Prabowo Ajukan Nama Calon Gubernur BI Baru ke DPR Pekan Ini

Berdasarkan data Bank Indonesia per akhir kuartal I 2025, inflasi year-on-year tercatat di kisaran 1,0% hingga 2,0%, masih berada di dalam koridor sasaran 2,5% ± 1%, sementara BI Rate bertahan di level 5,75% setelah siklus pelonggaran moneter dimulai pada awal tahun. Di tengah fundamental makroekonomi yang relatif terjaga tersebut, perhatian pelaku pasar kini tertuju pada satu agenda penting di Jakarta: Presiden Prabowo Subianto bersiap mengajukan nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI) baru kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam pekan ini.

Rencana pengajuan nama itu menandai babak baru dalam tata kelola bank sentral. Posisi Gubernur BI merupakan salah satu jabatan paling strategis dalam perekonomian nasional karena memegang kendali atas suku bunga acuan, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kelancaran sistem pembayaran yang melayani lebih dari 280 juta penduduk. Sosok yang terpilih nantinya akan memimpin institusi penjaga cadangan devisa sekitar US$150 miliar dengan mandat utama menjaga stabilitas harga.

Mekanisme Seleksi: Dari Istana ke Senayan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah melalui Undang-Undang P2SK Nomor 4 Tahun 2023, Gubernur BI diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dalam praktiknya, Presiden mengirimkan nama calon kepada pimpinan DPR untuk kemudian menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan.

Proses uji tersebut umumnya menilai tiga aspek utama: integritas, kompetensi teknis di bidang moneter dan makroprudensial, serta visi calon terhadap arah kebijakan bank sentral. Istilah makroprudensial merujuk pada kebijakan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, bukan sekadar kesehatan bank per bank. Setelah seluruh tahapan rampung, DPR menyampaikan persetujuan atau penolakan resmi kepada Presiden.

Warisan Kebijakan dan Tantangan di Depan

Pemimpin baru bank sentral akan mewarisi sejumlah pekerjaan rumah yang tidak ringan. Nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan terakhir bergerak di kisaran Rp16.000 hingga Rp16.500 per dolar AS, mengalami pelemahan dibandingkan posisi awal 2024 yang sempat berada di sekitar Rp15.600. Tekanan tersebut sebagian besar bersifat eksternal, dipicu suku bunga tinggi bank sentral Amerika Serikat (The Fed) yang mendorong capital outflow, yakni keluarnya dana investor asing dari pasar negara berkembang menuju aset berdenominasi dolar.

Dari sisi domestik, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi 5,03% sepanjang 2024, sedikit di bawah target pemerintah. Pemerintahan Prabowo sendiri mencanangkan ambisi pertumbuhan 8% dalam lima tahun ke depan, yang menuntut kebijakan moneter akomodatif—suku bunga cukup rendah untuk mendorong kredit dan investasi—tanpa mengorbankan stabilitas harga. Menyeimbangkan dua tujuan itu akan menjadi ujian terberat bagi gubernur baru.

Di Satu Sisi Kesinambungan, di Sisi Lain Arah Baru

Di satu sisi, transisi kepemimpinan membuka ruang penyegaran arah kebijakan. Gubernur baru dapat membawa pendekatan berbeda dalam menyeimbangkan mandat stabilitas dengan kebutuhan mendorong pertumbuhan, termasuk memperkuat sinergi moneter dan fiskal. Bagi pasar, sosok dengan rekam jejak kuat di bidang moneter berpotensi memperdalam kredibilitas BI di mata investor global, yang pada gilirannya menopang valuasi aset-aset Indonesia, baik saham maupun surat utang.

Di sisi lain, pergantian pucuk pimpinan bank sentral selalu menyimpan risiko ketidakpastian. Pengalaman berbagai negara menunjukkan sentimen pasar sangat sensitif terhadap persepsi independensi bank sentral. Jika investor menilai calon baru terlalu dekat dengan kepentingan politik jangka pendek, arus penarikan portofolio asing dari Surat Berharga Negara (SBN) berisiko meningkat. Imbal hasil SBN bertenor 10 tahun yang kini berada di kisaran 6,9% hingga 7,1% dapat terdorong naik, yang berarti biaya pinjaman pemerintah ikut membengkak.

Sejumlah pengamat menilai kunci utama ada pada komunikasi. Seperti diungkapkan seorang ekonom senior dari lembaga riset di Jakarta, pasar sejatinya tidak bereaksi terhadap nama semata, melainkan terhadap kredibilitas dan konsistensi kebijakan yang dijanjikan, sehingga transisi yang dikelola secara transparan justru dapat menjadi momentum penguatan kepercayaan investor.

Sentimen Pasar dan Proyeksi ke Depan

Sejauh ini, indikator pasar belum menunjukkan kegelisahan berlebihan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak fluktuatif mengikuti dinamika global, sementara premi risiko Indonesia yang diukur dari credit default swap—semacam asuransi terhadap risiko gagal bayar—masih berada pada level moderat dibandingkan negara berkembang sejawat. Rasio kepemilikan asing di SBN yang berada di sekitar 14%, setelah mengalami penurunan dari level di atas 18% pada 2019, menjadi salah satu variabel yang akan diawasi ketat begitu nama calon diumumkan.

Ke depan, proyeksi arah kebijakan moneter akan bergantung pada dua hal: profil kandidat yang diajukan dan hasil uji kelayakan di DPR. Bila kandidat dinilai menjunjung independensi serta kehati-hatian, tren pelonggaran likuiditas berpeluang berlanjut secara bertahap dan terukur. Sebaliknya, bila keraguan muncul, bank sentral kemungkinan harus bekerja lebih keras menjaga ekspektasi inflasi dan stabilitas rupiah. Tahapan terdekat yang patut dicermati publik adalah pengumuman resmi nama calon pekan ini, disusul jadwal uji kelayakan di Komisi XI DPR dalam beberapa pekan berikutnya.