Kepala BGN Akui Ada Masalah Tata Kelola MBG

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per kuartal I 2026, realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp72,5 triliun dari total pagu Rp120 triliun, atau sekitar 60,4%. Di tengah angka serapan yang tinggi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono secara terbuka mengakui bahwa terdapat permasalahan dalam tata kelola program prioritas pemerintah ini. Pengakuan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI pada Selasa (22/7/2026), menimbulkan gelombang respons di kalangan ekonom dan pelaku pasar.

Pengakuan Terbuka di Tengah Tekanan Anggaran

Di satu sisi, langkah Sudaryono mengakui kelemahan internal dinilai sebagai sikap transparan yang jarang terjadi di birokrasi. "Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kritik dan siap membenahi sistem," ujar ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, dalam keterangan pers (

"Pengakuan seperti ini justru membangun kepercayaan jangka panjang, asal diikuti aksi nyata."

Dampak terhadap Kepercayaan Publik dan Investor

Tata kelola yang bermasalah bisa menggerus fundamental program yang menyasar 82,4 juta penerima manfaat. Pro: dengan adanya pengakuan, lembaga donor internasional seperti World Bank dan ADB kemungkinan akan memberikan pendampingan teknis untuk memperbaiki sistem distribusi dan pengawasan. Kontra: sentimen pasar tetap negatif karena investor asing cenderung menghindari portofolio yang terpapar risiko tata kelola. Rasio biaya operasional terhadap manfaat yang diterima (cost-to-benefit ratio) saat ini berada di angka 1:1,8 — lebih rendah dari target 1:2,5. Artinya, setiap Rp1 yang dibelanjakan hanya menghasilkan manfaat senilai Rp1,8. Likuiditas dana program juga terhambat akibat lambatnya verifikasi data penerima, yang memicu akumulasi tunggakan pembayaran sebesar Rp2,3 triliun kepada pemasok lokal.

Proyeksi Perbaikan Tata Kelola ke Depan

Menurut proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, perbaikan tata kelola dapat menekan inkonsistensi data penerima hingga 15% dalam enam bulan ke depan. Valuasi program MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencapai 1,2% dari PDB, sehingga setiap perbaikan efisiensi 1% berpotensi menghemat Rp1,2 triliun. Namun, tren penurunan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang stagnan di angka 34 pada tahun 2025 menjadi catatan. "Perbaikan tata kelola MBG harus menjadi ujung tombak reformasi birokrasi yang lebih luas. Jika berhasil, efek dominonya bisa mendorong peningkatan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) Indonesia," kata ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto. Di sisi lain, jika perbaikan hanya bersifat parsial, maka risiko moral hazard di level pelaksana tetap tinggi. Pasar obligasi daerah (municipal bond) yang diterbitkan untuk mendanai infrastruktur MBG juga mengalami tekanan likuiditas. Yield obligasi bertenor 10 tahun naik 30 basis poin dalam sebulan terakhir, menandakan kehati-hatian investor. Kesimpulannya, pengakuan kepala BGN adalah langkah berani yang membuka pintu perbaikan, namun keberhasilannya sangat tergantung pada implementasi kebijakan korektif yang cepat, transparan, dan terukur.