BGN Minta MBG Dikonsumsi di Sekolah, Ini Tinjauan Ekonominya

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, tingkat kemiskinan nasional berada di level 8,57 persen, sementara prevalensi stunting atau kekerdilan pada balita masih berada di kisaran 21,5 persen merujuk hasil Survei Status Gizi Indonesia. Dalam konteks tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun pada APBN 2025 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadikannya salah satu belanja sosial terbesar dalam struktur fiskal Indonesia.

Dalam perkembangan terbaru, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta para guru di seluruh Tanah Air turut mengedukasi siswa agar santapan MBG dikonsumsi di lingkungan sekolah dan tidak dibawa pulang ke rumah. Arahan ini bukan sekadar persoalan teknis di ruang makan, melainkan menyentuh inti efektivitas belanja negara yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.

Skala Anggaran dan Fundamental Program MBG

Secara fundamental, MBG dirancang menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat, meliputi anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Dengan asumsi nilai sekitar Rp10.000 per porsi, perputaran dana program ini menciptakan tren permintaan baru bagi sektor pertanian, peternakan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat lokal. Pemerintah bahkan menyiapkan proyeksi anggaran yang mengalami kenaikan tajam menjadi sekitar Rp335 triliun pada 2026, atau melonjak lebih dari empat kali lipat secara year-on-year dibandingkan alokasi awal 2025.

Rasio belanja sebesar itu terhadap produk domestik bruto (PDB) memang relatif kecil, di bawah 1,5 persen, namun dampak gandanya atau multiplier effect diyakini signifikan karena dana mengalir langsung ke dapur-dapur satuan pelayanan gizi dan pemasok pangan lokal. Bagi UMKM pemasok, kontrak pasokan MBG turut memperbaiki likuiditas, yakni kelancaran arus kas harian mereka.

Di Satu Sisi: Efisiensi Anggaran dan Keamanan Pangan

Di satu sisi, kebijakan menyantap MBG di sekolah memiliki dasar ekonomi publik yang kuat. Pertama, prinsip penargetan atau targeting: anggaran negara dialokasikan untuk memperbaiki asupan gizi anak sasaran, sehingga manfaatnya idealnya diterima langsung oleh anak tersebut, bukan terbagi ke anggota keluarga lain. Kedua, aspek keamanan pangan atau food safety. Makanan matang yang dibawa pulang berisiko mengalami penurunan kualitas akibat suhu dan durasi penyimpanan, padahal program ini sempat menghadapi sejumlah insiden keracunan di berbagai daerah. Ketiga, konsumsi di tempat memudahkan monitoring dan evaluasi, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan lebih terukur hasilnya.

"Edukasi kepada siswa menjadi kunci agar tujuan gizi program tercapai dan anggaran negara benar-benar tepat sasaran," demikian inti arahan yang disampaikan Kepala BGN.

Dari perspektif akuntabilitas, kebijakan ini juga memperkecil risiko penyalahgunaan, misalnya makanan diperjualbelikan kembali atau beralih dari penerima sasaran. Dalam tata kelola portofolio program sosial pemerintah, pengendalian semacam itu menentukan kredibilitas MBG di mata publik maupun lembaga pemeriksa keuangan.

Di Sisi Lain: Realitas Sosial dan Beban Implementasi

Di sisi lain, kebijakan ini menghadapi tantangan sosial yang tidak bisa diabaikan. Bagi keluarga dengan kerawanan pangan, membawa pulang sebagian makanan kerap dipandang sebagai bentuk berbagi dengan adik atau anggota keluarga di rumah. Larangan yang diterapkan secara kaku tanpa pendekatan persuasif berpotensi menimbulkan resistensi dari orang tua murid dan menggerus sentimen pasar, dalam arti dukungan publik, terhadap keberlanjutan program secara keseluruhan.

Selain itu, penambahan peran guru sebagai garda edukasi gizi menambah beban kerja di tengah keterbatasan sumber daya sekolah, khususnya di daerah terpencil. Indeks keberhasilan program pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah porsi terdistribusi, melainkan juga dari perubahan perilaku konsumsi anak, yang membutuhkan waktu serta pendampingan berkelanjutan.

Proyeksi dan Catatan ke Depan

Ke depan, keberhasilan MBG akan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola di tingkat mikro. Jika edukasi konsumsi di sekolah berjalan efektif, proyeksi perbaikan status gizi dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam satu dekade ke depan, yang pada gilirannya menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, bila implementasi di lapangan lemah, risiko pemborosan anggaran akan mengemuka seiring membengkaknya alokasi tahunan.

Pada akhirnya, arahan BGN kepada para guru mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara ambisi program dan disiplin anggaran. Dua sisi yang berimbang perlu terus dijaga: memastikan manfaat gizi diterima penuh oleh anak sasaran, sekaligus tetap peka terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga di lapangan.