Diburu Interpol, Buron Gagal Bayar Asuransi RI Terungkap Hidup Mewah di AS

Operasi pengejaran terhadap buron kasus gagal bayar asuransi di Indonesia memasuki babak baru. Organisasi Kepolisian Kriminal Internasional (Interpol) telah menerbitkan Red Notice atas nama Evelina F. Pietruschka, sosok kunci di balik salah satu skandal gagal bayar asuransi jiwa terbesar yang menjerat ribuan pemegang polis di Tanah Air. Setelah bertahun-tahun menghilang, ia dideteksi tengah menjalani kehidupan mewah di wilayah Amerika Serikat, memicu pertanyaan tentang efektivitas pengawasan lintas negara dalam perkara kejahatan keuangan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, Evelina diduga kuat berperan langsung dalam pengalihan dana nasabah hingga menyebabkan perusahaan asuransi yang ia pimpin tidak mampu memenuhi kewajiban klaim dan penebusan polis. Ketidakmampuan bayar tersebut memicu kerugian massal yang nilainya ditaksir menembus Rp12,7 triliun, melibatkan lebih dari 58.000 pemegang polis. Sementara itu, rekannya, Michael Steven, telah lebih dulu menghadapi proses hukum di dalam negeri.

Jejak Pelarian dan Kehidupan Glamor di Negeri Paman Sam

Penyelidikan bersama antara Bareskrim Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta otoritas Amerika Serikat mengungkap Evelina tidak hidup dalam persembunyian yang sulit. Justru, ia tercatat rutin mengunggah potret gaya hidup tinggi di platform media sosial—mulai dari hunian mewah di kawasan elite Beverly Hills, koleksi kendaraan sport, hingga liburan di resor eksklusif. Temuan ini mengejutkan mengingat status buronannya yang seharusnya membatasi ruang gerak.

Modus yang dipakai Evelina untuk mengaburkan jejak mencakup penggunaan identitas baru, perusahaan cangkang di Delaware, serta pergerakan dana melalui yurisdiksi lepas pantai di Bermuda dan Kepulauan Cayman. Rangkaian transaksi berlapis ini sempat menyulitkan pelacak, tetapi kooperasi bilateral melalui Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) akhirnya membongkar simpul penyamaran tersebut. Total aset yang berhasil diidentifikasi mencapai lebih dari US$ 180 juta, terdiri dari properti, investasi pasar modal, dan instrumen keuangan derivatif.

Red Notice Interpol dan Kompleksitas Ekstradisi

Penerbitan Red Notice pada kuartal pertama tahun ini menjadi sinyal serius bahwa komunitas internasional tidak memberi ruang aman bagi pelaku kejahatan ekonomi. Langkah tersebut memungkinkan aparat AS menangkap sementara Evelina jika ia tertangkap, sembari menunggu permintaan resmi ekstradisi dari pemerintah Indonesia. Namun, proses ini tidak sederhana. Perbedaan sistem hukum, ketiadaan perjanjian ekstradisi bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta kemungkinan argumentasi risiko perlakuan tidak adil sering kali menjadi batu sandungan.

Di sisi lain, pakar hukum internasional menilai publikasi Red Notice memberi tekanan diplomatik besar dan dapat membatasi mobilitas Evelina ke negara-negara anggota Interpol lainnya. Satu sumber di lingkungan kepolisian menyebutkan, “Buron ini kini berada dalam jebakan emas—ia masih bisa menikmati asetnya, tetapi tidak bisa lagi bepergian dengan bebas.” Mekanisme penyitaan aset berbasis mutual assistance pun turut disiapkan guna mengamankan hasil kejahatan untuk kepentingan restitusi korban.

Nasib Berbeda Michael Steven dan Proses Hukum di Tanah Air

Berbeda dengan Evelina yang masih berstatus buron, Michael Steven telah menjalani rangkaian proses peradilan di Indonesia. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama atas dugaan manipulasi laporan keuangan, penggelapan, dan pencucian uang. Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan vonis 15 tahun penjara serta denda Rp50 miliar subsider 12 bulan kurungan. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa, tetapi menjadi sinyal keseriusan penegakan hukum pada sektor jasa keuangan.

Michael sempat mengajukan banding, namun putusan di tingkat tinggi justru memperberat hukuman dengan menambah kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp2,8 triliun—mendekati nilai aset hasil kejahatan yang bisa ditelusuri. Perbedaan penanganan antara dua tokoh ini menyoroti pentingnya penindakan yang cepat sebelum pelaku sempat melarikan diri ke luar negeri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun merevisi aturan pencegahan, termasuk memperketat analisis stress test dan early warning system pada perusahaan asuransi beraset besar.

Dampak dan Pelajaran bagi Industri Asuransi

Skandal ini meninggalkan luka mendalam bagi industri asuransi jiwa nasional. Kepercayaan publik sempat anjlok, tercermin dari penurunan indeks penetrasi asuransi yang hanya menyentuh 2,68% terhadap PDB pada tahun lalu, merosot dari 3,12% sebelum krisis. Di sisi lain, kasus ini mendorong lahirnya sejumlah reformasi, termasuk pembentukan Tim Gabungan Penegakan Hukum Sektor Keuangan, kewajiban pemisahan aset, serta penguatan pengawasan berbasis risiko oleh OJK.

Bagi korban, kejelasan tentang keberadaan Evelina memberi secercah harapan bahwa aset hasil kejahatan masih mungkin dikembalikan. Meski begitu, proses hukum dan diplomasi diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun. Sementara itu, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kemewahan yang dipamerkan di seberang samudra dibayar dengan penderitaan puluhan ribu nasabah yang hingga kini belum sepenuhnya memperoleh hak mereka. Penegakan hukum yang tuntas dan kerja sama global menjadi kunci agar kejadian serupa tidak berulang.

Baca juga:

• Menyulap 2.000 Ponsel Bekas Jadi Pusat Data Ramah Lingkungan
• Pengunduran Diri Febrie Tunggu Keppres, Penyidikan Korupsi Tak Terhenti