China Respons Positif Rencana Kemenkeu Ambil Alih Saham Kereta Cepat

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Oktober 2025, rasio utang pemerintah Indonesia berada di level 39,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih jauh di bawah ambang batas 60 persen yang dipatok Undang-Undang Keuangan Negara. Di tengah ruang fiskal tersebut, pemerintah menyiapkan langkah strategis terkait restrukturisasi kepemilikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dioperasikan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah China telah menerima informasi mengenai rencana Kementerian Keuangan mengambil alih saham kereta cepat dari konsorsium badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, respons dari Beijing cenderung positif dan tidak mempermasalahkan perubahan struktur kepemilikan di sisi Indonesia, sehingga proses transisi diperkirakan berjalan tanpa ganjalan diplomatik maupun komersial.

Sebagai konteks, KCIC merupakan perusahaan patungan dengan komposisi 60 persen saham dipegang PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)—konsorsium yang mencakup PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan sejumlah BUMN lain—sedangkan 40 persen sisanya dimiliki China Railway International Co. Ltd. Proyek bernilai sekitar US$ 7,3 miliar atau setara Rp 118 triliun ini dibiayai sebagian besar melalui pinjaman dari China Development Bank dengan skema business-to-business.

Implikasi Fiskal dari Pengalihan Saham

Pengambilalihan saham oleh Kemenkeu berarti risiko keuangan proyek berpindah dari pundak BUMN ke neraca negara. Di satu sisi, langkah ini dapat memperkuat koordinasi penyelesaian kewajiban utang KCIC, mengingat Kemenkeu memiliki instrumen fiskal yang lebih fleksibel dibandingkan BUMN yang selama ini terbebani rugi. Tercatat, kerugian KCIC dilaporkan mencapai triliunan rupiah per tahun sejak layanan Whoosh beroperasi komersial pada Oktober 2023, meski jumlah penumpang menunjukkan tren kenaikan secara year-on-year.

Di sisi lain, pemindahan saham ke pemerintah berpotensi menambah beban APBN. Jika kinerja keuangan KCIC belum mencapai titik impas (break-even point), selisih antara pendapatan tiket dan biaya operasional ditambah cicilan utang pada akhirnya akan ditanggung negara. Para ekonom menilai konsolidasi semacam ini memang memperbaiki tata kelola, tetapi fundamental bisnis kereta cepat tetap harus dibuktikan melalui kenaikan utilisasi penumpang dan diversifikasi pendapatan non-tiket seperti pengembangan kawasan transit (transit-oriented development).

"Restrukturisasi kepemilikan hanya menyelesaikan persoalan di sisi permodalan. Persoalan sesungguhnya adalah bagaimana meningkatkan okupansi dan membangun ekosistem ekonomi produktif di sepanjang koridor kereta cepat," ujar seorang pengamat infrastruktur dari universitas terkemuka di Jakarta.

Dua Sisi Respons Positif Beijing

Pro: Sambutan baik dari China menandakan hubungan ekonomi kedua negara tetap kondusif. Kepastian ini penting bagi sentimen pasar karena mengurangi risiko sengketa antar-pemegang saham yang dapat mengganggu operasional. Bagi investor, kejelasan sikap Beijing menekan ketidakpastian yang biasanya memicu capital outflow dari aset berdenominasi rupiah, terutama di tengah volatilitas indeks pasar saham domestik.

Kontra: Penerimaan China juga dapat dibaca sebagai sinyal bahwa pihak Beijing justru diuntungkan. Dengan pemerintah Indonesia mengambil alih saham, kewajiban pembayaran utang kepada China Development Bank menjadi lebih terjamin karena di-backup langsung oleh negara. Dengan kata lain, risiko gagal bayar (default risk) yang sebelumnya melekat pada konsorsium BUMN kini beralih menjadi tanggungan sovereign, sehingga beban risiko justru terkonsentrasi pada keuangan publik.

Sentimen Pasar dan Proyeksi ke Depan

Dari sisi pasar modal, saham BUMN karya yang tergabung dalam konsorsium sempat mengalami tekanan dalam setahun terakhir seiring membesarnya beban utang perseroan. Pengalihan saham kereta cepat berpotensi memperbaiki valuasi BUMN tersebut karena melepaskan eksposur terhadap proyek yang belum menghasilkan arus kas positif. Kendati demikian, analis mengingatkan dampaknya terhadap pergerakan indeks harga saham cenderung bersifat jangka pendek dan tetap bergantung pada likuiditas pasar serta arah kebijakan suku bunga global.

Ke depan, perhatian publik akan tertuju pada skema pendanaan yang disiapkan Kemenkeu, apakah melalui penyertaan modal negara (PMN), pelibatan badan pengelola investasi Danantara, atau restrukturisasi utang dengan tenor lebih panjang dan bunga lebih rendah. Proyeksi pemerintah menyebut layanan Whoosh ditargetkan meraup lebih banyak penumpang seiring kajian perpanjangan rute hingga Surabaya. Namun, keberhasilan skema ini pada akhirnya diukur dari kemampuan proyek berdiri secara finansial tanpa terus-menerus bergantung pada dukungan fiskal negara.