetapi terhambat perubahan spesifikasi teknis dan justifikasi anggaran yang mensyaratkan rencana detail penggunaan dana.

Respon Pasar dan Langkah Percepatan

Pasca-insiden yang berlangsung di kediaman pribadi itu, pasar keuangan memberi reaksi terbatas. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru naik tipis 0,3 persen ke level 7.245 pada perdagangan Senin pagi, didukung ekspektasi bahwa percepatan belanja akan memperbaiki kinerja emiten konstruksi dan material. Sebaliknya, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) seri acuan 10 tahun naik 4 basis poin menjadi 6,82 persen, menandakan masih ada kekhawatiran terhadap risiko politik dan konsistensi fiskal jangka pendek.

Presiden, menurut seorang pejabat istana yang mengetahui detil pertemuan, langsung menginstruksikan evaluasi realisasi anggaran secara mingguan dan memberikan batas waktu 45 hari bagi seluruh kementerian ekonomi untuk memperbaiki skor penyerapan. Selain itu, dibentuk tim kecil yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengurai hambatan di setiap proyek, lengkap dengan daftar prioritas dan nama pejabat penanggung jawab. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak realisasi menjadi minimal 30 persen pada akhir semester pertama.

Dengan tensi yang masih tinggi, mata publik kini tertuju pada rapat kabinet paripurna yang dijadwalkan dalam dua pekan ke depan. Apakah kemarahan Presiden akan menjadi katalis yang efektif atau justru menimbulkan keterburuan yang berujung pada persoalan baru, itulah pertanyaan yang belum terjawab. Yang jelas, tata kelola anggaran strategis sekarang berada di bawah sorotan yang belum pernah setajam ini.