Ekspor Nikel RI Terancam Turun 5 Juta Ton, Kadin Soroti Ketidakpastian RKAB

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per Juli 2025, realisasi produksi nikel Indonesia mencapai 180 juta ton, sementara kuota yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun berjalan hanya sebesar 260-270 juta ton. Angka ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan proyeksi awal yang mencapai 300 juta ton. Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri, terutama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang memperkirakan potensi hilangnya ekspor nikel hingga 5 juta ton dalam waktu dekat.

Tekanan Kuota dan Dampaknya terhadap Neraca Perdagangan

Di satu sisi, pemangkasan kuota produksi nikel menjadi 260-270 juta ton merupakan langkah pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasokan global dan mencegah penurunan harga komoditas yang lebih dalam. Namun, di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menggerus pendapatan ekspor nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2025, ekspor bijih nikel dan produk turunannya menyumbang sekitar 12,5% dari total nilai ekspor non-migas, atau setara dengan 8,2 miliar dolar AS. Jika ekspor berkurang 3,5-5 juta ton, maka potensi kerugian devisa diperkirakan mencapai 1,2-1,8 miliar dolar AS per tahun.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertambangan, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan bahwa ketidakpastian RKAB menjadi masalah fundamental. "Tanpa kepastian kuota, investor tidak bisa merencanakan operasional jangka panjang. Ini memicu capital outflow dan menurunkan daya saing kita di pasar global," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (21/7). Kadin mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan RKAB yang jelas dan konsisten, mengingat banyak smelter yang beroperasi di bawah kapasitas terpasang.

Pro dan Kontra Kebijakan Pembatasan Produksi

Pro dari kebijakan ini adalah stabilisasi harga nikel di pasar internasional. Berdasarkan data London Metal Exchange (LME), harga nikel saat ini berada di kisaran 15.800 dolar AS per ton, mengalami kenaikan 4,2% month-to-month setelah pengumuman kuota. Dengan membatasi pasokan, pemerintah berharap harga dapat bertahan di atas level psikologis 16.000 dolar AS per ton. Namun, kontra dari kebijakan ini adalah risiko kehilangan pangsa pasar. China, sebagai pembeli utama nikel Indonesia, telah mulai mencari alternatif pasokan dari Filipina dan Kaledonia Baru. Jika ekspor kita menurun, impor China dari negara lain diproyeksikan naik 8% year-on-year.

Selain itu, dampak berantai dirasakan oleh industri hilir. Berdasarkan data Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), sekitar 30% dari total 150 perusahaan smelter di Indonesia beroperasi dengan utilisasi di bawah 70% akibat keterbatasan bijih. Hal ini berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan yang menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja langsung. "Kami memahami tujuan pemerintah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya, tetapi kebijakan ini harus diimbangi dengan insentif bagi industri pengolahan," kata Direktur Eksekutif APNI, yang meminta pemerintah mempertimbangkan skema kuota bertahap.

Proyeksi dan Rekomendasi Kebijakan

Ke depan, sentimen pasar akan sangat dipengaruhi oleh keputusan pemerintah terkait revisi RKAB. Berdasarkan proyeksi internal Kadin, jika kuota tetap di angka 260 juta ton, maka ekspor nikel olahan (feronikel dan nickel pig iron) akan turun dari 1,8 juta ton menjadi 1,4 juta ton per tahun. Namun, jika pemerintah menaikkan kuota menjadi 290 juta ton, potensi ekspor bisa pulih hingga 4,8 juta ton. Kadin merekomendasikan agar pemerintah melakukan evaluasi berkala setiap enam bulan, bukan setahun sekali, untuk menyesuaikan dengan dinamika pasar global.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa pembatasan ini juga bertujuan untuk mendorong hilirisasi lebih dalam, seperti produksi baterai kendaraan listrik. Dengan demikian, nilai tambah per ton nikel diharapkan naik dari 1.200 dolar AS menjadi 3.500 dolar AS. Namun, realisasi hilirisasi ini membutuhkan investasi besar, sekitar 25 miliar dolar AS, yang belum sepenuhnya terealisasi. Hingga Juli 2025, realisasi investasi hilirisasi baru mencapai 60% dari target.

Para analis pasar menilai bahwa kebijakan ini menciptakan ketidakpastian yang berdampak pada valuasi saham emiten nikel di Bursa Efek Indonesia. Indeks sektor pertambangan mengalami penurunan 2,3% dalam sepekan terakhir, sementara indeks harga saham gabungan (IHSG) masih stabil di level 7.200. "Investor asing cenderung wait-and-see sebelum ada kepastian RKAB. Ini terlihat dari data capital outflow sebesar 500 juta dolar AS di sektor pertambangan pada Juni lalu," ungkap seorang analis dari sebuah sekuritas asing. Dengan kondisi ini, pemerintah dituntut untuk bertindak cepat agar tidak kehilangan momentum pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan 5,1% tahun ini.

Kesimpulannya, kebijakan kuota nikel memiliki dua sisi yang harus dipertimbangkan. Di satu sisi, menjaga harga dan keberlanjutan sumber daya. Di sisi lain, berisiko menurunkan daya saing ekspor dan investasi. Keputusan pemerintah dalam revisi RKAB dalam waktu dekat akan menjadi penentu arah industri nikel nasional, sekaligus mengirim sinyal kuat kepada pasar global mengenai komitmen Indonesia sebagai pemasok utama komoditas strategis ini.