Pertemuan Destry-Prabowo: Sinyal Sinergi Kebijakan Moneter-Fiskal

Di tengah dinamika global yang masih sarat ketidakpastian, Presiden Prabowo Subianto menerima Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (27/7). Pertemuan tertutup yang berlangsung lebih dari satu jam itu dipandang sebagai upaya menyelaraskan arah kebijakan antara otoritas moneter dan pemerintah, terutama dalam merespons tekanan eksternal yang kian menguji fundamental ekonomi nasional.

Menjaga Daya Tahan Rupiah di Tengah Gejolak

Salah satu poin strategis yang diduga menjadi bahasan utama adalah stabilisasi nilai tukar. Rupiah belakangan menghadapi tekanan akibat penguatan dolar AS yang dipicu kebijakan moneter hawkish The Fed dan ketegangan geopolitik. Posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Juni 2026 tercatat 142,3 miliar dolar AS, sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya, namun masih cukup untuk membiayai 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Di satu sisi, posisi ini memberi ruang bagi BI untuk melakukan intervensi ganda di pasar spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF). Di sisi lain, intervensi berkelanjutan tanpa koordinasi fiskal dapat menyusutkan likuiditas domestik dan mendorong kenaikan imbal hasil obligasi.

Sumber istana menyebut Presiden menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas eksternal dan kebutuhan pertumbuhan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Destry sebelumnya bahwa kebijakan moneter akan tetap difokuskan pada stabilitas, sembari membuka ruang bagi kebijakan makroprudensial longgar guna mendorong kredit ke sektor-sektor prioritas.

Mengunci Ekspektasi Inflasi di Bawah Tiga Persen

Topik krusial lain yang nyaris pasti muncul adalah inflasi. Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi indeks harga konsumen (IHK) tahunan pada Juni 2026 sebesar 2,87% (year-on-year), masih dalam kisaran target BI 2,5±1%. Namun tekanan dari harga pangan bergejolak dan biaya transportasi menjelang tahun ajaran baru tetap perlu diwaspadai. Proyeksi para analis memperkirakan inflasi akan menguji batas atas target pada triwulan ketiga, terutama jika harga energi global kembali melonjak dan subsidi domestik disesuaikan.

Di sinilah sinergi menjadi kata kunci. Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan BI melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus memastikan koordinasi pasokan dan distribusi komoditas. Pertemuan ini diduga menghasilkan komitmen untuk memperkuat peran Bulog dalam stabilisasi harga beras serta mempercepat realisasi belanja infrastruktur yang mampu menekan ongkos logistik. Pro: langkah tersebut akan langsung meredam gejolak inti dan harga diatur pemerintah. Kontra: percepatan belanja tanpa proses tender ketat berpotensi menimbulkan inefisiensi dan kebocoran anggaran.

Sentimen Pasar dan Arah Suku Bunga Acuan

Pasar juga menanti isyarat mengenai arah suku bunga BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) yang saat ini bertahan di level 6,00%. Di satu sisi, mempertahankan suku bunga tinggi diperlukan untuk menjaga imbal hasil obligasi domestik tetap atraktif, mencegah capital outflow, dan mendukung stabilitas rupiah. Di sisi lain, ruang pelonggaran moneter sangat dinanti oleh dunia usaha agar biaya pinjaman menurun dan roda investasi berputar lebih kencang.

Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) seri acuan 10 tahun kini berada di kisaran 6,75%, relatif kompetitif dibanding obligasi negara peers. Namun premi risiko (CDS 5 tahun) masih fluktuatif mencerminkan ketidakpastian fiskal global. Sejumlah ekonom menilai BI akan cenderung hold hingga akhir tahun, dengan opsi penurunan 25 basis poin baru terbuka pada awal 2027 jika inflasi inti konsisten di bawah 2,5% dan rupiah stabil pada rentang fundamentalnya. Pertemuan Senin itu tidak serta merta menghasilkan perubahan stance, namun mempertegas bahwa setiap keputusan pelonggaran akan diselaraskan dengan postur APBN dan realisasi penerimaan pajak.

Peta Jalan Digital dan Inklusi Keuangan

Selain isu stabilitas, agenda transformasi digital sistem pembayaran serta perluasan inklusi keuangan diyakini ikut dibahas. Destry, yang sebelumnya menjabat Deputi Gubernur Senior, dikenal getol mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah dan integrasi ekosistem QRIS lintas batas. Presiden Prabowo disebut-sebut memberi sinyal dukungan percepatan implementasi Central Bank Digital Currency (CBDC) Rupiah Digital, sembari meminta penguatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM di daerah 3T.

Pro: digitalisasi akan meningkatkan efisiensi, memperlebar basis pajak, dan mempersempit ruang transaksi gelap. Kontra: infrastruktur telekomunikasi yang timpang berpotensi menciptakan eksklusi digital baru, di mana kelompok rentan justru tertinggal. Tantangan ini memerlukan kolaborasi lintas kementerian, bukan sekadar kebijakan BI dan OJK semata.

Secara keseluruhan, pertemuan antara Presiden dan Pejabat Sementara Gubernur BI ini mengirim sinyal bahwa bauran kebijakan moneter-fiskal akan terus diperkuat. Di tengah outlook ekonomi Indonesia yang diproyeksikan tumbuh 5,1-5,3% tahun ini, koordinasi yang solid menjadi prasyarat utama agar pertumbuhan tetap berkualitas, inflasi terkendali, dan stabilitas eksternal terjaga.