Polda Metro Jaya Tegaskan Proses Hukum Roy Suryo dan dr. Tifa Sudah Sesuai SOP

Jakarta - Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya memberikan klarifikasi tegas mengenai penanganan perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Pihak kepolisian memastikan bahwa seluruh proses hukum yang melibatkan dua tersangka, Roy Suryo dan dr. Tifa, telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, tanpa ada intervensi atau langkah yang menyimpang.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, kepada awak media pada Senin (22/6/2026). Ia menekankan bahwa penanganan perkara ini tidak dilakukan secara sepihak oleh penyidik, melainkan melalui mekanisme terstruktur dan kolaboratif dengan institusi penegak hukum lainnya. Penjelasan ini menanggapi berbagai spekulasi publik yang mempertanyakan kecepatan dan transparansi penanganan kasus yang sempat menjadi sorotan nasional tersebut.

Rangkaian Proses Hukum yang Transparan

Dalam keterangannya, Kombes Budi Hermanto merinci bahwa perjalanan kasus ini telah melalui tahapan yang panjang dan sistematis, dimulai dari dasar pelaporan hingga akhirnya berstatus lengkap. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun tahapan yang dilewati atau dipercepat secara instan.

"Jadi proses hukum ini, kami ulangi, kami sampaikan tidak berjalan sendiri. Ini sudah melalui rangkaian mulai proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, sampai dengan upaya paksa, dan adanya putusan Kejaksaan bahwa berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21,"

Pernyataan tersebut merujuk pada status P21 yang telah dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Status ini menandakan bahwa berkas perkara atas nama kedua tersangka telah memenuhi seluruh syarat formil dan materiil. Dengan diterbitkannya surat pemberitahuan hasil penyidikan lengkap tersebut, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan pelimpahan tahap dua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

Lebih lanjut, Kombes Budi Hermanto menjelaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak dalam proses ini membuktikan adanya pengawasan berlapis. Mulai dari fungsi pengawasan internal di tubuh kepolisian hingga koordinasi eksternal dengan kejaksaan, semuanya berfungsi sebagai kontrol agar penanganan perkara tetap berada di jalur hukum yang benar. Langkah ini diambil untuk menjaga akuntabilitas dan menghindari adanya potensi penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum terkait isu sensitif.

Menurut laporan yang dihimpun media kami, kedua tersangka, Roy Suryo dan dr. Tifa, disangkakan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kasus ini bermula dari unggahan dan narasi yang mereka sebarkan melalui kanal media sosial, yang menuduh ijazah Jokowi sebagai palsu. Polda Metro Jaya sebelumnya telah menetapkan keduanya sebagai tersangka setelah melalui serangkaian gelar perkara dan mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk melakukan upaya paksa penahanan.

Dengan terbitnya status P21 ini, publik diharapkan dapat menghormati proses peradilan yang akan segera berjalan. Kombes Budi Hermanto juga mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya terkait motif di balik penanganan perkara ini. "Kami bekerja berdasarkan fakta hukum, bukan opini. Semua langkah yang diambil sudah sesuai koridor," tutupnya.

Hari ini, Senin (22/6), kedua tersangka dijadwalkan untuk diserahkan beserta barang bukti dari penyidik Polda Metro Jaya kepada tim Jaksa Penuntut Umum. Proses serah terima ini menandai dimulainya babak baru dalam penegakan hukum kasus tersebut, di mana kewenangan penahanan dan penyusunan dakwaan kini sepenuhnya beralih ke tangan kejaksaan sebelum nantinya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.