Polemik MBG: Kewenangan BGN, Mandat Politik, dan Konsekuensi Anggaran

Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan ranah lembaganya, melainkan keputusan politik presiden, membuka kembali perdebatan tentang nasib program andalan pemerintah yang menelan anggaran hingga Rp 138 triliun pada 2025. Di tengah tekanan efisiensi fiskal dan koreksi belanja kementerian hingga 15–20 persen, posisi MBG menjadi sorotan: apakah ia investasi masa depan atau beban yang harus ditinjau ulang?

Mandat Politik vs Otonomi Teknis

Di satu sisi, argumen BGN memiliki dasar institutional yang kuat. Sebagai badan yang lahir dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, BGN hanya bertugas melaksanakan dan mengawasi distribusi MBG — bukan merumuskan kebijakan strategis program tersebut. Dengan demikian, desakan dari berbagai pihak agar BGN "mengevaluasi atau menghentikan" MBG sebenarnya melampaui kewenangan yang diberikan. Sebagaimana disampaikan oleh pengamat kebijakan publik, "Secara legal-formal, penghentian MBG memerlukan revisi Perpres atau keputusan politik langsung dari presiden. BGN tidak bisa mengambil langkah sepihak tanpa risiko melanggar hierarki regulasi."

"Secara legal-formal, penghentian MBG memerlukan revisi Perpres atau keputusan politik langsung dari presiden. BGN tidak bisa mengambil langkah sepihak tanpa risiko melanggar hierarki regulasi." — pengamat kebijakan publik

Namun di sisi lain, pembelahan kewenangan ini menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas fiskal. BGN setiap tahun menerima dan mengelola dana ratusan triliun rupiah melalui mekanisme APBN, tetapi ketika muncul persoalan efektivitas atau keberlanjutan, eksekutor tidak memiliki ruang untuk mengoreksi kebijakan secara mandiri. Ini menciptakan celah besar: siapa yang bertanggung jawab jika program tidak mencapai target? Apakah presiden sebagai "pemilik tender politik" atau BGN sebagai penanggung jawab operasional? Ketidakjelasan ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan investor terhadap tata kelola anggaran jangka panjang.

Dampak Fiskal: Antara Investasi SDM dan Beban Defisit

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per semester I 2026, realisasi belanja MBG telah mencapai Rp 64,7 triliun, setara dengan 42 persen dari total pagu tahunan. Angka ini lebih tinggi dibanding realisasi belanja kesehatan dan perlindungan sosial yang masing-masing baru 34 persen dan 38 persen pada periode yang sama. Sementara itu, defisit APBN 2026 diperkirakan melebar hingga 2,9 persen terhadap PDB, mendekati batas maksimum 3 persen yang diamanatkan undang-undang. Dalam konteks ini, setiap rupiah yang dialokasikan untuk MBG memiliki opportunity cost yang semakin mahal.

Pro: Pendukung MBG berargumen bahwa program ini adalah structural investment — menekan angka stunting yang berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia 2025 masih di level 21,6 persen, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Studi Bank Dunia menunjukkan setiap 1 persen penurunan stunting berpotensi menambah produk domestik bruto hingga 0,7–1,2 persen dalam kurun 10–15 tahun. Jika MBG mampu berkontribusi menurunkan stunting secara signifikan, pengembalian ekonomi bisa melampaui biaya saat ini.

Kontra: Kritikus menunjuk pada inefisiensi distribusi dan kebocoran yang masih tinggi. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan triwulan I 2026 menemukan adanya ketidaksesuaian data penerima manfaat dan dugaan mark-up harga bahan pangan di 17 kabupaten/kota. Selain itu, dengan rasio pajak Indonesia yang stagnan di kisaran 10,4 persen terhadap PDB, pembiayaan program besar semacam ini sangat bergantung pada utang. Yield surat berharga negara tenor 10 tahun yang telah naik ke 7,12 persen pada Juli 2026 menambah beban biaya pinjaman pemerintah.

Risiko Politik dan Sentimen Pasar

Dilema MBG tidak bisa dilepaskan dari kalender politik. Tahun 2026 merupakan tahun persiapan menuju Pemilu 2029, di mana program makanan gratis menjadi salah satu janji kampanye utama. Setiap wacana evaluasi atau pemangkasan anggaran MBG akan dibaca sebagai sinyal pelemahan komitmen politik, yang bisa memengaruhi stabilitas koalisi pendukung pemerintahan. Di pasar keuangan, sentimen ini sudah mulai terlihat: Indeks Harga Saham Gabungan terkoreksi 1,8 persen dalam sepekan terakhir setelah isu efisiensi MBG mencuat, sementara capital outflow dari pasar obligasi mencapai Rp 8,3 triliun secara year-to-date.

Di sisi lain, pasar juga memberikan tekanan agar pemerintah lebih realistis dalam mengelola ruang fiskal. Lembaga pemeringkat internasional, dalam laporan terbaru Agustus 2026, menyoroti pentingnya konsolidasi fiskal untuk menjaga investment grade Indonesia. Jika MBG terus menjadi pos belanja yang kaku tanpa evaluasi dampak yang kredibel, risiko downgrade peringkat utang semakin terbuka. Ini akan meningkatkan biaya pinjaman korporasi dan pemerintah, serta memperlambat pemulihan ekonomi yang saat ini diproyeksikan tumbuh 5,1 persen tahun 2026 — di bawah target APBN 5,3 persen.

Dengan posisi yang serba dilematis ini, pilihan yang tersedia bukanlah mempertahankan atau membubarkan MBG secara total, melainkan rekalibrasi kebijakan berbasis data: mempersempit cakupan pada daerah dengan prevalensi stunting tertinggi, memperketat pengawasan rantai pasok, dan secara bertahap mengalihkan sebagian beban ke pemerintah daerah yang memiliki kondisi fiskal lebih baik. Model seperti ini, jika dikomunikasikan dengan tepat, dapat menjaga kredibilitas politik sekaligus memberi ruang bagi pasar untuk bernapas. Tanpa langkah tengah ini, MBG berisiko menjadi political liability yang membebani bukan hanya APBN, tetapi juga kepercayaan publik dan investor terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.