Harga BBM Naik, Ketua DPRD Bersepeda: Antara Simbol dan Solusi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, inflasi komponen energi menyentuh angka 7,8% secara year-on-year, didorong oleh penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berlaku sejak awal tahun. Kenaikan harga Pertalite menjadi Rp12.500 per liter dan Solar menjadi Rp13.200 per liter telah memicu efek domino pada biaya operasional, termasuk di lingkungan pemerintahan. Dalam konteks inilah, langkah Ketua DPRD Bandung, Mohammad Aten Hawadi, untuk meninggalkan mobil dinas dan beralih menggunakan sepeda dalam aktivitas sehari-hari menjadi sorotan. Tindakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memangkas beban anggaran di tengah tekanan fiskal yang kian mengemuka.

Tekanan Fiskal dan Anggaran Operasional Pejabat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tahun anggaran 2025 mencatat alokasi belanja operasional untuk kendaraan dinas pimpinan dewan mencapai sekitar Rp3,2 miliar, atau naik 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Pos ini mencakup biaya bahan bakar, perawatan, suku cadang, dan pajak kendaraan. Di tengah tekanan inflasi dan perlambatan penerimaan daerah yang hanya tumbuh 3,1%, efisiensi menjadi kata kunci. Langkah Ketua DPRD yang memilih bersepeda bukan sekadar gestur personal, melainkan sinyal bahwa setiap rupiah belanja negara perlu dipertanggungjawabkan. Namun, jika ditilik lebih dalam, penghematan dari satu unit mobil dinas hanya berkisar Rp8–12 juta per bulan, sebuah angka yang relatif kecil dibanding total belanja daerah yang menembus Rp7,4 triliun. Di sinilah perdebatan muncul: apakah langkah tersebut merupakan strategi komunikasi politik atau memang bagian dari solusi fiskal?

Pro: Simbol Moral Hazard yang Efektif

Di satu sisi, keputusan meninggalkan mobil dinas merupakan langkah simbolik yang kuat. Dalam teori ekonomi politik, sinyal komitmen (commitment signal) dari pemangku kebijakan dapat memengaruhi ekspektasi dan perilaku aktor lain. Seorang anggota dewan yang rela mengayuh sepeda di tengah kemacetan Bandung memberikan pesan moral bahwa penghematan dimulai dari atas. Ini sejalan dengan prinsip moral hazard, di mana elit politik seringkali terlindung dari dampak kebijakan yang mereka buat. Dengan bersepeda, Mohammad Aten Hawadi memutus tembok itu. Dukungan dari masyarakat pun mengalir; di media sosial, tagar #PejabatBersepeda sempat menjadi tren lokal. Bagi pendukung efisiensi, tindakan ini layak direplikasi oleh pejabat lain, terutama di kota-kota dengan lalu lintas padat. Selain penghematan langsung, efek penurunan emisi karbon dan perbaikan kesehatan pribadi menjadi bonus yang tak bisa diabaikan.

Kontra: Efisiensi Parsial dan Abainya Reformasi Struktural

Di sisi lain, banyak ekonom mengingatkan agar euforia simbol tidak mengalihkan perhatian dari masalah fundamental. Penghematan puluhan juta rupiah per tahun dari satu mobil dinas tidak akan signifikan memperbaiki postur APBD. Yang diperlukan adalah efisiensi struktural, seperti pengurangan belanja pegawai yang tidak produktif, rasionalisasi perjalanan dinas yang mencapai Rp120 miliar di banyak daerah, dan penataan ulang subsidi BBM yang bocor. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada 2024, 65% subsidi dinikmati oleh kelompok mampu, termasuk pemilik mobil pribadi yang menggunakan BBM bersubsidi. Dengan kata lain, selama mesin birokrasi masih boros, satu sepeda tak akan mengubah neraca. Kritik juga muncul dari perspektif representasi: anggota dewan yang harus mobile menemui konstituen di berbagai pelosok butuh kendaraan yang memadai; bersepeda bisa menjadi halangan teknis dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Langkah personal semacam ini memang baik sebagai contoh moral dan pendidikan publik, namun dampaknya terhadap postur APBD secara agregat sangat terbatas. Yang kita perlukan adalah efisiensi struktural pada belanja pegawai, pengetatan belanja barang, dan reformasi subsidi energi agar tepat sasaran,” ujar ekonom senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, Dr. Andi Mulya.

Data dan Perbandingan Antardaerah

Menarik untuk membandingkan inisiatif Bandung dengan daerah lain. Pemerintah Kota Surabaya, misalnya, telah lebih dulu menerapkan sistem transportasi terintegrasi bagi pegawai negeri, termasuk anggota dewan, dengan bus listrik yang menghemat alokasi BBM hingga 25% dalam dua tahun pertama. Sementara itu, DKI Jakarta telah memulai konversi kendaraan dinas menjadi listrik sejak 2023, meski biaya investasi awal tinggi. Data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menunjukkan bahwa dari total 4.200 unit kendaraan dinas di lingkungan Pemkot Bandung, sekitar 70% berusia di atas lima tahun dan boros energi. Artinya, solusi jangka panjang bukan hanya mengurangi penggunaan, tetapi juga mengganti armada dengan yang lebih efisien. Tanpa perencanaan investasi yang matang, aksi simbolik bisa kehilangan relevansinya.

Ekspektasi Pasar dan Keberlanjutan

Dari kacamata sentimen pasar, langkah efisiensi yang ditunjukkan pejabat publik bisa memengaruhi persepsi investor terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Indeks Reformasi Birokrasi yang dirilis Ombudsman menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kepatuhan tinggi terhadap efisiensi anggaran cenderung mendapatkan skor lebih baik dalam kemudahan berusaha. Bandung sendiri tengah berupaya menarik investasi di sektor ekonomi digital dan wisata; konsistensi dalam efisiensi bisa menjadi modal kepercayaan. Namun, jika penghematan hanya bersifat musiman—ramai saat harga BBM naik, lalu kembali ke pola lama—maka tidak ada dampak fundamental. Keberlanjutan menjadi kunci: apakah DPRD Bandung akan membuat regulasi turunan yang membatasi penggunaan mobil dinas, atau berhenti pada satu figur saja.

Pada akhirnya, langkah Ketua DPRD Bandung Mohammad Aten Hawadi mengayuh sepeda adalah cermin dari tarik-menarik antara perlunya keteladanan dan tuntutan efisiensi sistemik. Di tengah inflasi energi yang belum mereda dan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 4,8% di tahun 2025 yang dianggap moderat, setiap efisiensi dihitung. Namun, tanpa reformasi menyeluruh, sepeda pagi itu hanya akan menjadi foto yang berlalu bersama headline berita.

Baca juga:

• Marc Marquez Taklukkan Sachsenring, Podium Sprint Race Milik Ducati
• KPK Bidik Pencucian Uang, Suami Bupati Sukoharjo Diperiksa