Pertamina Genjot B50 dan CCS Perkuat Ketahanan Energi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia yang dirilis sepanjang 2024 hingga kuartal I-2025, defisit neraca perdagangan minyak dan gas bumi Indonesia masih bertengger di kisaran USD 10 miliar lebih per tahun, dengan porsi terbesar berasal dari impor produk minyak bumi. Situasi makro ini menjadi latar yang membuat pemerintah dan pelaku usaha hulu migas kembali menekankan pentingnya mempercepat substitusi bahan bakar impor lewat program biodiesel dan teknologi penangkapan karbon.

PT Pertamina sebagai holding BUMN energi menyampaikan bahwa transisi energi harus tetap memenuhi dua syarat sekaligus: andal dari sisi pasokan dan terjangkau dari sisi biaya. Pesan tersebut muncul di tengah tekanan global terhadap likuiditas negara-negara berkembang akibat tren suku bunga acuan yang masih cenderung tinggi, sehingga ruang fiskal untuk subsidi energi menjadi semakin sempit. Bagi pasar, sentimen pasar terhadap sektor energi dinilai bergantung pada kepastian regulasi bauran energi, bukan semata pada pergerakan indeks komoditas jangka pendek.

Bauran Energi Nasional Masih Di Ujian

Target bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 kini di ujian ketika realisasinya bertahan di kisaran 13–14 persen menurut proyeksi berbagai lembaga kajian. Rasio electrification ratio yang mencapai angka 97 persen menunjukkan akses listrik meluas, namun komposisi pembangkit masih didominasi batu bara dan gas. Rencana RUPTL 2025–2034 bahkan menargetkan penambahan kapasitas listrik sekitar 105 gigawatt, dengan porsi pembangkit energi baru dan terbarukan mencapai sekitar 70 gigawatt atau lebih dari 60 persen dari total.

Di sisi hilir, program biodiesel menjadi tulang punggung strategi substitusi impor. Setelah mandat B35 berjalan sepanjang 2023–2024, pemerintah memperluasnya ke B40 pada awal 2025, dengan konsumsi biodiesel nasional yang sempat menyentuh kisaran 13 juta kiloliter pada 2024. Jalur berikutnya yang disebut-sebut adalah B50, yaitu campuran 50 persen fatty acid methyl ester ke dalam solar, yang menurut berbagai proyeksi berpotensi menekan impor solar sekitar 60–80 ribu barel per hari bila diadopsi penuh.

B50: Peluang Menekan Defisit, Risiko di Hilir

Di satu sisi, penerapan B50 adalah instrumen paling konkret untuk menekan defisit transaksi berjalan. Setiap kiloliter biodiesel yang menggantikan solar impor langsung mengurangi kebutuhan devisa, sekaligus menopang pendapatan petani kelapa sawit melalui serapan CPO domestik. Rasio kebutuhan devisa untuk impor energi yang menurun akan memperkuat fundamental neraca pembayaran, sehingga ruang Bank Indonesia mempertahankan kebijakan moneter akomodatif menjadi lebih lebar dan berpotensi menurunkan biaya modal bagi dunia usaha.

Di sisi lain, kekhawatiran terletak pada struktur biaya. Selisih harga biodiesel terhadap solar bersubsidi yang ditanggung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menekan likuiditas dana tersebut. Harga acuan sawit yang volatil membuat biaya subsidi bergerak searah dengan komoditas, sehingga APBN rentan terhadap tekanan bila harga CPO internasional melonjak. Di sisi pasokan, kapasitas pabrik fatty acid methyl ester nasional perlu ditingkatkan, karena saat ini mayoritas fasilitas dirancang untuk rasio 35 persen, bukan 50 persen.

"Transisi energi hanya berhasil bila tiga variabel terpenuhi bersamaan: keamanan pasokan, daya beli masyarakat terjaga, dan jejak emisi menurun. Salah satu saja tidak dipenuhi, implementasi di lapangan akan tersendat."

CCS: Primadona Dekarbonisasi dengan Tagihan Besar

Di sisi hulu migas, penangkapan, penyimpanan, dan pemanfaatan karbon atau carbon capture, storage, and utilization menjadi primadona karena memungkinkan produksi gas dan minyak berjalan sambil menekan emisi. Melalui payung regulasi peta jalan nasional dan uji coba di Lapangan Jambaran-Tiung Biru, Indonesia menyiapkan kapasitas awal penyimpanan karbon di bawah tanah dengan estimasi cadangan penyimpanan di cekungan Jawa Bagian Barat dan Utara pada kisaran miliaran ton CO₂.

Proyeksi manfaatnya jelas: Indonesia bisa memasarkan gas dengan skor emisi lebih rendah ke pasar Asia yang menerapkan pajak karbon lintas batas, termasuk Uni Eropa melalui skema carbon border adjustment mechanism. Nilai jual gas yang lebih kompetitif secara hijau akan memperbaiki valuasi aset migas nasional dan menarik investasi asing yang selama ini mewaspadai risiko stranded asset.

Namun di sisi lain, biaya investasi setiap unit fasilitas penangkapan karbon berkisar pada urutan ratusan juta hingga miliaran dolar, bergantung pada konsentrasi CO₂ dan jarak penyimpanan. Tanpa harga karbon yang jelas dan mekanisme insentif fiskal yang kredibel, keekonomian proyek masih diragukan. Ketergantungan pada penyerapan pasar global juga membuat rencana ini sensitif terhadap sentimen pasar komoditas dan risiko capital outflow dari emerging market.

Dua Sisi Kalkulasi Ekonomi

Pro: Kombinasi B50 dan CCS menutup dua celah sekaligus, yaitu defisit devisa dari impor bahan bakar dan tekanan dekarbonisasi dari pasar ekspor. Keduanya memperkuat ketahanan energi jangka panjang serta menjaga tren konsumsi energi primer per kapita yang terus mengalami kenaikan seiring pertumbuhan ekonomi domestik di kisaran 5 persen.

Kontra: Biaya transisi yang besar berpotensi menaikkan beban subsidi dan utang, sementara hasilnya baru terasa bertahun-tahun kemudian. Bila realisasi penyerapan energi baru terbarukan terus tertinggal dari target, ongkos kompensasi energi fosil justru menumpuk.

Secara keseluruhan, arah kebijakan memang mengarah pada substitusi dan dekarbonisasi. Pertanyaan tersisa bukan pada tujuannya, melainkan pada kecepatan eksekusi serta kesiapan instrumen fiskal yang menopangnya. Pasar akan menilai kelanjutan program ini melalui rasio-rasio fundamental perusahaan dan negara dalam beberapa kuartal ke depan, bukan sekadar optimisme narasi transisi.