Pemerintah Selidiki Mahalnya Beras Fortifikasi, Uji Klaim Gizi Dimulai

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025, harga eceran tertinggi (HET) beras medium di pasaran nasional mengalami kenaikan sebesar 8,4% year-on-year, menembus level Rp13.800 per kilogram dari posisi Rp12.730 pada periode yang sama tahun lalu. Di tengah tren kenaikan tersebut, keberadaan beras fortifikasi yang dipatok di kisaran Rp18.500 hingga Rp22.000 per kilogram—atau setara 34% hingga 59% di atas harga beras medium—menciptakan celah valuasi yang kini menjadi perhatian pemerintah. Kementerian terkait memastikan akan menguji klaim kandungan gizi mikro pada produk tersebut untuk memastikan rasio harga terhadap manfaat nutrisi berada pada proporsi yang wajar bagi konsumen.

Valuasi Beras Fortifikasi dan Dinamika Fundamental Pasar

Di satu sisi, pemberian label fortifikasi—yang umumnya melibatkan penambahan zat besi, seng, dan vitamin B kompleks melalui teknologi coating—memang memerlukan biaya produksi tambahan. Dari sisi fundamental, proses tersebut menambah rantai nilai di hilir pertanian dan berpotensi meningkatkan indeks diversifikasi pangan dalam portofolio konsumsi rumah tangga. Proyeksi Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa adopsi beras berkualitas tinggi dapat berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting sebesar 2 hingga 3 persen dalam jangka lima tahun, apabila distribusinya merata di kelompok masyarakat rentan.

Di sisi lain, analisis terhadap struktur biaya menunjukkan bahwa premi harga beras fortifikasi jauh melampaui kenaikan biaya bahan baku dan teknologi fortifikasi itu sendiri. Apabila biaya penambahan nutrisi mikro hanya menambah beban produksi sekitar Rp800 hingga Rp1.200 per kilogram, maka mark-up yang mencapai Rp4.700 hingga Rp8.200 per kilogram dinilai tidak proporsional. Fenomena ini memicu spekulasi bahwa terdapat sentimen pasar kesehatan yang dimanfaatkan untuk menaikkan margin keuntungan di tingkat distribusi, sehingga target keluarga prasejahtera sebagai sasaran utama program fortifikasi justru terdepak dari aksesibilitas.

Rasio Dampak pada Likuiditas Rumah Tangga dan Target Program

Mengutip pola konsumsi tahun 2024, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah masih mengalokasikan 27% hingga 30% total pengeluaran bulanan untuk subkelompok padi-padian, di mana beras menjadi komponen dominan. Kenaikan harga beras fortifikasi yang tidak terkendali akan mereduksi likuiditas rumah tangga, memaksa pergeseran pola beli ke beras medium atau bahan pangan alternatif dengan densitas nutrisi lebih rendah. Di satu sisi, program fortifikasi bertujuan memperbaiki rasio asupan gizi bangsa melalui intervensi pangan pokok yang dikonsumsi 97% keluarga Indonesia setiap hari.

Di sisi lain, apabila harga jual tetap berada di level premium, maka program tersebut berisiko berubah menjadi komoditas nisah yang hanya mampu diakses segmen menengah ke atas. Hal ini bertentangan dengan esensi intervensi publik, di mana beras fortifikasi seharusnya menjadi instrumen penanggulangan anemia dan kekurangan energi protein kronis pada anak-anak dan ibu hamil. Terdapat risiko terciptanya kesenjangan gizi baru (nutrition gap) akibat disparitas harga yang terlalu lebar antara beras biasa dan beras fortifikasi.

"Kita perlu memastikan bahwa selisih harga beras fortifikasi dengan beras komersial mencerminkan biaya teknologi yang valid, bukan sekadar valuasi berlebihan atas citra kesehatan. Pengawasan harus menekan mark-up di jalur distribusi agar target kelompok rentan tidak beralih ke pangan murah namun tidak bergizi," ujar Dr. Arif Wicaksono, Ekonom Pertanian dan Ketua Pusat Studi Pangan Lembaga Kebijakan Publik.

Proyeksi Kebijakan dan Tantangan Standardisasi

Kebijakan pengujian klaim gizi yang digulirkan pemerintah pada kuartal ketiga 2025 diharapkan dapat memberikan landasan regulasi terhadap standar harga eceran beras fortifikasi. Proyeksi jangka menunjukkan bahwa penetapan rasio harga maksimal 15% hingga 20% di atas beras medium dapat menjadikan produk ini masuk dalam keranjang program bantuan pangan non-tunai. Langkah tersebut akan mengurangi beban subsidi dan mendorong partisipasi pelaku usaha dalam skala ekonomi yang lebih luas.

Namun demikian, tantangan utama terletak pada konsistensi kandungan gizi mikro selama proses penyimpanan dan distribusi. Suhu dan kelembaban yang tidak terkontrol dapat menurunkan efektivitas zat besi dan vitamin, sehingga klaim pada kemasan tidak lagi mencerminkan kualitas riil saat sampai ke tangan konsumen. Oleh karena itu, selain pengawasan harga, pemerintah juga perlu memperketat sertifikasi proses pengolahan dan pelabelan nutrisi agar fundamental program fortifikasi tetap terjaga. Keseimbangan antara target gizi masyarakat dan kewajaran harga pasar akan menjadi determinan utama keberhasilan program ini dalam jangka panjang.