Target Listrik Nasional 2029 Diuji, Warga Jambi Masih Gelap

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada 2024, rasio elektrifikasi nasional tercatat berada di kisaran 99 persen lebih untuk rumah tangga, angka yang secara statistik menempatkan Indonesia hampir menyentuh universal access listrik. Namun statistik agregat selalu menyembunyikan detail yang paling menentukan kualitas pembangunan: siapa yang tertinggal. Di tengah kebijakan pemerintah yang menargetkan akses listrik 100 persen pada 2029, kasus Desa Lagan Ulu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, menjadi pengingat bahwa satu persen sisa tersebut bukan sekadar angka, melainkan puluhan kepala keluarga yang hidup dalam kegelapan.

Laporan lapangan menyebutkan sekitar 40 keluarga di desa tersebut belum terhubung ke jaringan listrik, mengandalkan penerangan seadanya dan generator kecil yang konsumsi bahan bakarnya menyerap porsi pendapatan rumah tangga yang tidak sedikit. Jika dirupiahkan, beban bahan bakar dan perawatan pembangkit mikro untuk skala rumah tangga bisa menembuh ratusan ribu rupiah per bulan, setara dengan belanja pangan sebagian besar keluarga di pedesaan. Inilah apa yang oleh para ekonom disebut sebagai poverty trap berbasis energi: ketiadaan akses listrik menekan produktivitas, membatasi jam usaha, dan menjaga tingkat tabungan rumah tangga pada level rendah.

Kesenjangan di Balik Rasio Elektrifikasi Nasional

Secara metodologis, rasio elektrifikasi menghitung proporsi rumah tangga yang tercatat terhubung jaringan, sehingga wilayah yang tersentuh program perambanan jaringan akan langsung mengangkat angka nasional. Namun kualitas layanan berbeda dengan ketersediaan koneksi. Ketika tegangan tidak stabil, jam padam sering terjadi, atau pasokan hanya beberapa jam sehari, aktivitas ekonomi mikro seperti pengolahan hasil kebun, pengeringan komoditas, dan usaha pengolahan ikan tidak dapat berjalan optimal.

Tanjung Jabung Timur sendiri memiliki karakteristik geografis khas pesisir dan lahan basah gambut, yang membuat biaya konstruksi jaringan meningkat signifikan karena persoalan pondasi tiang, panjang ruas, serta kebutuhan penanganan keamanan kebakaran lahan. Biaya investasi per titik sambungan di daerah semacam ini secara ekonomi sederhana jauh di atas rata-rata wilayah perkotaan, sehingga tidak mengherankan bila pemasangan jaringan memilih jalur yang secara finansial lebih rasional terlebih dahulu. Ini menjelaskan tren yang berulang: akses terlebih dahulu menjangkau konsentrasi penduduk, baru menyusul wilayah terpencil sebagai sisa akhir yang paling mahal dan paling lambat.

Dari sisi makro, penutupan gap akses energi terakhir tersebut bukan sekadar agenda sosial. Akses listrik yang andal mendorong peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah, yang menurut data BPS menyumbang porsi dominan dalam serapan tenaga kerja nasional. Ketika jam operasional usaha bertambah dan produktivitas per pekerja naik, kontribusi terhadap produk domestik bruto daerah ikut mengalami kenaikan melalui rantai belanja lokal.

Pro dan Kontra Percepatan Elektrifikasi Akhir

Pro: percepatan sambungan ke desa-desa sisa dipandang memiliki multiplier effect tinggi. Investasi infrastruktur energi bersifat padat karya, menyerapan material lokal, dan membuka akses pasar bagi komoditas unggulan seperti karet, sawit, dan hasil perikanan yang selama ini terkendala rantai pendinginan. Dari sudut pandang sentimen pasar dan iklim investasi, kepastian bahwa target 100 persen akan dicapai memberi sinyal komitmen fiskal yang mendukung valuasi proyek-proyek energi dan konstruksi terkait.

Kontra: biaya per titik sambungan yang sangat tinggi di lokasi terpencil menimbulkan pertanyaan efisiensi anggaran. Pendanaan program semacam ini sebagian besar bersumber dari APBN dan APBD, sehingga alokasi yang terlalu besar pada sambungan berbiaya mahal berpotensi menggeser pos lain seperti perawatan jaringan eksisting, subsidi energi, atau penguatan daya saing industri. Setiap rupiah yang dikeluarkan membawa opportunity cost, dan di tengah tekanan penerimaan negara akibat fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian global yang memicu arus modal keluar alias capital outflow ke negara berkembang, prioritas anggaran harus dihitung cermat.

Di sisi teknis, penyelesaian kasus seperti Lagan Ulu tidak selalu harus menunggu perambanan jaringan tegangan menengah. Pilihan pembangkit berbasis energi terbarukan seperti solar home system, mikrohidro, atau pembangkit surya terdesentralisasi dapat memangkas waktu tunggu dari bertahun-tahun menjadi hitungan bulan, meskipun dengan profil biaya operasional dan pemeliharaan yang berbeda. Keputusan tersebut menyangkut kalkulasi net present value, keandalan pasokan, hingga kesiapan tenaga teknis setempat.

Dampak terhadap Ekonomi Lokal dan Keberlanjutan Fiskal

Masuknya listrik ke suatu desa secara historis diikuti pergeseran pola konsumsi dan aktivitas produktif: jam belajar anak-anak bertambah, layanan kesehatan rumah tangga menjadi lebih aman, dan muncul usaha baru yang selama ini tidak layak dijalankan. Dampak tersebut pada akhirnya tercermin pada angka pendapatan per kapita desa dan konsumsi rumah tangga yang secara year-on-year menunjukkan perbaikan lebih tajam dibanding desa yang belum tersentuh.

Di sisi lain, aspek keberlanjutan layanan sama pentingnya dengan pemasangan tiang. Jika ketersediaan pasokan bergantung pada bahan bakar subsidi dengan rantai distribusi panjang, kerentanan layanan justru tinggi ketika harga bahan bakar berfluktuasi. Model pembiayaan dan skema tarif yang realistis, ditambah pelibatan pengelolaan aset oleh pemerintah daerah atau koperasi setempat, menjadi penentu apakah penerangan tersebut akan bertahan bertahun-tahun atau kembali padam.

Sebagai catatan penutup, kasus 40 keluarga di Jambi pada dasarnya adalah masalah marginal cost versus social return. Anggaran negara harus menutup sisa akhir yang paling mahal untuk mencapai target simbolis 100 persen pada 2029, sementara masyarakat di lokasi tersebut menunggu tanpa tenggat yang pasti. Keseimbangan antara efisiensi fiskal dan keadilan akses inilah yang akan menguji kredibilitas proyeksi pembangunan energi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, mengingat ketimpangan energi yang tertinggal justru selalu berada pada titik yang paling sulit dijangkau dan paling mahal biayanya.