Penajaman Sasaran MBG: Sekolah Swasta Elite Dinilai Tak Butuh Subsidi

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Agustus 2026, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat menembus Rp 71 triliun dalam APBN, menjadikannya salah satu belanja sosial terbesar yang pernah digelontorkan pemerintah. Di tengah ruang fiskal yang kian terbatas, Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa sekolah swasta elite dinilai tidak membutuhkan intervensi program tersebut, mengingat kemampuan ekonomi orang tua murid yang relatif mapan. Pernyataan ini menandai babak baru evaluasi tata kelola program yang menyasar puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Penajaman Sasaran di Tengah Tekanan Fiskal

Langkah BGN melakukan verifikasi ulang terhadap sekolah penerima MBG tidak lepas dari konteks makroekonomi. Defisit APBN yang dipatok di kisaran 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menuntut setiap pos belanja bekerja lebih efisien. Dengan asumsi biaya per porsi sekitar Rp 10.000 hingga Rp 15.000 dan sasaran mencapai 82,9 juta penerima manfaat, setiap kesalahan penargetan berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran yang signifikan. Dalam terminologi ekonomi, kebijakan ini merupakan upaya memperbaiki efisiensi penargetan, yakni memastikan subsidi publik mengalir ke kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Secara fundamental, pengetatan sasaran mencerminkan prinsip belanja progresif, di mana anggaran negara diarahkan untuk memperkecil kesenjangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan gini ratio Indonesia berada di level 0,37 hingga 0,38, yang berarti ketimpangan pendapatan masih menjadi pekerjaan rumah serius. Mengalihkan porsi anggaran dari sekolah swasta elite ke sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) secara teori akan memperbaiki distribusi manfaat program.

Di Satu Sisi: Efisiensi dan Keadilan Anggaran

Dari perspektif pendukung, langkah BGN merupakan koreksi yang tepat sasaran. Orang tua murid sekolah swasta elite umumnya memiliki daya beli tinggi, dengan biaya pendidikan per bulan yang dapat mencapai jutaan hingga belasan juta rupiah. Memberikan makanan gratis kepada kelompok ini dinilai menciptakan pemborosan sumber daya publik, atau dalam istilah ekonomi disebut deadweight loss, untuk kebutuhan yang sebenarnya mampu dipenuhi secara mandiri. Dana yang dihemat dapat direalokasi untuk menambah jumlah dapur satuan pelayanan, memperbaiki kualitas menu, atau memperluas cakupan ke wilayah dengan prevalensi stunting yang masih berada di kisaran 21 persen secara nasional.

Pelaku pasar juga cenderung menyambut positif pengetatan belanja. Efisiensi anggaran memperbaiki persepsi terhadap kredibilitas fiskal Indonesia, yang pada gilirannya dapat menahan tekanan capital outflow dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang bergerak di kisaran Rp 16.000 per dolar AS. Bagi investor obligasi, disiplin belanja sosial menjadi sinyal bahwa pemerintah serius menjaga keberlanjutan rasio utang terhadap PDB.

Di Sisi Lain: Risiko Eksklusi dan Universalitas Program

Namun di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan potensi masalah dari pendekatan selektif. Pertama, risiko kesalahan eksklusi, yakni keluarga kurang mampu yang kebetulan menyekolahkan anaknya di sekolah swasta berbiaya tinggi melalui jalur beasiswa, bisa ikut terdepak dari program. Kedua, pendekatan berbasis sekolah mengabaikan keragaman kondisi ekonomi antarmurid di dalam satu institusi yang sama. Ketiga, dari sisi desain kebijakan, program yang bersifat universal cenderung memiliki dukungan sosial dan politik yang lebih kuat dibanding program yang terfragmentasi.

Ada pula kekhawatiran terkait dampak ekonomi lokal. Jika sejumlah sekolah swasta besar dikeluarkan dari daftar penerima, dapur mitra serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pemasok bahan pangan di sekitar wilayah tersebut berpotensi mengalami penurunan pesanan. Efek berganda atau multiplier effect program terhadap ekonomi pedesaan bisa melemah di kantong-kantong tertentu, setidaknya dalam jangka pendek sebelum proses realokasi berjalan penuh.

Proyeksi ke Depan dan Sentimen Pasar

Ke depan, konsistensi implementasi menjadi kunci. Jika penajaman sasaran berhasil menekan kebocoran sekaligus memperluas cakupan ke kelompok rentan, program ini berpotensi memperkuat fundamental ekonomi melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Sebaliknya, bila proses verifikasi berjalan lambat atau menimbulkan polemik di publik, sentimen pasar terhadap tata kelola anggaran sosial bisa tergerus.

Pada akhirnya, kebijakan BGN ini mencerminkan dilema klasik kebijakan publik, yaitu efisiensi versus keadilan. Keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kualitas data penerima manfaat, transparansi kriteria seleksi, serta kecepatan realokasi anggaran. Bagi pembaca dan pelaku ekonomi, perkembangan program ini layak dicermati sebagai salah satu indikator arah kebijakan fiskal pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.