Modus dan Risiko Kendaraan Kredit Dijual dengan Status 'STNK Only'

Fenomena transaksi jual beli kendaraan bermotor melalui media sosial kian diwarnai praktik yang mengkhawatirkan: penjual melego unit dengan iming-iming harga miring namun hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa buku pemilik (BPKB). Istilah “STNK only” pun mencuat sebagai penanda bahwa kendaraan itu masih dalam status kredit dan belum lunas. Berdasarkan pantauan di berbagai platform daring, tawaran semacam ini meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir, menjerat konsumen yang tergiur harga di bawah pasaran.

Secara umum, praktik ini melibatkan kendaraan roda dua maupun roda empat yang masih terikat perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan. BPKB sebagai dokumen kepemilikan sesungguhnya disimpan oleh perusahaan pembiayaan sebagai jaminan hingga kredit terselesaikan. Sang penjual biasanya menawarkan untuk menyerahkan kendaraan beserta STNK—kadang disertai kunci dan surat pernyataan—tanpa proses balik nama yang sah. Pembeli pun hanya menerima fisik kendaraan, tanpa kejelasan legalitas kepemilikan.

Modus Operandi yang Semakin Canggih

Modus yang berkembang tidak tunggal. Varian pertama, penjual yang sudah tidak sanggup melanjutkan cicilan melepas kendaraan dengan harga di bawah nilai sisa utang. Uang hasil penjualan bisa dipakai untuk keperluan pribadi, sementara tanggung jawab kredit tetap melekat pada penjual. Akibatnya, perusahaan pembiayaan akan menagih ke alamat debitur awal, dan jika menunggak, kendaraan bisa ditarik paksa. Pembeli pun kehilangan akses atas barang yang telah dibayarnya.

Varian kedua lebih licin: penjual mengaku akan melanjutkan pembayaran cicilan dari uang hasil penjualan, atau menjanjikan bahwa pembeli bisa “meneruskan” cicilan dengan membayar langsung ke perusahaan pembiayaan. Namun karena tanpa proses pengalihan kredit resmi (novasi), nama debitur tetap terdaftar, dan jika terjadi kemacetan, yang dirugikan pembeli. Sering kali penjual menghilang setelah transaksi, dan pembeli yang tidak tercatat dalam perjanjian kredit tidak punya hak untuk mengklaim kepemilikan.

Varian ketiga melibatkan tindak pidana: kendaraan hasil penggelapan atau penipuan yang sengaja dijual dengan modus STNK only agar pembeli lengah. Kendaraan bisa jadi sudah dilaporkan hilang atau bermasalah. Pembeli yang tidak waspada berpotensi terjerat kasus hukum sebagai penadah jika terbukti mengetahui atau patut menduga asal-usul kendaraan.

Mengapa Transaksi Ini Sarat Risiko?

Dari perspektif hukum perdata, jual beli kendaraan yang masih dalam agunan tanpa persetujuan kreditur adalah perbuatan wanprestasi. Klausul dalam perjanjian pembiayaan biasanya melarang pengalihan objek jaminan. Bahkan, dalam beberapa kasus, penjual bisa dijerat pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP) karena menjual barang yang bukan sepenuhnya miliknya. Bagi pembeli, status kepemilikan tidak akan pernah sah selama BPKB masih dikuasai lembaga pembiayaan. Akibatnya, kendaraan tidak bisa dibalik nama, pajak tidak bisa diperpanjang secara normal, dan ketika terjadi operasi lalu lintas, bisa timbul masalah karena identitas STNK tidak sesuai dengan pengemudi.

Risiko finansial pun besar. Pembeli yang membayar tunai puluhan juta rupiah bisa kehilangan seluruh uangnya jika kendaraan ditarik oleh debt collector. Selain itu, kendaraan mungkin memiliki tunggakan cicilan yang tidak diketahui pembeli, sehingga beban utang bertambah. Data dari berbagai lembaga konsumen menunjukkan bahwa kasus penipuan bermodus STNK only menduduki peringkat atas pengaduan di sektor otomotif. Tanpa dokumen lengkap, kendaraan sulit diasuransikan dan nilai jual kembali anjlok.

Siapa yang Merugi dan Bagaimana Mencegahnya?

Pihak yang paling dirugikan adalah pembeli yang tidak paham mekanisme kredit kendaraan. Mereka tergoda harga murah tanpa mengecek riwayat kredit unit. Namun kerugian juga dialami oleh perusahaan pembiayaan karena potensi kredit macet meningkat dan jaminan hilang. Pemerintah pun kehilangan potensi penerimaan pajak karena transaksi informal. Ekosistem jual beli kendaraan bekas yang sehat ikut tercemar karena maraknya iklan menyesatkan.

Untuk menghindari jerat transaksi STNK only, calon pembeli wajib memeriksa status kendaraan secara menyeluruh sebelum bertransaksi. Langkah pertama, minta BPKB asli dan periksa apakah ada catatan fidusia atau pembiayaan. Cek juga melalui aplikasi resmi Samsat atau layanan pengecekan kendaraan online untuk memastikan tidak ada blokir atau tunggakan. Transaksi sebaiknya dilakukan di hadapan notaris jika nominal besar, dengan menyertakan surat pernyataan pelunasan dari finance. Jangan tergiur harga di bawah pasaran; selisih yang mencurigakan biasanya menandakan ada yang disembunyikan.

Pihak berwenang, termasuk Kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan memperketat pengawasan iklan di platform digital serta memberikan edukasi publik. Platform marketplace juga perlu menyaring dan memberi peringatan pada iklan yang mencurigakan. Hingga regulasi lebih ketat diterapkan, kewaspadaan konsumen menjadi benteng utama.

Fenomena STNK only adalah bentuk eksploitasi celah antara tingginya kebutuhan kendaraan murah dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Selama belum ada mekanisme pengecekan status agunan secara instan dan gratis, praktik ini akan terus memakan korban. Masyarakat diimbau untuk tidak tergoda bujuk rayu harga miring dan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi aset bergerak.

Baca juga:

• Menyulap Lorong Penghubung Jadi Area Favorit di Rumah
• West Ham Kalahkan Fulham, The Hammers Menjauh dari Zona Degradasi