Hilirisasi Nikel Indonesia: Dulu Diragukan, Kini Diburu Investor Global

Berdasarkan data Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik (BPS) per akhir 2024, nilai ekspor produk turunan nikel Indonesia diperkirakan berada di kisaran US$30–34 miliar, melonjak hampir sepuluh kali lipat dibandingkan era sebelum larangan ekspor bijih nikel berlaku penuh pada Januari 2020, ketika angkanya hanya sekitar US$3,3 miliar per tahun. Lonjakan ini menjadi bukti yang paling sering dikutip pemerintah untuk membela kebijakan hilirisasi, yakni strategi mengolah sumber daya mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi di dalam negeri sebelum diekspor.

Terbaru, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengungkit perjalanan kebijakan tersebut. Ia mengenang masa-masa awal larangan ekspor bijih nikel (ore) yang dihujani keraguan, bahkan cemoohan, dari berbagai kalangan di dalam dan luar negeri. Kini, menurutnya, arah angin berbalik: negara-negara besar justru antre menanamkan modal di sektor pengolahan nikel Indonesia.

“Waktu itu banyak yang menertawakan kita, menganggap kebijakan ini tidak masuk akal. Sekarang lihat sendiri, dunia datang ke sini untuk berinvestasi,” ujar Luhut dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta.

Dari Bijih Mentah ke Produk Bernilai Tambah Tinggi

Sebelum 2020, Indonesia dikenal sebagai pengekspor bijih nikel mentah dengan harga jual rendah. Nilai tambah terbesar justru dinikmati smelter di luar negeri. Setelah larangan ekspor berlaku, investasi pengolahan domestik mengalami kenaikan tajam. Jumlah smelter—fasilitas peleburan bijih menjadi logam setengah jadi—bertambah dari hanya belasan unit menjadi lebih dari 40 unit yang beroperasi, dengan puluhan lainnya dalam tahap konstruksi.

Produk ekspor pun berubah wajah: dari bijih mentah menjadi nickel pig iron (NPI), feronikel, matte nikel, hingga mixed hydroxide precipitate (MHP) yang menjadi bahan baku prekursor baterai kendaraan listrik. Secara year-on-year, kontribusi sektor pengolahan mineral terhadap surplus neraca perdagangan Indonesia terus mengalami kenaikan, menjadikannya salah satu penopang utama devisa di luar batu bara dan kelapa sawit.

Arus Modal Asing dan Ekosistem Baterai

Di satu sisi, sentimen pasar terhadap aset nikel Indonesia memang kuat. Indonesia kini menguasai lebih dari 50 persen pasokan nikel global, posisi yang membuat produsen baterai dan kendaraan listrik dunia sulit mengabaikannya. Konsorsium CATL asal China mengucurkan komitmen investasi hulu-hilir senilai hampir US$6 miliar, sementara konsorsium LG Energy Solution dan Hyundai membawa portofolio proyek sekitar US$9,8 miliar, termasuk pabrik sel baterai di Karawang berkapasitas 10 GWh yang sudah berproduksi.

Teknologi HPAL (high pressure acid leach)—proses kimia bertekanan tinggi untuk mengolah nikel limonit kadar rendah menjadi bahan baterai—juga masuk melalui proyek-proyek di Morowali, Sulawesi Tengah, dan Halmahera, Maluku Utara. Kawasan industri seperti IMIP Morowali kini menyerap puluhan ribu tenaga kerja dan mengubah ekonomi lokal secara fundamental.

Di Satu Sisi Prestasi, Di Sisi Lain Pekerjaan Rumah

Namun, analisis yang berimbang menuntut kita melihat sisi lain. Di sisi lain, kebijakan ini menyimpan sejumlah pekerjaan rumah serius. Pertama, Indonesia kalah dalam sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melawan Uni Eropa pada 2022 terkait larangan ekspor bijih nikel, meski pemerintah telah mengajukan banding. Kedua, pasokan nikel Indonesia yang membanjir turut menekan indeks harga di bursa London Metal Exchange (LME) dari sekitar US$25.000 per ton pada awal 2023 menjadi di bawah US$17.000 per ton pada 2024. Kondisi ini menggerus margin smelter dan berpotensi memicu capital outflow apabila profitabilitas terus tertekan.

Ketiga, isu lingkungan: mayoritas smelter ditopang pembangkit listrik tenaga batu bara captive, sehingga jejak karbon nikel Indonesia menjadi sorotan pembeli global yang kian ketat soal standar ESG (environmental, social, governance). Kritik juga diarahkan pada dominasi modal asing dalam struktur kepemilikan proyek serta rasio penerimaan royalti yang dinilai belum sebanding dengan nilai sumber daya yang diekstraksi.

Proyeksi: Peluang Besar dengan Syarat Tata Kelola

Ke depan, proyeksi permintaan nikel untuk baterai kendaraan listrik tetap tumbuh dua digit per tahun seiring tren elektrifikasi transportasi global. Fundamental Indonesia sebagai pemegang cadangan nikel terbesar dunia—sekitar 21 juta ton menurut catatan USGS—memberi posisi tawar yang kuat. Namun valuasi jangka panjang sektor ini akan sangat ditentukan oleh tata kelola: transparansi rantai pasok, dekarbonisasi sumber energi smelter, serta kemampuan mengerek porsi kepemilikan dan penguasaan teknologi domestik.

Dengan kata lain, keberhasilan hilirisasi nikel sudah terbukti dari sisi nilai ekspor dan arus investasi. Tantangannya kini bergeser: memastikan nilai tambah itu tidak hanya singgah, tetapi benar-benar tinggal dan berlipat ganda bagi ekonomi nasional.