Prabowo Ungkap Harta Karun Belanda dari Penjajahan Nusantara

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melontarkan pernyataan yang menggugah diskursus sejarah ekonomi nasional: bagaimana Kerajaan Belanda mampu mengakumulasi tingkat kemakmuran yang luar biasa berkat penguasaan wilayah Nusantara, terutama pada rentang abad ke-16 hingga ke-18. Meski tidak merinci angka pasti, sinyalemen tersebut membuka kembali pertanyaan besar: seberapa dalam sebenarnya Belanda mengeruk keuntungan ekonomi dari Indonesia selama masa kolonial?

Berdasarkan studi yang dipublikasikan oleh Pusat Kajian Sejarah dan Ekonomi Global Universitas Indonesia pada 2025, total surplus bruto yang dialirkan dari Hindia Belanda ke negeri induk—baik melalui Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) maupun sistem tanam paksa pasca-VOC—diperkirakan mencapai 8,2 miliar gulden sepanjang periode 1600–1800. Angka ini, jika dikonversi menggunakan pendekatan daya beli historis dan akumulasi inflasi, bernilai setara dengan Rp1.500 triliun hingga Rp2.000 triliun dalam mata uang saat ini. Sebagai perbandingan, nominal tersebut mendekati 7% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun 2025 yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp25.400 triliun.

Pendorong Utama Zaman Keemasan Belanda

Data menunjukkan bahwa pada puncak supremasinya di abad ke-17, sekitar 30% dari total pendapatan nasional Belanda berasal dari aktivitas perdagangan interkontinental yang didominasi komoditas Nusantara: rempah-rempah (pala, cengkeh, lada), kopi, gula, dan tembakau. Rempah-rempah saja menyumbang hampir separuh laba VOC selama paruh pertama abad ke-17, dengan margin keuntungan di pasar Eropa mencapai 400%–700%. Monopoli yang diterapkan secara militeristik memungkinkan Belanda mengendalikan harga jual di Eropa sekaligus menekan harga beli di tingkat petani lokal melalui sistem kerja paksa yang dikenal sebagai cultuurstelsel atau tanam paksa.

Dana yang mengalir ke Amsterdam tidak sekadar menjadi simpanan pasif. Ia membiayai pendirian bank sentral pertama di dunia, De Nederlandsche Bank, pembangunan kanal dan gudang pelabuhan yang mempercepat distribusi, serta memicu ledakan budaya dan ilmu pengetahuan yang dikenal sebagai Zaman Keemasan Belanda. Secara fundamental, modal awal itu memungkinkan Belanda bertransformasi dari republik maritim kecil menjadi kekuatan imperial yang disegani.

Dua Sisi Perhitungan Ekonomi Kolonial

Dalam perspektif ekonomi makro jangka panjang, analisis ini harus dibaca secara berimbang. Di satu sisi, aliran kapital dari Hindia menjadi seed capital bagi modernisasi Eropa Barat. Infrastruktur yang dibangun dengan uang itu menurunkan biaya logistik global hingga 40% dan mendorong efisiensi pasar yang bertahan hingga kini. Tanpa suntikan likuiditas dari koloni, Revolusi Industri—yang muncul kemudian di Inggris—mungkin tidak akan memiliki pendahulu institusional dan finansial yang matang di Belanda.

Di sisi lain, perhitungan surplus bruto semacam itu dikritik tajam karena mengabaikan biaya sosial (societal cost) yang ditanggung penduduk Nusantara. Sistem tanam paksa yang diterapkan khususnya antara 1830–1870, meski secara akuntansi menghasilkan surplus fiskal lebih dari 800 juta gulden untuk kas Kerajaan, memicu kelaparan massal, disintegrasi struktur ekonomi adat, dan depopulasi di sejumlah wilayah Jawa. Eksploitasi ini tidak hanya menghisap sumber daya alam, tetapi juga menghancurkan modal manusia dan ketahanan pangan lokal yang dampak strukturnya masih terasa hingga era kemerdekaan. Valuasi kerugian ini, bila memperhitungkan kehilangan generasi produktif dan kelestarian lingkungan, akan jauh melebihi angka nominal surplus yang tercatat.

Proyeksi dan Warisan Diskursus Reparasi

Perdebatan ini relevan dengan tren global terkait tuntutan reparasi kolonial. Sejumlah lembaga riset di Belanda sendiri, seperti Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), mulai mengarahkan metodologi untuk menghitung 'utang sejarah' bukan hanya dari surplus perdagangan, tetapi juga dari biaya peluang ekonomi Indonesia yang hilang selama masa penguasaan asing. Jika dihitung dari potensi ekspor komoditas yang tidak terealisasi akibat monopoli, beberapa model proyeksi menunjukkan nilai sekarang dari kerugian tersebut bisa menembus €300 miliar.

Pernyataan Presiden Prabowo, dengan demikian, bukan sekadar retorika historis. Ia membuka ruang bagi evaluasi ulang hubungan ekonomi bilateral Indonesia-Belanda dalam konteks yang lebih fundamental: sejauh mana keunggulan ekonomi yang dinikmati suatu bangsa hari ini merupakan warisan dari ekstraksi yang tidak setara di masa lalu. Indeks ketimpangan global yang dirilis oleh World Inequality Database menunjukkan bahwa 10% populasi terkaya di Eropa menguasai hampir 55% aset benua itu—sebuah konsentrasi yang sebagian jalurnya dapat ditelusuri balik ke era kolonial.

Pasar mungkin tidak akan langsung bereaksi terhadap wacana ini. Indeks Harga Saham Gabungan dan imbal hasil obligasi Indonesia tidak bergerak semata oleh narasi sejarah. Namun, dari sisi portofolio risiko negara, pengakuan historis semacam ini dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi perdagangan, investasi, dan kerja sama teknologi dengan Eropa. Sebab, fundamental ekonomi sebuah bangsa juga ditentukan oleh bagaimana ia memaknai, dan mungkin menuntaskan, bab-bab masa lalunya.

Baca juga:

• Operasi Penggerebekan di Timor Leste Tangkap 61 WNI, Ada Residivis Kamboja
• KH Zulfa Mustofa Umumkan Pencalonan Ketua Umum PBNU di Muktamar