Pengusaha Keramik Minta Alokasi Gas Murah Jadi 80%

Jakarta - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) kembali mendesak pemerintah untuk meningkatkan porsi alokasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) menjadi 70 hingga 80 persen. Permintaan ini mencuat setelah pemerintah mengambil langkah menurunkan harga regasifikasi LNG industri menjadi US$13 per MMBTU dan menaikkan alokasi HGBT menjadi 50 persen. Menurut laporan yang dihimpun media kami, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk membentengi industri keramik dari serbuan produk impor.

Ketua Umum ASAKI Edy Suyanto menekankan bahwa industri keramik nasional memerlukan dukungan gas murah yang lebih besar agar mampu bersaing di tengah tekanan produk dari China dan India.

"Peningkatan alokasi HGBT menjadi 70-80 persen akan sangat membantu memperkuat resiliensi industri dan menekan biaya produksi yang saat ini jadi beban utama," ujar Edy saat dihubungi Beritadua.com, Kamis (19/6/2025).

Biaya Energi Capai 40 Persen Produksi

Edy menjelaskan, biaya energi, terutama gas, menyumbang sekitar 35–40 persen dari total ongkos produksi keramik. Dengan alokasi HGBT yang lebih tinggi, para produsen dapat memangkas biaya secara signifikan sehingga harga jual bisa lebih kompetitif. Saat ini, dengan alokasi 50 persen, produsen masih harus menutup sisanya dengan harga gas komersial yang jauh lebih mahal.

Selain menjaga keberlangsungan usaha, ASAKI menilai kebijakan ini akan melindungi tenaga kerja dari ancaman PHK massal. Industri keramik di Indonesia menyerap lebih dari 150.000 pekerja langsung dan jutaan lainnya di rantai pasok. "Jika biaya energi bisa ditekan, efek berganda ke ekonomi akan sangat terasa, tidak hanya soal serapan tenaga kerja, tetapi juga investasi dan pertumbuhan sektor pendukung," imbuh Edy.

Tekanan Impor Kian Deras

Berdasarkan data yang dirangkum media kami, impor keramik dari China dan India mengalami kenaikan rata-rata 12–15 persen per tahun dalam tiga tahun terakhir. Produk impor ini menawarkan harga lebih rendah karena didukung biaya produksi yang lebih efisien, termasuk akses energi murah di negara asal. ASAKI khawatir tanpa alokasi HGBT yang memadai, produk lokal akan semakin terpuruk di pasar sendiri.

Dengan alokasi 70–80 persen, ASAKI optimistis industri keramik dapat kembali menguasai pasar domestik dan bahkan memperkuat penetrasi ekspor. Asosiasi mencatat, setiap kenaikan 10 persen alokasi HGBT mampu menurunkan biaya produksi 5–7 persen, yang artinya tambahan 20–30 persen alokasi akan membawa dampak efisiensi sangat besar.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi atas usulan terbaru ASAKI. Namun, kalangan pengamat menilai permintaan ini mesti dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan keterbatasan pasokan dan anggaran subsidi energi, sambil tetap menjaga pertumbuhan industri strategis nasional.