Airlangga: China Respons Positif Rencana Kemenkeu Tanggung Utang Whoosh

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5% year-on-year dalam beberapa kuartal terakhir, relatif lebih tinggi dibandingkan Tiongkok dan Amerika Serikat. Di tengah fundamental makro tersebut, pemerintah menegaskan arah penyelesaian kewajiban proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah Tiongkok merespons dengan baik rencana Indonesia menanggung utang proyek itu melalui Kementerian Keuangan.

Pernyataan tersebut menjadi penanda penting karena meredakan spekulasi yang sempat berkembang di pasar mengenai potensi friksi bilateral. Bagi investor, kepastian sikap kedua negara mengurangi premi risiko, yakni tambahan imbal hasil yang diminta investor atas ketidakpastian, pada aset-aset Indonesia termasuk Surat Berharga Negara dan saham emiten terkait infrastruktur.

Struktur Utang Whoosh dan Perpindahan Beban ke Negara

Proyek Whoosh menelan investasi sekitar US$7,3 miliar atau setara lebih dari Rp118 triliun, mengalami kenaikan signifikan dari estimasi awal akibat pembengkakan biaya (cost overrun) selama masa konstruksi. Sekitar 75% pembiayaan bersumber dari pinjaman China Development Bank dengan tenor hingga 40 tahun, masa tenggang 10 tahun, serta bunga sekitar 2% untuk pinjaman utama dan 3,4% untuk porsi pembengkakan biaya. Sisanya dibiayai ekuitas konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang 60% sahamnya dimiliki PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan 40% oleh China Railway International.

Selama ini, beban kewajiban itu berada di pundak BUMN, terutama PT KAI sebagai induk konsorsium nasional. Dengan skema baru, kewajiban tersebut berpindah menjadi tanggungan pemerintah pusat yang dikelola Kemenkeu. Respons positif Beijing membuka ruang negosiasi yang lebih kondusif, termasuk kemungkinan penjadwalan ulang (reprofiling) cicilan agar selaras dengan kapasitas fiskal.

Di Satu Sisi: Kepastian bagi Kreditur dan Sinyal Stabilitas

Pro: pengambilalihan utang oleh negara memberikan kepastian hukum dan pembayaran bagi kreditur, sekaligus menjaga reputasi Indonesia sebagai mitra yang menepati komitmen. Respons baik Tiongkok menunjukkan relasi ekonomi kedua negara tetap kondusif, faktor penting mengingat Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral di atas US$130 miliar per tahun sekaligus salah satu investor asing terbesar di tanah air.

Dari sisi pasar, kejelasan skema penyelesaian berpotensi menahan capital outflow atau keluarnya dana asing, serta menjaga sentimen pasar obligasi. Stabilitas ini tercermin pada indeks harga saham dan surat utang yang relatif terjaga. Likuiditas PT KAI juga membaik karena rasio utang terhadap ekuitasnya mengalami penurunan, memberi ruang bagi perseroan untuk fokus pada operasional. Bagi portofolio investor, berkurangnya ketidakpastian membuat valuasi aset terkait lebih mudah dihitung.

Di Sisi Lain: Risiko Fiskal dan Preseden Moral Hazard

Kontra: pengalihan kewajiban ke APBN berarti risiko proyek komersial kini ditanggung pembayar pajak. Rasio utang pemerintah yang berada di kisaran 39 hingga 40% terhadap PDB memang masih moderat, namun tambahan kewajiban dapat menekan ruang defisit yang dipatok di bawah 3% PDB. Ada pula kekhawatiran moral hazard, yakni BUMN menjadi kurang disiplin dalam menghitung risiko proyek karena berharap negara akan turun tangan saat terjadi masalah.

Kritik lain datang dari sisi opportunity cost: dana yang dialokasikan untuk mencicil utang Whoosh bisa digunakan untuk program prioritas lain seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur dasar di luar Jawa. Apalagi, pendapatan tiket Whoosh hingga kini belum mampu menutup biaya operasional dan kewajiban bunga secara penuh.

Proyeksi: Menimbang Kelayakan Jangka Panjang dan Disiplin Fiskal

Dari sisi operasional, tren utilisasi Whoosh menunjukkan perbaikan. Jumlah penumpang menembus lebih dari 6 juta orang sepanjang 2024, dengan okupansi harian yang terus mengalami kenaikan seiring penambahan jadwal perjalanan dan integrasi dengan moda transportasi lain. Namun, kelayakan ekonomi proyek tetap bergantung pada pengembangan kawasan berorientasi transit (transit-oriented development) di sekitar stasiun, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk matang.

“Pengambilalihan utang oleh negara dapat dibenarkan sepanjang diikuti tata kelola yang transparan, audit menyeluruh, dan evaluasi ketat terhadap kelayakan proyek infrastruktur berikutnya,” demikian pandangan sejumlah ekonom dan pengamat kebijakan publik di Jakarta.

Pada akhirnya, respons positif Tiongkok memberi Indonesia waktu dan fleksibilitas. Keberhasilan skema ini akan ditentukan oleh eksekusi: kemampuan menjaga fundamental fiskal, transparansi penggunaan anggaran, serta konsistensi kebijakan agar kepercayaan pasar tetap terjaga. Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa stabilitas makro dan kredibilitas kebijakan tetap menjadi jangkar utama perekonomian nasional.